Pemerintah Kota Banjarmasin
Pemerintah Kota Banjarmasin mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik guna menyejahterakan masyarakatnya. Lembaga ini memiliki signifikansi besar sebagai garda terdepan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, serta representasi negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang selaras dengan visi "Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman."
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin
Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, serta menjadi representasi negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga di wilayah Kota Banjarmasin. Mandat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah kota menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sementara aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Aspek program mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan visi "Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman".
Program strategis Pemerintah Kota Banjarmasin berfokus pada enam misi utama, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lingkungan aman dan kondusif, serta penataan kota berbasis sungai. Intervensi juga mencakup penguatan ekonomi dan pariwisata melalui sektor perdagangan dan pelestarian budaya Banjar, serta pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat, dan sejahtera.
Pemerintah Kota Banjarmasin berkontribusi pada isu-isu nasional melalui berbagai cara, seperti pembangunan berkelanjutan dengan penataan kota berbasis sungai dan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akhlak. Kontribusi pada isu ekonomi nasional terlihat dari penguatan sektor perdagangan, perindustrian, dan pariwisata lokal yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik, mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk berbagai layanan publik, seperti administrasi kependudukan untuk pengurusan KTP atau akta kelahiran. Layanan lainnya mencakup perizinan usaha dan IMB, pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, serta pendaftaran sekolah dan program pendidikan. Warga juga dapat menyampaikan pengaduan atau masukan, serta melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Pemerintah Kota Banjarmasin adalah lembaga vital yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan visi "Banjarmasin Baiman" dan enam misi strategis, pemerintah kota berupaya mewujudkan masyarakat yang religius, aman, indah, maju, amanah, dan nyaman. Fokus pada penataan kota berbasis sungai, penguatan ekonomi lokal, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup warga.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Retribusi; Struktur Dan Besaran Tarif; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Penagihan Retribusi; Keberatan Wajib Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Pemanfaatan Retribusi Dan Insentif Pemungutan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2015
Peraturan Ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Yang Terdiri Atas 2 Pasal.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan, yang berisi : Pasal I, Pasal 1, Pasal 6, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal II.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada PT. Bank Kalsel dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan;Penambahan Penyertaan Modal;Tata Cara Penyertaan Modal;Pengawasan;Bagi Hasil Keuntungan;Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 5 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Perizinan Usaha Perikanan di Kota Banjarmasin, meliputi Ketentuan Umum, Jenis Usaha dan Wilayah Perikanan, Perizinan Usaha Perikanan, Syarat dan Tata Cara Pemberian SIUP dan TDUP, Kewajiban Pemegang SIUP dan TDUP, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PAJAK; BPHTB; RETRIBUSI; TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI; PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI; KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK; PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini mengatur Tentang Perpustakaan Daerah dengan sistematika;Ketentuan Umum;Fungsi dan Tujuan;Penyelenggaraan dan pengelolaan;Hak Masyarakat;Pengembangan Perpusakaan Daerah;Keanggotaan Perpusakaan Daerah;Larangan;Kewajiban pengunjung/Anggota Perpustakaan Daerah;Kerjasama Perpustakaan Daerah;Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan;Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;Naskah Kuno;Pendanaan;Pengawasan dan Pembinaan;Sanksi Administratif;Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2023