DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Perlindungan Pangan, yang meliputi Ketentuan Umum, Pelayanan Distribusi dan Peredaran Pangan, Pelayanan Keamanan dan Mutu Pangan, Pengawasan dari Pemerintah, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi, mengatur dan mengawasisemua kegiatan penyelenggaraan pangandi daerah serta melindungi dan menanggulangi dari masalah keamanan pangan dan krisis pangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pangan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penepatan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor' 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 142, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan —- Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lernbaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
11.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lernbaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lernbaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lernbaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
12.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lernbaran Daerah Tahun 2012 Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN DAN WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PANGAN ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarmasin.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan kewenangannya bertanggungjawab atas pelaksanaan ketahanan pangan.
6.Pangan adalahsegala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. ^ 7. Pangan pokok adalah pangan sumber karbohidrat yang sering atau secara teratur dikonsumsi sebagai makanan utama.
8.Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
9.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
10.Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi, dikonsumsi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumber daya wilayah serta budaya setempat.
11.Pangan non lokal adalah pangan yang bersumber dari bukan wilayah atau daerah setempat.
12.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan sampai dengan perseorangan, tercermin dari tersediaanya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan ^ terjangkau, serta tidak bertentangan dengan norma agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta sebagai cerrninan dari hidup yang sehat, aktif, produktif dan mandiri.
13.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
14.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membayahakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
15.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
16.Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksinitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenic, korosif dan iritasi.
17.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan daerah serta impor dari daerah lain bila kedua sumber utama tidak memenuhi kebutuhan.
18.Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

(2)Dalam mewujudkan ketersediaan pangan daerah, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan strategis yang menjadi sumber tingginya harga pangan.

Pasal 5

(1)Dalam mewujudkan ketersediaan pangan daerah, pemerintah daerah merencanakan dan menetapkan pengembangan pangan dan perlindungan ketersediaan pangan.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan pengembangan pangan dan perlindungan ketersediaanpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengembangan pangan lokal, pangan non lokal dan impor pangan.
(3)Rencana pengembangan pangan lokal, pangan non lokal dan impor pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat; /-s b. produksi pangan;
2. c.cadangan pangan;
3. d.kebutuhan pangan;
4. e.ketersediaan pangan. o Pasal 6 Dalam pengembangan pangan lokal dan non lokal, Pemerintah Daerah melalui SKPD berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.

Pasal 7

Dalam memenuhi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan daerah, SKPDberkewajiban :

a.mengatur dan menjaga ketersediaanpangan dan stabilitas harga pangan ditingkat produsen dan konsumen;
b.memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pengusaha dan pedagang pangan;
c.menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan ketersediaan pangan;
d.memberikan kemudahan perizinan kepada pengusaha, pedagang pangan dalam penyelenggaraan ketersediaanpangan;
e.menciptakan iklim usaha pangan yang sehat; f melakukan pengalokasian anggaran;
g.menyediakan fasilitas dan membangun sarana dan prasarana yang berhubungan dengan ketersediaan pangan;
h.mengatur dan menetapkan cadangan pangan daerah.

Pasal 8

Pengaturan dan penetapan cadangan pangan daerah oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilakukan untuk menanggulangi:

a.kekurangan pangan; n r^
b.gejolak harga pangan;
c.bencana alam;
d.bencana sosial; dan/atau
e.menghadapi keadaan darurat.

Pasal 9

SKPD berkewajiban menjaga dan memenuhi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui SKPDbertanggung jawab atas distribusi dan peredaran pangan daerah.

Pasal 11

Dalam mewujudkan distribusi dan peredaran pangan daerah, pemerintah daerah menetapkan langkah-langkah strategis.

Pasal 12

Langkahstrategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi:

a.menjaga dan mengatur jalur distribusi dan peredaran pangan sampai ke pelosok desa;
b.menjaga dan mengatur tingkat cadangan pangan;
c.menjaga dan mengatur tingkat keseimbangan distribusi dan peredaran pangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan langkah-langkah strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pemerintah Daerah melalui SKPD merencanakan dan menetapkan perlindungan distribusi panganper-wilayah dan/atau kecamatan dan/atau kelurahan, yang sekurang-kurangnya memuat:

a.kebutuhan konsumsi pangan;
b.produksi pangan;
c.cadangan pangan;
d.kebutuhan pangan;
e.ketersediaan pangan.

Pasal 14

SKPD berkewajiban menjaga dan melindungi distribusi dan peredaran pangan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…