DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 02 Tahun 2020

Nomor: 02
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal, yang memuat: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang; Masa Berlaku dan Bentuk Tanda Cap Tera Sah Bagi UTTP; Barang dalam Keadaan Terbungkus; Hak dan Kewajiban Pemilik atau Pemakai UTTP; Larangan; Optimalisasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang; Pengawasan dan Koordinasi; Peran Serta Masyarakat; Anggaran; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perangkat hukum yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan niaga dan jasa, memberikan perlindungan kepada konsumen, menciptakan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya maka perlu adaya tertib alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang perdagangan khususnya pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Huruf DD Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal; Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuh 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-Syaratnya Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/ M- DAG/PER/ 10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
12.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/ M-DAG/ PER/ 10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manuasia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/ M/DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
15.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
17.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan di Kota Banjarmasin.
6.Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP serta Pengawasan.
7.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
8.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9.Pemilik atau Pemakai Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut Pemilik atau Pemakai UTTP adalah orang atau badan atau perusahaan yang memiliki UTTP.
10.Orang adalah pemilik dan pemakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang.
11.Badan adalah korporasi yang memiliki dan memakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang.
12.Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi yang memiliki dan memakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang serta yang memproduksi BDKT.
13.Lambang Satuan adalah tanda yang menyatakan satuan ukuran.
14.Satuan Internasional yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan
15.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas BDKT.
16.Menera adalah menandai dengan hal tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan •„, pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
17.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keteranganketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
18.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
19.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
20.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
21.Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
22.Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
23.Pranata Laboratorium adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

Pasal 2

(1)Pengaturan Metrologi Legal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan:
1. a.mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakanUTTP dalam aktifitas usahanya; dan
2. b.mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen.
(2)Pengaturan Metrologi Legal dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:
1. a.memberi pedoman bagi aparat dan Pelaku Usaha yang menggunakan UTTP untuk melakukan tera/tera ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.terlaksananya penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP yang mudah, akuntabel, efektif dan efisien.

BAB II

PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 3

(1)UTTP yang wajib Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
1. a.kepentingan umum;
2. b.usaha;
3. c.menyerahkan atau menerima barang;
4. d.menentukan pungutan atau upah;
5. e.menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
6. f.melaksanakan peraturan perundang-undangan.
(2)UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang adalah UTTP yang digunakan :
1. a.dilaboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
2. b.sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.
(3)Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala Dinas yang menangani/membawahi UML.

Pasal 4

UTTP yang dibebankan dari Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 5

(1)Peneraan UTTP harus memenuhi syarat teknis khusus kemetrologian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)UTTP yang belum diatur dalam syarat teknis khusus kemetrologian dapat dilakukan pengujian oleh UML.

Pasal 6

Tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan pada:

a.kantor UML yang membidangi kemetrologian;
b.luar kantor UML yang bersifat pelayanan keliling; atau
c.tempat UTTP terpasang dan tidak dapat dipindahkan.

Pasal 7

(1)Pelayanan Tera/Tera Ulang di tempat seperti dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dilakukan atas permintaan yang berkepentingan (pemohon), kecuali pelaksanaan Sidang Tera dan /atau Tera Ulang pasar.
(2)Setiap Orang/Badan yang akan mengajukan permohonan Tera dan/atau Tera Ulang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan. ( 3 ) Permintaan tersebut pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.pemohon sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan
2. b.menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain: rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
(4)Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MASA BERLAKU DAN BENTUK TANDA CAP TERA SAH BAGI UTTP

Pasal 8

Masa berlaku Tera dan Tera Ulang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Tanda Tera sah dibubuhkan atau/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
(2)Dalam hal UTTP tidak dapat dilekatkan cap tanda tera sah, maka diterbitkan surat keterangan bahwa UTTP dimaksud telah dilakukan Tera/Tera Ulang oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan
(3)Bentuk cap tanda Tera sah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 10

(1)Semua barang dalam keadaan terbungkus produksi dalam negeri atau asal impor yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang jelas, benar dan singkat mengenai:
1. a.nama barang dalam bungkusan itu;
2. b.ukuran, isi, atau berat bersih barang itu dengan satuan atau lambang SI;
3. c.jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan; dan
4. d.nama dan alamat Perusahaan
(2)Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…