DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan; Penambahan Penyertaan Modal; Tata Cara Penyetoran Modal; Pengawasan; Bagi Hasil Keuntungan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 124 (Tambahan Lembaran negara republik indonesia nomor 5261)
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua Atas peraturan daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan daerah Daerah Minum Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
18.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 3);
20.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 42 );
21.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40 );
22.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 17); dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6.Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modah Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud L_ uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya;
8.Deviden adalah Keuntungan Perusahan Daerah Air Minum Daerah Kota Banjarmasin yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki dan ditetapkan dalam RUPS;
9.Dana Pembangunan Daerah adalah Keuntungan yang khusus diperuntukan bagi pemegang saham Pemerintah Propinsi, Kab/ Kota yang dibagikan secara proporsional berdasarkan besarnya saham dan ditetapkan dalam RUPS;
10.Bandarmasih Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut PDAM Bandarmasih adalah PDAM yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Pusat;
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Tambahan Penyertaan modal daerah kepada PDAM Bandarmasih bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, serta ketersediaan air baku, pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal Daerah ke dalam modal saham PDAM Bandarmasih sebesar Rp. 50.535.202.394 (lima puluh miliar lima ratus tiga puluh lima dua ratus dua ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a.Rp. 7.099.826.697 (tujuh miliar Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) laba yang disetor PDAM pada tahun buku 2015; akan dicantumkan modal pada perubahan 2017.
b.Rp. 8.307.851.351.02 (delapan miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua sen) laba yang disetor PDAM pada tahun buku 2016; 2018 Murni.
c.Rp. 4.231.868.658,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) berasal rkap PDAM tahun 2017; Perubahan 2018.
d.Rp. 7.483.718.262,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) berdasarkan proyeksi laba PDAM Tahun 2018; Perubahan 2019.
e.Rp. 10.504.981.066,00 (sepuluh miliar lima ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) berdasarkan proyeksi laba PDAM Tahun 2019; Perubahan 2020.
f.Rp. 13.014.087.025,00 (tiga belas milyar empat belas juta delapan puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) berasal dan proyeksi laba tahun 2020 yang disetorkan Perubahan 2021.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal Daerah ke dalam modal saham PDAM sebesar 1.000.000.000.000, (Satu Trilyun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a.Dan pengembalian pembagian laba / deviden PDAM kepada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun Buku 2015 sampai dengan 2020 sebesar 50.736.095.598,75(lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).
b.Selanjutnya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Bandarmasih yang bersumber dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah sebesar 949.263.904.401,25 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar dua Ratus enam Puluh tiga Juta sembilan Ratus empat Ribu empat Ratus satu Rupiah dua puluh lima sen).
c.Bantuan dan luar negeri dan pemerintah pusat dapat dijadikan tambahan penyertaan modal pemerintah daerah Kota Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan tahun 2021.

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal yang berasal dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Juxnlah modal Daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan terdiri dari :

1.Berupa Asset sebesar Rp. 153.911.558.556,00
2.Berupa Uang sebesar Rp. 266.909.105.000,00

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1). Laba usaha PDAM yang telah disetorkan keKasda, dapat di setorkan kembali sebagai penyertaan modal ke PDAM, setelah PDAM menyetorkan ke Pemerintah Daerah dengan melampirkan bukti setoran ke kas daerah.
(2). Penyertaan modal daerah kepada PDAM Bandarmasih dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Walikota dapat menunjuk Pejabat yang mewakili Pemerintah Kota untuk melakukan Pengawasan atas penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana climaksud dalam ayat (1) Pasal ini memaharni wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB VI

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 9

(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal kepada PDAM Bandarmasih berupa deviden dari dana pembangunan daerah menjadi hak daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diperoleh selama tahun berjalan.
(2)Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada masih tetap berlaku dan menyesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…