DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Yang Terdiri Atas : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Perencanaan Dan Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4. Pengembangan; 5. Pemanfaatan; 6. Pembinaan; 7. Pengendalian; 8. Pengawasan; 9. Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; 10. Pembiayaan; 11. Peran Serta Masyarakat; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah daerah menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga Negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
c.bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi dan alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas f"^ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Daerah Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah Banjarmasin (Lembaran Daerah Daerah Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah Banjarmasin (Lembaran Daerah Daerah Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
13.Peraturan Daerah Daerah Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah r^] Banjaramasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Daerah Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. r\

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3.Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Banjarmasin.
5.Struktur Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan baik.
6.Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin atau sebutan lainnya.
7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8.Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9.Lahan Rawa Pasang Surut adalah lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
10.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
11.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara terus menerus.
13.Kawasan Kelurahan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman kelurahan, f) pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah kelurahan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dan/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
15.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
16.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam f*\ negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harta yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
17.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjan^kau.
18.Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19.Petani Pangan adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
20.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
21.Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. 22.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan baik secara tetap maupun sementara.
23.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
24.Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.berkelanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggung jawab daerah; (^ 1. keragaman; dan
m.sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis;
i.mewujudkan revitalisasi pertanian. n

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan;
c.penelitian;
d.pemanfaatan;
e.pembinaan;
f.pengendalian;
g.pengawasan;
h.sistem informasi;
i.perlindungan dan pemberdayaan petani;
j.pembiayaan; dan
k.peran serta masyarakat. BAB in PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

(1)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan. ^-s^ (2) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(3)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
1. a.Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(4)Perencanaan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan rawa pasang surut.
(5)Perencanaan lahan cadangan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan terhadap :
1. a.lahan tidak beririgasi;
2. b.lahan yang telah diusahakan; n
(6)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.program;
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.
(7)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.perencanaan jangka panjang memuat analisis, prediksi,sasaran serta penyiapan luas lahan cadangan.
2. b.perencanaan jangka menengah memuat analisis, sasaran serta penyiapan luas lahan cadangan.
3. c.perencanaan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam, sebaran dan kebijakan dan pembiayaan.
(8)Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Paragraf2 Penyusunan Perencanaan Pasal 6
(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Perikanan menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s-\ dilaksanakan melalui tahap-tahap :
1. a.inventarisasi dan pembaharuan data;
2. b.koordinasi dengan SKPD terkait;
3. c.menampung aspirasi masyarakat; dan
(3)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
2. b.kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
(4)Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian dan Perikanan dibantu oleh tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan :
1. a.unsur pemerintah daerah provinsi;
2. b.unsur pemerintah Daerah;

Pasal 10

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dengan cara :

a.peningkatan kesuburan tanah melalui pengelolaan air dan melalui pemupukan;
b.peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
1. 1.penyediaan bibit unggul;
2. 2.penyediaan kebun induk;
3. 3.pengembangan seed centre (pusat perbenihan).
c.pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
d.pengembangan dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut;
e.pengembangan inovasi pertanian melalui:
1. 1.pengembangan Agrowisata pertanian; ' • 2. pemanfaatan teknologi pertanian.
f.penyuluhan pertanian; dan/atau
g.jaminan akses permodalan.

Pasal 11

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan cara :

a.pola tanam; dan/atau
b.tumpang sari.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
1. a.tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
2. b.tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

Pasal 13

(1)Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
(2)Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi :
1. a.perlindungan sumber daya lahan dan air;
2. b.pelestarian sumber daya lahan dan air;
3. c.pengelolaan kualitas lahan dan air;
4. d.pengendalian pencemaran.
(3)konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1)Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Berkelanjutan berkewajiban :
1. a.memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan b.mencegah kerusakan sistem pengairan. (O (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
1. a.menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
2. b.mencegah kerusakan lahan; dan
3. c.memelihara kelestarian lingkungan.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak melaksanakan /^ kewajibannya sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…