DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 6) diubah dan berbunyi sebagai berikut : 1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 Pasal 1 diubah dan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, maka perlu penyesuaian masa bakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Keluarga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah yang Bebas dan Bersih Dari KKN (Lembaran Daerah Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3),
20.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 6) diubah dan berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 Pasal 1 diubah dan angka 5 Pasal 1 diahpus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rangka membantu lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di keluarahan.
7.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW yang berfungsi sebagai Kepala Lingkungan merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dari beberapa Ketua RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah yang disahkan oleh Camat setelah mendapat persetujuan Walikota.
8.Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga;
9.Lembaga RW adalah terdiri dari beberapa RT;
10.Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah penanggungjawab anggota keluarga secara administratif terdaftar dalam kartu susunan keluarga
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 5

(1)Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan RT terdiri dari :
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara;
4. d.bidang sesuai kebutuhan;
(2)Pengurus lembaga kemasyarakatan RT dipilih oleh anggota masyarakat RT setempat secara musyawarah dan mufakat.
(3)Pengurus lembaga kemasyarakatan RT ditunjuk oleh ketua RT terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.
(4)Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayay (2) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk Pengurus Sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.

3.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 10

(1)Masa Bakti Pengurus lembaga kemasyarakatan RT adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahan.
(2)Pengurus RT dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak berturut- turut.
(3)Pengurus lembaga kemasyarakatan RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal :
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Mengundurkan diri.;
3. c.Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kelurahan lain;
4. d.Tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
5. e.Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika, dan moral.
(4)Pengurus lembaga kemasyarakatan RT dapat diberhentikan, dalam hal warga berkeinginan dan atau tidak lagi mempercayakan kedudukan seseorang sebagai pengurus dikarenakan sebab-sebab sebagaimana ketentuan ayat 3 huruf e dengan cara pengambilan keputusan warga secara musyawarah mufakat berdasarkan jumlah 50% (lima puluh prosen) dari jumlah KK yang terdaftar dalam wilayahnya ditambah 1 (satu) KK.
(5)Hasil dari keputusan sebagaimana ayat (4) dimuat dalam lembaran Surat Keputusan Warga yang ditandatangani secara bersama dari jumlah keseluruhan warga yang menyatakan sikap, dan diserahkan kepada Pejabat Lurah setempat.
(6)Pejabat Lurah setempat, yang mendapatkan hasil keputusan warga sebagaimana ketentuan ayat (5) harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat.

4.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus dan ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 13

(1)Sumber dana lembaga kemasyarakatan RT dapat diperoleh dari :
1. a.Swadaya dan gotong royong masyarakat;
2. b.Bantuan Pemerintah Daerah; dan
3. c.Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2)Dana yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kepada lembaga kemasyarakatan RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3)Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan besaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat
(2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(4)Perubahan besaran dana yang diberikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui Peraturan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 16

(1)Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan RW terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara;
4. d.Bidang sesuai kebutuhan.
(2)Ketua Lembaga Kemasyarakatan RW sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipilih dari beberapa Ketua RT setempat secara musyawarah dan mufakat.
(3)Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh RW terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.
(4)Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus Sementara dari masyarakat setempat paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.

6.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 21

(1)Masa Bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahan.
(2)Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk 2(dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
(3)Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal :
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Mengundurkan diri;
3. c.Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RW lain;
4. d.Sebab-sebab lain yang bertentangan Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika, dan moral.
(4)Ketua Lembaga Kemasyarakatan RW dapat diberhentikan, dalam hal warga berkeinginan dan atau tidak lagi mempercayakan kedudukan seseorang sebagai pengurus dikarenakan sebab-sebab sebagaimana ketentuan ayat 3 huruf d dengan cara pengambilan keputusan warga secara musyawarah mufakat berdasarkan jumlah 50% (lima puluh prosen) ditambah 1 (satu) RT yang terdapat dalam wilayahnya.
(5)Hasil dari keputusan sebagaimana ayat (4) dimuat dalam lembaran Surat Keputusan Warga yang ditandatangani secara bersama dari jumlah keseluruhan warga yang menyatakan sikap, dan diserahkan kepada Pejabat Lurah setempat.
(6)Pejabat Lurah setempat, yang mendapatkan hasil keputusan warga sebagaimana ketentuan ayat (5) harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan.
(7)Sebelum berakhirnya masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW, Lurah wajib memproses pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW yang bare sebagai pengganti pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW yang lama.

7.Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dihapus dan ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 24

(1)Sumber dana lembaga kemasyarakatan RW dapat diperoleh dari :
1. a.Swadaya dan gotong royong masyarakat;
2. b.Bantuan Daerah ; dan
3. c.Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2)Dana yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kepada lembaga kemasyarakatan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3)Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan besaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(4)Perubahan besaran dana yang diberikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui Peraturan Walikota. S. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (sate) bab yakni BAB VA dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VA ANGGARAN

Pasal 26A

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 21 i. e i 2(.1) WALIKOTA BANJARMASIN, IBNU SINA Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 22 Lici 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, HAMLI KURSANI LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 4,26/2419)

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…