DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; WALl KOTABANJARMASIN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAH KOTABANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH WALlKOTABANJARMASIN PROVlNSI KALIMANTANSELATAN Indonesia Nomor 6801);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah WaH Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Banjarmasin.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Banjannasin.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah un sur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pe1aksana Teknis Badan yang se1anjutnya disebut UPT Badan dalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKATDAERAH. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRDadalah Sekretariat DPRDTipe A;
c.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; BABIII PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH Pasal 2 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Wali Kota harus memperhatikan asas:
a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kenda1i;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.
1. 18.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
2. 19.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
3. 20.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
4. 21.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan WaH Kota Banjarmasin.

BAB II

ASAS sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Keeamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.Keeamatan Banjarmasin Utara dengan Tipe A;
  1. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  2. 8.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
  3. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  4. 10.Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Peneatatan Sipil;
  5. 11.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  6. 12.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
  7. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan perizinan terpadu satu pintu;
  8. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  9. 15.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan bidang Pariwisata;
  10. 16.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Keeil,Menengah;
  11. 17.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerjadan bidang Perindustrian;
  12. 18.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bereneana dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereneana dan bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
  13. 19.Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Beneana Daerah Tipe B menyelenggaran urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dan Beneana.
2. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pereneanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
  4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas Besar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 9

(1)Wall Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
(2)Jumlah staf ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan WaHKota. BABV STAFAHLI PasalS
(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat:
1. a.rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus; dan
2. b.Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional, Yang memberikan Iayanan secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan secara bertahap menjadi BLUD,bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan BLUDsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih Ianjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada unit kerja di bawah Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wall Kota. BABIV PEMBENTUKANUNIT PELAKSANATEKNIS DINAS DAN BADAN Pasal 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisa si, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.
1. b.Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Tipe A;
2. c.Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Tipe A;
3. d.Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Tipe A; dan
4. e.Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Tipe A. Pasall5 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
5. a.pejabat ASN pada Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
6. b.UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ten tang pembentukan UPTyang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BABX KETENTUANPERALIHAN Pasall4 (I) Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara bertahap berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIX KETENTUANLAIN-LAIN Pasall3 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan atau pencabutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasall2 Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

(I) Wall Kota berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABVI KEPEGAWAlAN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROV1NSI KALIMANTANSELATAN(1 1 / 2026 ) LEMBARANDAERAH KOTABANJARMASINTAHUN 2026 NOMOR 1 IKHS H KOTABANJARMASIN,SEKRETARIS DA Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 5 J en uar-L 2(26 Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 5 J un unr-L 2026 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

Pad a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABXI KETENTUANPENUTUP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dalam Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini terbit dari tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat kota Banjarmasin dan khususnya memberikan keleluasaan dan manfaat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu dalam mewujudkan sistem pemerintahan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dan agar dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan antar keIja serta memudahkan koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan dengan melakukan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, ke dalam sebuah Peraturan Daerah. Pembentukan perangkat daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka pembentukan perangkat daerah harus mempertirobangkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi; potensi daerah; luas wilayah dan pertimbangan dari; aspek sosial budaya; aspek sosial politik; aspek pertahanan dan keamanan; serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang ada, penghapusan yang sudah ada, dan perubahan fungsi unit yang sudah ada, baik pada sekretariat, Dinas Daerah, Badan dan LembagaTeknis Daerah. Atas dasar itu, Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai salah satu pemerintahan di daerah perlu menyesuaikan dan membentuk organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat guna menunjang dan memenuhi kesejahteraan masyarakat, serta harus memetakan urusan pemerintahan sesuai dengan wewenang Kota Banjarmasin yang di turunkan oleh Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga)tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C untuk Perangkat Daerah antara lain Sekretariat Daerah; I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN2026 TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH II. PASALDEMIPASAL Pasall Cukup jelas. Pasal 2 Hurufa Yang dimaksud dengan "asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Hurufb Yang dimaksud dengan "asas intensitas urusan pemerintahan danpotensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Hurufc Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Hurufd Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Hurufe Yang dimaksud dengan "asas pembagian habis tugas" adalah Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Dinas Daerah; dan Badan Daerah. Sedangkan untuk Kecamatan ditetapkan hanya dalam 2 (dua) tipe yaitu tipe A dan tipe B. Untuk 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin semuanya bertipe A. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis. Variabel faktor umum meliputi Jumlah penduduk; Luas wilayah; dan Jumlah APBD,-dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama berdasarkan mandat dari undang-undang dengan pembobotan sebesar 80% (delapanpuluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel faktor umum maupun variabel faktor teknis ditetapkan 5 (lima)kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000. Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpliflkasi juga hubungan antar Perangkat Daerah terkait dengan Kementerian dan Lembaga Negara non kementerian serta instansi vertikal yang ada di Kota Banjarmasin dan antar sektor, sehingga masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi tersebut taat asas dan taat norma, maka Peraturan Daerah tentang susunan dan pembentukan Perangkat Daerah ini harus ada dan diterapkan, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menggunakan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai. Ayat (2) Pasal 8 Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pendidikan formal" adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan beIjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional" adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Ayat (3) Cukup jelas. pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah . Huruff Yang dimaksud dengan "asas rentang kendall" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Hurufg Yang dimaksud dengan "asas tata kerja yang jelas" adalah pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit ketja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Hurufh Yang dimaksud dengan "asas fleksibilitas" adalah penetuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemeritah ini ditetapkan. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2026 NOMOR 95 Pasal 15 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah WaH Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Banjarmasin.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Banjannasin.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah un sur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pe1aksana Teknis Badan yang se1anjutnya disebut UPT Badan dalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKATDAERAH. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRDadalah Sekretariat DPRDTipe A;
c.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; BABIII PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH Pasal 2 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Wali Kota harus memperhatikan asas:
a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kenda1i;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.
1. 18.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
2. 19.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
3. 20.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
4. 21.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan WaH Kota Banjarmasin.

BAB II

ASAS sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Keeamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.Keeamatan Banjarmasin Utara dengan Tipe A;
  1. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  2. 8.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
  3. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  4. 10.Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Peneatatan Sipil;
  5. 11.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  6. 12.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
  7. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan perizinan terpadu satu pintu;
  8. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  9. 15.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan bidang Pariwisata;
  10. 16.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Keeil,Menengah;
  11. 17.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerjadan bidang Perindustrian;
  12. 18.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bereneana dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereneana dan bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
  13. 19.Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Beneana Daerah Tipe B menyelenggaran urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dan Beneana.
2. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pereneanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
  4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas Besar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 9

(1)Wall Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
(2)Jumlah staf ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan WaHKota. BABV STAFAHLI PasalS
(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat:
1. a.rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus; dan
2. b.Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional, Yang memberikan Iayanan secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan secara bertahap menjadi BLUD,bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan BLUDsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih Ianjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada unit kerja di bawah Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wall Kota. BABIV PEMBENTUKANUNIT PELAKSANATEKNIS DINAS DAN BADAN Pasal 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisa si, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.
1. b.Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Tipe A;
2. c.Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Tipe A;
3. d.Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Tipe A; dan
4. e.Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Tipe A. Pasall5 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
5. a.pejabat ASN pada Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
6. b.UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ten tang pembentukan UPTyang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BABX KETENTUANPERALIHAN Pasall4 (I) Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara bertahap berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIX KETENTUANLAIN-LAIN Pasall3 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan atau pencabutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasall2 Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

(I) Wall Kota berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABVI KEPEGAWAlAN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROV1NSI KALIMANTANSELATAN(1 1 / 2026 ) LEMBARANDAERAH KOTABANJARMASINTAHUN 2026 NOMOR 1 IKHS H KOTABANJARMASIN,SEKRETARIS DA Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 5 J en uar-L 2(26 Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 5 J un unr-L 2026 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.