DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin, meliputi : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Fungsi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, Bentuk Usaha, Penyelenggaraan Bengkel Umum (Klasifikasi, Fasilitas, Peralatan), Perizinan, (Tata Cara Permohonan Izin, Jangka Waktu Berlaku Izin, Penangguhan, Penggantian Izin, Kewenangan Pemberian Izin), Hak dan Kewajiban, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dan Sanksi Administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan diperlukan perawatan dan pemeliharaan melalui jasa pelayanan bengkel umum kendaraan bermotor;
b.bahwa untuk menjaga kualitas pelayanan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor, dan meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan perbengkelan, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); <J KJ
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3528);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5317);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
14.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran DaerahKota Banjarmasin Nomor 10); o
15.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 25);
16.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ii Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
6.Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7.Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang menggunakan tempat dan/atau bangunan untuk memperbaiki dan/ atau membetulkan dan/atau merawat, dan atau mencuci, dan/atau menjual suku cadang kendaraan bermotor dengan memungut bayaran sebagai imbal jasa pemberian pelayanan yang besarnya telah ditentukan.
8.Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. VsJ U
9.Perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran. lO.Pengusaha atau Pengelola Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan hukum yang memiliki usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor.
11.Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempatan kendaraan bermotor. 12.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pengusaha bengkel perawatan kendaraan bermotor serta para pengguna jasa bengkel perawatan kendaraan bermotor.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

BAB III

FUNGSI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

(1)Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(2)Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor.
(3)Persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi. u KJ BABV PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM

BAB IV

BENTUK USAHA Pasal 4 Usaha bengkel umum kendaraan bermotor dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan.

Pasal 5

Usaha bengkel umum kendaraan bermotor roda 2 ( dua) dan roda 3 (tiga) terdiri dari:

a.bengkel kecil yang kegiatan usahanya meliputi penggantian/perbaikan ban, pencucian kendaraan dan penggantian pelumas;
b.bengkel menengah yang kegiatan usahanya meliputi perawatan berkala kendaraan, perbaikan mesin, pergantian spare parts dan deco;
c.bengkel besar yang kegiatan usahanya meliputi perawatan berkala kendaraan, tune up engine, overhoul, modifikasi kendaraan, sistem roda, sistem suspensi dan sistem kemudi.

Pasal 6

(1)Usaha bengkel kendaraan bermotor beroda empat atau lebih terdiri dari:
1. a.bengkel umum;
2. b.bengkel tertentu;
3. c.bengkel khusus.
(2)Bengkel umum roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari :
1. a.bengkel kecil;
2. b.bengkel Menengah;
3. c.bengkel Besar.
(3)Bengkel tertentu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b merupakan bengkel yang menangani sebagian atau seluruh kegiatan kekaroserian.
(4)Bengkel khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf c merupakan bengkel yang menangani kegiatan perawatan, perbaikan kendaraan bermotor serta menyelenggarakan kegiatan kekaroserian.
1. a.fasilitas umum berupa ruang/tempat tunggu;
2. b.fasilitas Penyimpanan peralatan dan kendaraan;
3. c.fasilitas keselamatan;
4. d.fasilitas penampung limbah.

Pasal 8

(1)Setiap bengkel umum besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki peralatan:
1. a.peralatan perawatan/perbaikan umum;
2. b.peralatan penerangan;
3. c.peralatan perbaikan sistem rem;
4. d.peralatan hand tools;
5. e.peralatan air service;
6. f.peralatan pelumas;
7. g.peralatan pencucian;
8. h.peralatan perbaikan ban/roda;
9. i.peralatan pengecatan;
10. j.peralatan tune up engine;
11. k.peralatan overhoul engine;
  1. 1.peralatan special perawatan/perbaikan engine; M m. peralatan special perawatan/perbaikan frame body dan rangka;
12. n.peralatan special perawatan/perbaikan system kemudi; dan
13. o.peralatan special perawatan/perbaikan system roda.
(2)Bengkel menengah kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unit peralatan dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) unit.
(3)Bengkel kendaraan bermotor roda 2 (dua) diklasifikasikan sebagai bengkel kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a apabila sebanyak- banyaknya memiliki peralatan :
1. a.peralatan perbaikan/penggantian ban;
2. b.peralatan pencucian;
3. c.peralatan hand tools;
4. d.peralatan pelumasan;
5. e.air service (compresor). u
(1)Bengkel kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memiliki peralatan paling banyak :
1. a.peralatan perawatan/perbaikan;
2. b.peralatan air service (compresor);
3. c.peralatan pembangkit listrik (generator);
4. d.peralatan pelumasan;
5. e.peralatan perbaikan/penggantian ban;
6. f.peralatan pencucian kendaraan;
7. g.peralatan tune up engine.
(2)Bengkel menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memiliki:
1. a.peralatan perawatan/perbaikan;
2. b.perawatan air service (compresor);
3. c.perawatan pembangkit listrik (generator set);
4. d.peralatan pelumasan;
5. e.peralatan perbaikan ban/roda;
6. f.peralatan pencucian kendaraan;
7. g.peralatan tune up engine;
8. h.peralatan hand tools;
9. i.peralatan diagnosa kendaraan;
10. j.peralatan pengangkat kendaraan;
11. k.peralatan over haul engine;
  1. 1.peralatan perbaikan sistem rem;
12. m.peralatan perbaikan sistem suspensi dan poros penggerak;
13. n.peralatan perbaikan sistem kemudi;
  1. 0.peralatan perbaikan sistem transmisi.
(3)Bengkel besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memiliki:
1. a.peralatan perawatan/perbaikan;
2. b.perawatan air service;
3. c.perawatan pembangkit listrik (generator);
4. d.peralatan pelumasan;
5. e.peralatan perbaikan ban/roda; [i f. peralatan pencucian kendaraan;
6. g.peralatan tune up engine;
7. h.peralatan hand tools;
8. i.peralatan diagnosa kendaraan;
9. j.peralatan pengangkat kendaraan;
10. k.peralatan over haul engine;
  1. 1.peralatan perbaikan sistem rem; m.peralatan perbaikan sistem suspensi dan motor penggerak;
11. n.peralatan perbaikan sistem kemudi;
12. o.peralatan perbaikan sistem transmisi;
13. p.peralatan memperbaiki sistem kopling;
14. q.peralatan perbaikan body/karoseri;
15. r.peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor CO dan HC. u
(4)Bengkel tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki peralatan sebagian atau seluruh untuk :
1. a.peralatan untuk perbaikan body kendaraan;
2. b.peralatan untuk pembuatan sebagian atau seluruh body kendaraan dan rangka landasan;
3. c.peralatan untuk pengecatan body kendaraan.
(5)Bengkel khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki peralatan :
1. a.memiliki seluruh peralatan sebagaimana disyaratkan pada bengkel besar;
2. b.memiliki peralatan sebagaimana disyaratkan pada bengkel tertentu.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan usaha perbengkelan wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk oleh Walikota.
(2)Persyaratan memperoleh izin adalah sebagai berikut:
1. a.mengisi dan menandatangani formulir permohonan izin yang disediakan;
2. b.menyampaikan foto copy dengan memperlihatkan data asli sebagai berikut:
  1. 1.foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  2. 2.foto copy akta pendirian badan usaha yang berlaku (bagi yang berbadan usaha);
  3. 3.foto copy NPWP;
  4. 4.foto copy izin gangguan atau izin gangguan sementara yang masih mempunyai masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
  5. 5.foto copy surat izin tempat usaha (SITU);
  6. 6.berita acara pemeriksaan lokasi (bagi pengusaha yang baru akan mulai membangun dan/atau menyelenggarakan usaha bengkel); dan
  7. 7.sertifikat hak atas tanah atau bukti yang sah penggunaan tanah.
  8. 8.rekomendasi dari instansi yang berwenang.
  9. 9.Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 bisa {^j lebih dari satu tergantung jenis pelayanan yang diberikan oleh bengkel.
(4)Instansi yang berwenang memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diatur dengan Peraturan Walikota.
(5)Izin dapat diterbitkan setelah persyaratan terpenuhi, lengkap dan benar, paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan;
(6)Dikecualikan bagi bengkel kecil roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) wajib melakukan pendaftaran untuk mendapatkan kartu registrasi bengkel dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.foto copy Kartu Tanda Penduduk;
2. b.surat keterangan usaha mendirikan bengkel dari Lurah;
3. c.memiliki tempat usaha yang tetap;
4. d.persetujuan warga masyarakat setempat minimal radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi pembangunan bengkel. u
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Dapat Menjadi Bengkel uji berkala Kendaraan Bermotor.
(2)Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib mempunyai akreditasi.
(3)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan Kendaraan.
(4)Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
2. b.bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

(1)Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
(2)Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
2. b.memiliki izin usaha bengkel Kendaraan Bermotor
3. c.memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.
(3)Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

Apabila dalam usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor menggunakan (j tenaga kerja Warga Negara Asing (WNA), harus mendapatkan izin kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. u

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…