DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat. Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi organisasi CSR di daerah. Organisasi diberi nama Banjarmasin Coorporate Social Responsibility (BCSR). Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini wajib menjadi anggota dalam BCSR. BCSR mempunyai Tugas Pokok sebagai mitra Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mensinergiskan pelaksanaan CSR dengan RPJMD Kota Banjarmasin, dengan menyelenggarakan Fungsi: melakukan pembinaan dan sosialisasi CSR; memfasilitasi perusahaan dalam menyalurkan CSR; mendata, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan; melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan perusahaan dalam implementasi CSR; dan memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan CSR secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Daerah yang beranggotakan SKPD terkait dengan CSR. BCSR sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian dengan Pemerintah Daerah menyalurkan dana CSR.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat.
c.bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
b.bahwa untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di daerah harus sesuai dengan skala prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; Menimbang : a. bahwa eksistensi sebuah perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, karena keuntungan yang didapat melalui penguasaan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat atau sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat; WALIKOTABANJARMASIN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TANGGUNGJAWABSOSIALPERUSAHAANKEPADAMASYARAKAT TENTANG NOMOR 14 TAHUN2016 PERATURANDAERAH KOTABANJARMASIN WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47" Tambahan Lembaran Negara
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Neraga republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6.Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-UndangNomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); PERATURANDAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIALPERUSAHAANKEPADAMASYARAKAT

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALIKOTABANJARMASIN Dengan Persetujuan Bersama u

13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan KeIja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata KeIja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata KeIja Perangkat Daerah Kota Banjannasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
20.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27); u Wilayah kegiatan usaha dilakukan di daerah.

Pasal 3

Bagian Kedua Wilayah dan Bentuk Kegiatan Usaha Setiap perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan CSR kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dari jumlah keuntungan atas kegiatan usaha yang dilakukan di daerah.

Pasal 2

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Banjarmasin.
5.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum di daerah yang mengadakan transaksi usaha di bidang pengelolaan, perdagangan barang dan atau jasa dan bentuk lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
6.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Coorporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut dengan CSR adalah suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada kazyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas.
7.Tim Fasilitasi Daerah yang disingkat TFD adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota lintas SKPD.
8.RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
9.RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang. u Pasall BABI KETENTUANUMUM Komitmen perusahan diwujudkan dalam bentuk KesepakatanjMoU dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pengelolaandana tanggungjawab sosial perusahaan didasarkan asas-asas:

a.kemanfaatan;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.kepastian hukum;
e.keadilan;
f.partisipatif;dan
g.proporsionalitas. u Pasal 7

Pasal 6

u Setiap perusahaan berkewajiban menyisihkan keuntungannya untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 5

a.memanfaatkan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di daerah;
b.memanfaatkan laban usaha dan sumber daya manusia di sekitar tempat kegiatan usaha berlangsung.

Pasal 4

(2)BCSR dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih melalui musyawarah yang bertanggungjawab kepada anggota BCSR.
(1)BCSR adalah lembaga independen non pemerintah yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah. Kedudukan Pasal 12
(2)Tugas dewan penasehat dan dewan pengawas sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
(1)Dalam rangka membina dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan BCSRWalikota menetapkan dewan penasehat dan dewan pengawas. u Pasa111
(4)Bentuk dan kegiatan sekretariat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(2)Masa berlakunya kepengurusan sebagaimana pada ayat (1) diangkat masa jabatan 5 (lima)tahun dan dapat dipilib kembali.
(3)Untuk melaksanakan kegiatan harlan BCSR dibentuk sekretariat BCSR.
(1)Kepengurusan Organisasi BCSR terdiri darl :
1. a.Ketua;
2. b.Wakil ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Bendahara;
5. e.Anggota. u

Pasal 10

(3)Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini wajib menjadi anggota dalam BCSR.
(2)Organisasi diberi nama Banjarmasin Coorporate Social Responsibility atau selanjutnya disebut BCSR.
(1)Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi organisasi CSR di daerah.

Pasal 9

(2)Tim Fasilitasi Daerah beranggotakan SKPDterkait dengan CSR.
(1)Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Daerah.

Pasal 15

Pembentukan

a.melakukan pembinaan dan sosialisasi CSR;
b.memfasilitasi perusahaan dalam menyalurkan CSR;
c.mendata, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan CSRyang dilakukan perusahaan;
d.melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan perusahaan dalam implementasi CSR;
e.memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan CSR secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; u Fungsi Pasa114 BCSR mempunyai Tugas Pokok sebagai mitra Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mensinergiskan pelaksanaan CSR dengan RPJMD Kota Banjarmasin. u Tugas Pokok Pasal 13

(6)Susunan kepengurusan organisasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)ditetapkan oleh Walikota.
(5)Hak dan tanggungjawab pengurus organisasi serta tugas-tugas BCSR ditetapkan melalui rapat musyawarah seluruh anggota.
(4)BCSR berkewajiban melaporkan kegiatan CSR anggotanya kepada Walikota melalui TFD dan dewan pengawas 1 (satu) kali setahun.
(3)Dalam pelaksanaan tugasnya, BCSR dibantu dan diarahkan oleh dewan Penasehat.
(2)Program dana CSR disusun untuk :
1. a.mendorong terwujudnya sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat;
2. b.menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di daerah;
3. c.meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di daerah; dan
4. d.mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah.
(1)Ruang lingkup pengelolaan dana tanggung jawab sosial diarahkan pada sasaran dan manfaat baik kepada masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah. Pasal18u BABV PROGRAMDANACSR Fungsi dan kewenangan TFD adalah :
1. a.membuat analisis dan kajian peruntukkan sektor penguatan dasar bagi pengembangan dan perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat daerah berdasarkan RPJP dan RPJMDmela1uidana CSR;
2. b.mengkoordinasikan program-program pemerintah daerah dalam skala prioritas berdasarkan RPJP dan RPJMDdengan BCSR;
3. c.melakukan rapat kerja bersama BCSRmembuat program tahunan;
4. d.menerima laporan kegiatan BCSR;
5. e.sebagai wakilpemerintah dalam melakukan negosiasi dengan BCSR bagi peruntukkan dana CSR;
6. f.mempersiapkan MoU antara Walikota dengan Perusahaan yang diwakili oleh BCSR;
7. g.Melaksanakan fasilitasi kegiatan CSRyang dilakukan oleh BCSR. u Pasa117
(3)Sekretariat tim pada ayat (1)berada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,
(2)Susunan pengurus Tim Fasilitasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(1)Struktur Tim. Fasilitasi Daerah terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Anggota;

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…