DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar "BAIMAN" Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Nama Dan Tempat Kedudukan; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup Usaha; Modal; Pengurus; Kewenangan Walikota; Badan Pengawas; Direksi; Kepegawaian; Pengelolaan Aset; Pengelolaan Perusahaan; Rencana Kerja, Tahun Buku; Dan Laporan Tahunan; Logo Perusahaan; Laporan Kegiatan Usaha; Sanksi dan Pengahargaan; Penggunaan Laba Bersih dan Dana Cadangan; Pmbubaran dan Likuidasi; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perusahaan Daerah Pasar "Baiman" Kota Banjarmasin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN UMUM DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR " BAIMAN " KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
8.Perusahaan Umum Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat PD Pasar adalah Perusahaan Daerah Umum Pasar Kota Banjarmasin yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar.
10.Direksi adalah Direksi PD Pasar.
11.Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Pasar.
12.Direktur adalah Direktur PD Pasar.
13.Pegawai adalah Pegawai PD Pasar.
14.Pasar adalah pasar yang dikelola oleh PD Pasar.
15.Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual bell umum yang dikelola/dikuasai PD Pasar.
16.Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan PD Pasar yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Daerah Pasar "Baiman" KotaBanjarmasin.

Pasal 3

PD Pasar berkedudukan di Daerah dan dapat berusaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan:

a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
b.meningkatkan pendapatan ash daerah;
c.turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi;
d.pembangunan di bidang pengelolaan pasar serta dibidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
e.memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki Perusahaan Daerah guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi.

BAB IV

RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, PD. Pasar dapat melalcukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a.mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
b.melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
c.melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
d.melakukan usaha lain dalam wilayah pasar yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
e.melakukan investasi pada badan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PD Pasar.
e.melakukan pengawasan terhadap pengurusan PD Pasar yang dilalcukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang PD Pasar, Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan PD Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ;
g.badan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen- dokumen lainnya;
h.memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan PD Pasar;
i.memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh PD. Pasar;
j.meminta penjelasan dan Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PD Pasar;
k.mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
1. 1.meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
m.menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
n.Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PD Pasar;
o.Badan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan PD. Pasar kepada Direksi dan Direksi wajib memberi penjelasan.

Pasal 17

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi PD Pasar kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
b.meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
c.memberikan pertimbangan dan saran, balk diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD Pasar;
d.meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD Pasar;
e.memberikan peringatan. kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
f.mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
g.menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan.

Pasal 18

(1)Badan Pengawas dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terdapat indikasi melakukan kerugian PD. Pasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi PD Pasar.
(2)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diberitahukan secara tertulis kepada yangbersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakantersebut.
(3)Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud padaayat (2) Badan Pengawas diwajibkan meminta kepada Walikota untuk mengadakan rapat yang akan memutuskan apakah Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
(4)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin olehWalikota, dan dalam hal Walikota tidak mengadakan rapat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan pemberhentian sementara tersebut tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama.
(5)Apabila Walikota membatalkan pemberhentian sementara, maka Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana me stinya.

Pasal 19

(1)Dalam hubungannya dengan tugas Badan Pengawas, maka Badan Pengawas wajib:
1. a.memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Pasar dan Rencana Kerja serta Anggaran. Keuangan PD Pasar yang diusulkan oleh Direksi;
2. b.mengikuti perkembangan kegiatan PD Pasar, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PD Pasar;
3. c.melaporkan dengan segera kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PD Pasar, meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan. tahunan.