DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Peny:ertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik Daerah, dengan ruang lingkup meliputi: Maksud dan Tujuan; Bentuk Penyertaan Modal Daerah; Proses Penyertaan Modal Daerah; Tata CaraPenyertaan Modal Daerah; Hasil Usaha; Penatausahaan; Pembinaan dan Pengendalian; Divestasi; dan Sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, pedu .

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik Daerah. u WALIKOTA BANJARMASIN, TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MlLIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2016 io··

14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang mi1ik Negara IDaerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah{Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun· 2008 Nomor 14, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3923);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia N"omor4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang PenyelenggaraanKegiatan eli Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Repubik IndonesiaTahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepubJik IndonesiaNomor 3617);u
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 'rahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;u
8.Undang-UndangNomor 40 'rabun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh PemerintahKota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota.Banjarmasin dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5.Walikota adalah Walikota Banjannasin.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal. Pasall BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODALDAERAHPADA BADANUSAHA MILIK NEGARA DAN BADANUSAHA MILIKDAERAH Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA BANJARMASIN DAN WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN: u
19.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tam-bahan' Lembaran. Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kaIi, terakhirdengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang .PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16); u 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 1'ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana climaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada BUMNdan .BUMDdilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel. (I] Penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan BUMD bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan uang, surat berharga, tanah, bangunan ·serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan dengan BUMNdan BUMO.

Pasal 2

BABD .MAKSUD DAN TUJUAN u

7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesfu,Inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu. usaha bersama dengan BUMN danl atau BUMD danl atau pemanfaatan modal daerah oleh BUMN dan/ atau BUMD dengan suatu imbalan tertentu.
9.Divestasi adaIah penjualan surat berharga ·dan/atau kepemiIikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ·Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
11.Badan Usaha MilikNegara yang selanjutnya disingkat BUMN.adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilikioleh Negara.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan us aha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 13.Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 14.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15.Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
16.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPDadalah 'rim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 17.Tim Penasehat Investasi Daerah adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintahdaerah..

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud daIam Pasal 8 dapat ditetapkan dengan mencantumkanjangka.waktupenyertaan modalnya..

Pasal 9

(3)Penyertaan Modal Daerah selain daIam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham. l2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang. {l) Penyertaan Modal Daerah pads. BUMN dan BUMD dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan DPRD·yang dituangkan: daiam. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Pasa]'8 Bentuk penyertaan modal daerah, meliputi:
1. a.Penyertaan modal kepada BUMN dan BUMD baik yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas;
2. b.Penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan. u

Pasal 7

BABIII BENTUK PENYERTAAN MODAL·DAERAH Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa:

a.uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
b.barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapatdinilai dengan uang yang daIam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pasa16 u Syarat-syarat penyertaan modal:
a.memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas;
b.memperhatikan kemampuan keuangan daera.h;dan
c.penyertaan modal hanya dapat diberikan kepada BUMN dan BUMD yang kinerjanya dinilai .sehat. PasalS Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang 'penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan.dan·Be1arij~ Daerah;
b.terdapat barang milik daerah yang. tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Walikota. Pasal·4 {5}Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penyertaan modal diatur dalam Peraturan Walikota.

(4)Hasil pembahasan Pengelola Investasi bersama TAPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Kebijakan Ummn APBD-Pioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
(3)Pengelola investasi dan/atau SKPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil pertimbangan tim penasehat investasi menetapkan rencana kegiatan investasi untuk selanjutnya dibahas bersama TAPD. .{2} Pengelola investasf dan/ata.u SKPD yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meminta pertimbangan tim penasehat investasi terkait permohonan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (1} Usulan permohonan penyertaan modal disampaikan oleh BUMN darr/atau BUMD kepada Walikota.

Pasal 12

u BAB·IV PROSEDUR PENYERTAAN MODAL DAERAH Besaran penyertaan modal daerah yang ctiberikan dalam bentuk uang maksimal sebesar perkiraan nilai surplus APBDTahun Anggaran berkenaan, setelah pemenuhan belanja wajib dan pembayaran pokok utang. Pasal II

(1)Sebelum diajukan untuk: mendapatkan persetujuan DPRD" Penyertaan Modal daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :
1. a.analisa kemampuan keuangan Daerah; b ..melak.ukanpenelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan yang dimilikij'dikuasai Pemerintah Daerah maupun yang dikuasai oleh BUMN dan BUMDyang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Walikota danfatau bekerja sama dengan lembaga independen bersertitikat dibidangpenilaian asset;
2. c.melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan oleh Tim PenasehatInvestasi Daerah, dengan U memperhatikan kepentingan umum.
(2)Tim Penasehat Investasi Daerah sebagaimana climaksud pada ayat (I) hurufc ditetapkan dengan Keputusan Walikota. PasallO
(2)Dalam hal Penyertaan modal yang telah ditetapkan jangka waktu penyertaan modalnya sebagaim-ana dimaksud pada ayat (I) di dalam Peraturan Daerah, maka modal yang disertakan tiap tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(7)Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perusahaan merupakan kekayaan yangdipisahkan.
(6)Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan denganKeputusan Walikota;-
(4)Berdasarkan Peraturan Daerah, dibentuk Perusahaan dengan Akte Notaris.
(5)Walikota dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atasnama Pemerintah Daerah bersama dengan BUMD dan BUMN untuk mendirikan Perusahaan.
(3)Dalam naskah Nota Kesepakatan dan/atau naskah Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
1. a.identitas masing-masing pihak;
2. b.jenis dan nilai modal para pihak;
3. c.bidang usaha;
4. d.perbandingan modal;
5. e.hale dan kewajiban para pihak;
6. f.sanksi;
7. g.lain-lain yang dianggap perlu. u f2} Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (I) diadakan kesepakatan bersama atau perjanjian antara Walikota dengan pihak-pihak yang ilrut sebagai pendiri Perusahaan yang dituangkan dalam NotaK.esepakatan Bersamadanl atau. Naskah.Pe~anj\anBersasna, (I) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah berupa pembentukan perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

(3)Ketentuan pelaksanaan penelitian dan! atau penentuan niIai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain sebagaimana .dimaksud U pada ayat {2)ditetapkan oleh Walikota. {2} PenyertaanMOOal Daenm. be1:bentuk. barang sebagai m.00al dalam pembentukan Perseroan, dan daIam. mempersiapkan perjanjian kontrak. atau kerja sarna sebagaimana dimaksud perlu dilaksanakan penelitian danfatau penentuan nilai barang daerah serta. imbalan pembayaran dan lain-lain.
(1)Penyertaan Modal Daerah daJarn bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

(1)Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Walikota menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah sahamyang dimiliki .olehPemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 18

(4)Jika dianggap perlu Walikota dapat membentuk Badan Pengelola sebagai AparatPelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan .berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melak:ukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali. u tIJ Walikota melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 17

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan penatausahaan keuangan setiap penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas beserta perubahannya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan penatausahaan keuangan setiap penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas beserta perubahannya.

Pasal 16

u BABVII PENATAUSAHAAN

(3)Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian Iaba sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Walikota. {2) Laba Pihak Pemerintah Daerah .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
(1)Bagian mba dari pelaksanaan penyertaan Modal Daerah 'pada BUMNdan BUMO yangmenjadi hale Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui rekening umum Kas Daerah dan dimasukkan daIam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab sebagaipenerimaan Daerah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…