DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA; PENGEMBANGAN KAWASAN RAMAH LANJUT USIA; RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN RAMAH LANJUT USIA; KELEMBAGAAN; KERJA SAMA; PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA; PENGHARGAAN; PENDANAAN; KETENTUAN PERALlHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan kepada lanjut usia merupakan penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga diperlukan kebijakan daerah yang sistematis dalam pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
d.bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruI a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia; WALl KOTABANJARMASIN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAH KOTABANJARMASIN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERDAYAANDAN PERLINDUNGANLANJUT USIA WALl KOTABANJARMASIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3796);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakeIjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3989) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosia! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi . Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
17.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sarna Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik PERATURAN.DAERAH TENTANG PEMBERDAYAANDAN PERLINDUNGANLANJUTUSIA. MEMUTUSKAN: WALlKOTABANJARMASIN dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABANJARMASIN Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
26.Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29.Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63); Menetapkan: Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wall Kota Banjarmasin.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
6.Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia adalah kesejahteraan Lanjut Usia dalam pemenuhan hak dasar Lanjut Usia yang meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan keIja, pendidikan, kemudahan fasilitas, dan pelayanan sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, sosial, dan perlindungan sosial.
7.Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekeJjaan dan/ atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/ atau jasa.
8.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan tarafkesejahteraan sosialnya.
11.Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) Tahun atau lebih dan karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
12.Asuransi Kesejahteraan Sosial adalah asuransi yang secara khusus di berikan kepada warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh system asuransi sosial pada umum nya yang berbasis kontribusi peserta.
13.Komisi Daerah Lanjut Usia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Kota.
14.Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut usia.
15.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
16.Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah sebuah lingkungan yang memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi Hukum dan HAMdan gabungan antara dimensi-dimensi tersebut.
17.Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah dokumen perencanaan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/ atau rencana strategis satuan keIja perangkat daerah untuk periode 5 (lima)tahun tentang Kawasan Ramah Lanjut Usia. BABI KETENTUANUMUM Pasa15

(1)Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan:

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini:

a.terwujudnya peran Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
b.terwujudnya Lanjut Usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif;
c.menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia;
d.terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi;
e.meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia di bidang keagamaan, psikologi, pendidikan/pelatihan, ekonomi dan ketenagakeIjaan, kesehatan, hukum, dan sosial politik;
f.memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan terkait pelayanan Lanjut Usia; dan
g.tersedianya wilayah dan Masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lanjut Usia. Pasa13 Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam:
a.memfasilitasi Masyarakat Lanjut Usia untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, Iebih mendekatkan din kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia; dan
b.pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia di Daerah. Pasa12 Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia berasaskan:
a.keadilan;
b.kemanfaatan;
c.partisipatif;
d.berkelanjutan;
e.kemitraan; dan
f.perlindungan hukum.
1. 18.Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/ atau nenek.
2. 19.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.
3. 20.Orang adalah orang perseorangan.
4. 21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia di Daerah meliputi:

a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan kesempatan kerja;
d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; PasalS Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia ditujukan kepada:
a.Lanjut Usia Potensial; dan
b.Lanjut Usia Tidak Potensial.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia.
(2)Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(3)Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan di Daerah.
(4)Pelaksanaan Perlindungan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Umum BABII PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA Pasal 6 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia;
2. b.pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia;
3. c.rencana strategis pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia;
4. d.kelembagaan;
5. e.kerja sama;
6. f.peran serta Masyarakat dan pelaku usaha;
7. g.penghargaan; dan
8. h.pendanaan.
9. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
10. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
11. c.rencana strategis satuan keIja perangkat Daerah; dan
12. d.rencana kerja Pemerintah Daerah, yang materi muatannya mengatur penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia di Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Pasall0
(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan kesehatan mental dan kejiwaan.
(2)Pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
1. a.fasilitasi, bimbingan, dan pendampingan kegiatan ibadah, keagamaan dan kerohanian; dan
2. b.pembangunan atau pengembangan sarana ibadah dengan penyediaan Aksesibilitas bag! Lanjut Usia. .
(3)Pelayanan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan bimbingan mental spiritual berupa fasilitasi, bimbingan dan pendampingan psikologis.
(4)Pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosia! dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya.
(5)Dalam melaksanakan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekeIja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
(6)Pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeIjaan umum dan penataan ruang.
3. c.Perangkat Daerah terkait lainnya.
(7)Pelayanan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh;
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
3. c.Perangkat Daerah terkait lainnya.
4. f.kemudahan dalam mendapatkan layanan dan Bantuan Hukum;
5. g.perumahan dan kawasan permukiman;
6. h.ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
  1. 1.penghormatan dan inklusi sosial; J. partisipasi sosial;
7. k.partisipasi sipi1;
  1. 1.dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
8. m.komunikasi dan informasi;
9. n.Jaminan Sosial;
10. o.Bantuan Sosial; dan
11. p.perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan. Pasa112
(1)Pelayanan kesempatan keIja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lanjut Usia Potensial 'untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
(2)Pelayanan kesempatan keIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang keIja dan/ atau kesempatan berusaha, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga.
(3)Fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/ atau kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kemitraan dengan Masyarakat, dan pemangku kepentingan yang peduli Lanjut Usia.
(4)Pelaksanaan pelayanan kesempatan keIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga keIja. dan
(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dimaksudkan untuk pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan dan rehabilitasi kesehatan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya berfungsi secara optimal.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia melalui media cetak, elektronik, audio visual, tatap muka secara langsung dan media informasi lain;
2. b.pembentukan dan pengembangan pelayanan geriatri di tempat pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat;
3. c.optimalisasi perawatan pada tempat pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia penderita penyakit kronis dan/ atau penyakit terminal, pelayanan medis maupun pelayanan jaminan kesehatan bagi Lanjut Usia;
4. d.pembentukan dan pengembangan pos pelayanan terpadu Lanjut Usia di setiap kelurahan;
5. e.penerapan pelayanan kesehatan ramah Lanjut Usia di setiap tempat pelayanan kesehatan di Daerah;
6. f.pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danj'atau
7. g.pemberian jaminan kesehatan bagi Lanjut Usia miskin atau Lanjut Usia Terlantar.
(3)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
(1)Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan danj'atau keahlian melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan Bantuan Sosial.
(2)Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa11S
(1)Pelayanan kesempatan keIja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/ atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompokusaha bersama.
(2)Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui:
1. a.bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, telmologidan pemasaran;
2. b.pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan; dan
3. c.pemberian kemudahan akses permodalan dari lembaga keuangan bank danj atau bukan bank. Paragraf2 Sektor Non Formal Pasa114
(1)Dunia usaha memberlkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lanjut Usia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
(2)Penetapan persyaratan jabatan dan kualif1kasi pekeIjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
1. a.kondisi fisik;
2. b.ketrampilan dan/ atau keahlian;
3. c.pendidikan;
4. d.formasi yang tersedia; dan
5. e.bidang usaha. Pasa113 Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan keIja bagi.Lanjut Usia Potensial untuk memperoleh pekeIjaan. Paragraf2 Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Masyarakat pada Umumnya Pasal 19
(1)Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dimaksudkan untuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia.
(2)Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya;
2. b.pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemberian kemudahan pelayanan dalam melakukan peIjalanan; dan/atau
4. d.penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum.

Pasal 17

(1)Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman Lanjut Usia Potensial.
(2)Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.formal; dan
2. b.non formal.
(3)Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia Potensial.
(4)Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan melibatkan pihak terkait. Paragraf4 Kemudahan Pelayanan Dalam Melakukan Perjalanan Pasal 22
(1)Kemudahan pelayanan dalam melakukan perjalanan kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C, diberikan dalam bentuk:
1. a.penyediaan tempat duduk khusus;
2. b.penyediaan loket khusus;
3. c.penyediaan Aksesibilitas pada moda transportasi; dan/ atau
4. d.penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lanjut Usia.
(2)Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3)Pelaksanaan pemberian kemudahan pelayanan dalam melakukan peIjalanan kepada Lanjut Usia dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Pasal 21
(1)Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Lanjut Usia untuk:
1. a.kemudahan dalam pelayanan pembelian tiket peIjalanan;
2. b.kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak;
3. c.kemudahan dalam pelayanan pembelian tiket masuk tempat wisata;
4. d.keringanan biaya perjalanan pada angkutan umum di wilayah Daerah;
5. e.keringanan biaya tiket masuk tempat wisata yang dikelola Pemerintah Daerah; dan/ atau
6. f.penyediaan kartu wisata dengan potongan harga khusus.
(2)Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Paragraf3 Pemberian Kemudahan Dalam Pelayanan dan Keringanan Biaya Pasal 20
(1)Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
1. a.pemberian kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
2. b.pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada fasilitas;
3. c.pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan/ atau
4. d.pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga-Iembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
(2)Pelaksanaan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

(1)Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
1. a.Aksesibilitas pada Bangunan Umum;
2. b.Aksesibilitas pada jalan umum; C. Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
3. d.Aksesibilitas pada angkutan umum; dan
4. e.Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum lainnya.
(2)Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pelayanan informasi; dan
2. b.pelayanan khusus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wall Kota Pasal 24
(1)Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan dengan menyediakan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk:
1. a.fisik; danratau
2. b.non fisiko
(2)Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas Aksesibilitas yang ramah Lanjut Usia.

Pasal 23

(1)Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk:
1. a.penyediaan alat bantu Lanjut Usia di tempat rekreasi;
2. b.pemanfaatan taman-taman untuk olahraga ramah Lanjut Usia;
3. c.penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran;
4. d.kamar mandi; dan/ atau
5. e.toilet.
(2)Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Paragraf5 Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
1. a.lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
2. b.ruang terbuka hijau;
3. c.tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
4. d.toilet 'umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;
5. e.jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
6. f.bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.
(1)Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
1. a.tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia; dan
2. b.sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia.
(2)Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
(3)Samoa dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia di dalam dan di luar rumah.
(1)Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.
(2)Pemberian kemudahan dalam layanan dan Bantuan Hukum kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.penyuluhan dan konsultasi hukum;
2. b.layanan dan bantuan hukum di luar dan/ atau di dalam pengadilan; dan
3. c.pendampingan sosial bagi Lanjut Usia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
(3)Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
1. a.tersedia fasilitas layanan Lanjut Usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal;
2. b.pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi Lanjut Usia; dan
(1)Partisipasi sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k meliputi:
1. a.mendapatkan identitas;
2. b.memiliki hak politik; dan
3. c.diakui eksistensinya.
(2)Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak untuk memilih dan dipilih.
(4)Diakui eksistensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dukungan yang memungkinkan Lanjut Usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.
(1)Partisipasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j adalah keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktivitas di Masyarakat.
(2)Pelaksanaan partisiasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia;
2. b.terdapat interaksi antar generasi;
3. c.memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan informal; .
4. d.memberikan Aksesibilitas kepada Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan formal dan informal secara berkelanjutan; .
5. e.memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;
6. f.memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan Masyarakat; dan
7. g.memberikan Aksesibilitas layanan publik secara inklusif.

Pasal 37

(1)Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang Pasal 36
(1)Pendampingan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diperuntukkan kepada Lanjut Usia Terlantar.
(2)Pendampingan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemantauan kondisi kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar. Pasa135
(1)Jaminan Sosial dalam bentuk Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk barang dan/ atau uang.

Pasal 34

(1)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n, dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar dapat terpenuhi bagi:
1. a.Lanjut Usia Terlantar; dan
2. b.Lanjut Usia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
(2)Jaminan Sosia! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
1. a.Asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan; dan/atau
2. b.pendampingan kunjungan.
(3)Jaminan Sosia! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
1. a.informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lanjut Usia; dan
2. b.distribusi informasi mengenai kebutuhan Lanjtit Usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan komunikasi langsung.
3. c.tersedia pelayanan sosial berbasis Masyarakat yang santun. Pasa142
(1)Dalam rangka pemberian Bantuan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pasal 41
(1)Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.Bantuan Sosial perorangan; atau
2. b.Bantuan Sosial kelompok.
(2)Bentuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan tujuan agar Lanjut Usia Potensial dapat melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
(3)Bentuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.kelompok usaha produktif; atau
2. b.kelompok usaha bersama.

Pasal 40

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat yang dimiliki oleh Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu.

Pasal 39

Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan hidup minimal Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu;
b.membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
c.mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…