DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarbaru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan yang terdiri atas 11 Bab dan 67 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan stan dar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang andal;
b.bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi politik, organisasi masyarakat dan perorangan, harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Se1atan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 101); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARBARU dan WALIKOTABANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 6

Penetapan kebijakan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi bidang :

a.pembinaan;
b.pengelolaan arsip;
c.pembangunan SKDberbasis teknologi informasi dan komunikasi;
d.organisasi;
e.pengembangan sumber daya manusia;
f.prasarana dan sarana;
g.perlindungan dan penyelamatan arsip;
h.sosialisasi kearsipan;
1. 1.kerjasama; dan J. pendanaan.

Pasal 7

Pembinaan kearsipan daerah dilaksanakan oleh Arsip Daerah terhadap pencipta arsip di lingkungan pemerintah daerah meliputi koordinasi penyelenggaraan kearsipan, penyusunan pedoman kearsipan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pendidikan dan pelatihan kearsipan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis.
(2)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsip vital;
2. b.Arsip aktif; dan
3. c.Arsip inaktif.
(3)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
(4)Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Lembaga Kearsipan Daerah.
(1)SKPD menjamin kemudahan, kecepatan, dan ketepatan akses arsip bagi kepentinaan nenzzuna arsip denzan menzzunakan peralatan teknolozi 8
(2)Dalarn konfigurasi pangkalan data arsip dinarnis, berlaku sistem akses arsip tertutup dan Iatau terbatas.
(3)Dalarn konfigurasi pangkalan data arsip statis di Arsip Daerah, berlaku sistem akses arsip terbuka.
(4)Dalarn pembangunan dan pengelolaan SKDberbasis teknologi informasi dan komunikasi, Arsip Daerah wajib berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai kewenangan dan kompetensi teknologi inforrnasi dan komunikasi.

Pasal 10

Pengorganisasian pangkalan data arsip terpusat pada Arsip Daerah, terdiri dari :

a.pangkalan data arsip inaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
b.pangkalan data arsip vital; dan
c.pangkalan data arsip statis.

Pasal 11

(1)Dalarn pemanfaatan arsip statis, Arsip Daerah menggunakan JIKD, untuk :
1. a.memudahkan akses dan pencarian serta penelusuran arsip statis;
2. b.meningkatkan pemberian layanan penggunaan arsip statis; dan
3. c.meningkatkan penyebarluasan dan pemaharnan pengetahuan di bidang kearsipan.
(2)Dalarn rangka penyelenggaraan Jaringan Inforrnasi Kearsipan Daerah, Arsip Daerah bekerja sarna dengan perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
(3)Dalarn rangka penyelenggaraan Jaringan Inforrnasi Kearsipan Nasional, Arsip Daerah bekerja sarna dengan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Arsip Daerah Provinsi.

Pasal 12

(1)Organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan Arsip Daerah.
(2)Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), wajib dibentuk oleh SKPDdan BUMD.
1. b.pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
2. c.pemusnahan arsip di lingkungannya;
3. d.penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Arsip Daerah; dan
4. e.pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraaan kearsipan di lingkungannya.

Pasal 14

(1)Pencipta arsip bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui SKD dan pelaksanaannya dilakukan oleh unit kearsipan pada masing-masing pencipta arsip.
(2)Unit kearsipan pada masing-masing pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab sekretariat pada SKPDdan BUMD.

Pasal 15

Unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki tugas:

a.melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
b.melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan SKPDdan BUMD;
c.mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Arsip Daerah; dan
d.melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

(1)Pemerintah Daerah wajib membentuk Arsip Daerah.
(2)Pembentukan Arsip Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari :
1. a.SKPD;
2. b.BUMD;
3. c.Organisasi politik;
4. d.Organisasi kemasyarakatan; dan
5. e.Perseorangan.
(1)wajib Pasal 17 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Arsip Daerah memiliki tugas melaksanakan :
1. a.pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) t~hlln v~nO" hpr~s~l rl~ri ~Kpn rl~n lnst~nsi npnvplpnO"O"~r~ nprnprint~h~n 10
2. b.pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsrp di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1)Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), harus dipimpin oleh pejabat struktural dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan.
(2)Unit Kearsipan pad a pencipta arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan.
(1)Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas arsiparis dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan arsiparis dengan melalui upaya :
1. a.pengadaan arsiparis;
2. b.pengembangan kompetensi dan profesionalitas arsrparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
3. c.pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis;
4. d.standar minimal jumlah arsiparis; dan
5. e.penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan.
(3)Dalam hal Arsip Daerah dan unit kearsipan belum memiliki arsiparis, maka pengelolaan arsip di daerah dilaksanakan oleh pengelola arsip.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan arsiparis, standar minimal jumlah arsiparis dan penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

(1)Pencipta Arsip dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 n~rt'~+ l,:)\ rlt""l""" n-.:rn.+ I.LL\ "I:TTn;;"h. 'I"Yl.Q.,....."':To".,J';nl,on 't""\rnC"""' .....n ......n rln'l""'ll ~n .....n.,.....n 1,.0.0 .....0.; .......,..."...... 11
(2)Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gedung, ruangan dan peralatan.
(3)Persyaratan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lokasi, konstruksi, dan tata ruangan gedung, ruangan penyimpanan arsip serta spesifikasi peralatan pengelolaan arsip.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009