DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Walikota menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda ini mengatur tentang hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum; syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja; larangan; sanksi administrasi; pendanaan; ketentuan lain-lain; dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

b.bahwa bantuan hukum secara cuma-Cuma sebagaimana telah diatur selama ini dalam Peraturan Perundang- undangan belum memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum; Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakukan yang sarna dihadapan hukum; WALIKOTABANJARMASIN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BANTUANHUKUMUNTUKMASYARAKATMISKIN TENTANG NOMOR 8 TAHUN2016 PERATURANDAERAH KOTABANJARMASIN WALIKOTABANJARMASIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 12.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tabun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); u
1. 9.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. 8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5246);
3. 7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); u
4. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. 4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
7. 1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
8. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. 3.Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
10. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
11. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
12. 6.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Banjarmasin.
13. 7.Masyarakat miskin adalah masyarakat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
14. 8.Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hulrum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
15. 9.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukumatau organisasi kemasyarakatan yang memberi layananbantuan hukum yang telah memenuhi ketentuanperundang-undangan.
16. 10.Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum olehPemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
17. 11.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
18. 12.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
19. 13.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum. BABI KETENTUANUMUM Pasall Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGBANTUANHUKUM UNTUK MASYARAKATMISKIN MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALIKOTABANJARMASIN Dengan Persetujuan Bersama u Pemberi bantuan hukum berhak:
a.mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
b.untuk bebas mengeluarkan pemyataan dan/ ataumenyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;dan
d.mendapatkan perlindungan terhadap:
1. 1.kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/ atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
2. 2.kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
3. 3.keselamatan diri dan/ atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya. Pasa112 u Penerima bantuan hukum wajib:
a.mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi;dan
c.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Penerima bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum hingga perkaranya berkekuatan hukum tetap;
b.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitandengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. u Pasal 10 BABVI HAK DAN KEWAJIBAN

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Walikota menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk darr/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 15

(1)Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) harus dilarnpiri dengan:
1. a.foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
2. b.kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah dimana pemohon bantuan hukum berdomisili;
3. c.uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi;
4. d.dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 14

a.memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
c.melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota pada akhir tahun anggaran, meliputi: 1) perkembangan penanganan perkara; 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; 3) penggunaan anggaran.
e.memberikan perlakuan yang sarna kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

BAB VII

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA Pemberi bantuan hukum wajib:

Pasal 13

(4)Dalam hal permohonan ditolak, pemohon bantuan hukum dapat mengajukan kembali permohonan kepada pemberi bantuan hukum yang sama atau pemberi bantuan hukum lainnya dengan melengkapi perssyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(3)Jika pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),permohonan tersebut dapat ditolak.
(1)Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) han kezja,pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). Pasa118
(2)Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
(1)Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya. Pasa117
(2)Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
(1)Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pasal 16

(2)Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara danl atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
(1)Pemberi bantuan dilarang menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
(2)Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau memintasuatu apapun kepada penerima bantuan hukum darr/ataupihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.
(3)Dalam hal pemberi bantuan hukum telah mendapatkan dana bantuan hukum dari Provinsi atau Kementerian Hukum dan Ham terhadap pelayanan kepada penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dilarang memohonkan dan/ atau menerima dana bantuan hukum dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pasa122 Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.

BAB VIII

LARANGAN Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

(1)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari ketja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana ketja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
(2)Rencana ketja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 20

Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan lengkap, maka dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) hari ketja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 19

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah kejahatan.
(1)Pemberi bantuan hukum yang melanggar Pasal 20 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku. BABXII KETENTUANPIDANA Pasa128 Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. BABXI KETENTUANLAIN-LAIN Pasa127 Ketentuan pencairan anggaran bantuan hukum diatur dalam Peraturan Walikota.u Pasa126
(2)Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari :
1. a.hibah atau sumbangan sukarela; dan/ atau
2. b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(1)Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerahdan tersedianya dana dalam APBD.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…