DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; ASAS; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN KEPADA PESANTREN; BEASISWA SANTRI; PEMBINAAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN; KERJA SAMA; PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN; PENDANAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang ada di Kota Banjarmasin pelaksanaannya dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, maka Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fasilitasi pesantren agar penyelenggaraan pesantren di daerah dapat optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, serta memberikan beasiswa bagi santri untuk kemajuan pendidikan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; WAll KOTA BANJARMASIN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAANPESANTREN WALl KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahu~ 1953 tentan~ Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II eli Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 1. Mengingat: 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penclidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang KeJja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63); Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penclidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7); Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7); 10. 9. Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
4.Pemerintah Daerah adalah Wall Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wall Kota adalah Wall Kota Banjarmasin.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
7.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam ralunatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nUai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
9.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
10.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
11.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan Pesantren.
12.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai BABI KETENTUANUMUM FASILITASI WALlKOTABANJARMASIN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANPESANTREN. Menetapkan: dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH KOTABANJARMASIN Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren eli Daerah dimaksudkan sebagai pedo~an Fasilitasi Penye~enggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungs! dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat sesuai kearifan lokal Pasal 3 BABIII MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multiku1tural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum, BABII ASAS perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
1. 13.Halaqah adalah perkumpulan orang-orang yang dud~ bersama dal~ suatu majelis pengajian untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari Islam.
2. 14.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
3. 15.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
4. 16.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. 17.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga penelidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
5. 18.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kepenelidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayilch.
6. 19.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.
7. 20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. 21.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
9. 22.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
10. 23.Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Umum BABV FASILITASIPENYELENGGARAANDAN DUKUNGANKEPADAPESANTREN Ruang lingkup Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:
1. a.fasilitasi penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren;
2. b.beasiswa Santri;
3. c.peran serta Masyarakat;
4. d.penghargaan;
5. e.tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren;
6. f.keIja sarna;
7. g.perlindungan penyelenggaraan Pesantren; dan
8. h.pendanaan.

Pasal 6

BABIV RUANGLINGKUP Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa1S Pasal 4 Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan tujuan:

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong- menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c.meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakal
d.mendorong pengelolaan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Pesantren eli Daerah melaksanakan:
a.Pembinaan Pesantren;
b.Pemberdayaan Pesantren;

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan perencanaan pengembangan Pesantren eli Daerah.
(2)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat.
(3)Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang materi muatannya mengatur pengembangan Pesantren eli Daerah.
(4)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana KeIja Pemerintah Daerah.
(5)Dalam penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah melibatkan:
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin;
3. c.organisasi keagamaan islam;
4. d.Dewan Masyayikh; dan
5. e.yayasan yang menaungi Pesantren.
(6)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah membidangi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau nama lain yang sejenis. .
(3)Dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaunana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
(4)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
(1)Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
2. b.layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan;
2. b.pemeriksaan kesehatan;
3. c.konseling;
4. d.edukasi; dan/ atau
5. e.sosialiasi.

Pasal 13

Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:

a.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b.penyelenggaraan Halaqah, workshop, dan seminar;
c.pemberian beasiswa bagi Sumber Oaya Manusia Pesantren; atau
d.fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

Pasal 12

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk:

a.peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
b.peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
c.peningkatan keahlian manajerial Pesantren. Pasalll Paragraf2 Pembinaan Pesantren Pasall0

(1)Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melalui:
1. a.pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi;
2. b.pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan Iatau
3. c.pengembangan program lainnya.
(2)Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. c.Rekognisi Pesantren; d.AIUTnasiPesantren;dan
2. e.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Pemberdayaan Pesantren untuk meoingkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dalam bentuk:
3. a.pelibatan Pesantren dalam peningkatan Sumber Daya Manusia;
4. b.pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
5. c.pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren;
6. d.peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
7. e.bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberdayaan Pesantren untuk peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:

a.peningkatan keahlian usaha Pesantren;
b.pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
c.penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

Pasal 17

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

a.fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
b.fasilitasi akses permodalan;
c.falisitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
d.fasilitasi keJja sama dan kemitraan.

Pasal 16

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan untuk:

a.peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat eli sekitar lingkungan Pesantren;
b.peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah; dan
c.bantuan pemberdayaan usaha mikro.

Pasal 15

Paragraf3 Pemberdayaan Pesantren Pasal 14 Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

a.pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
b.penelidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
c.fasilitasi keria sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
d.fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren. Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan dalam bentuk:
a.pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
b.pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdiannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi.Masyarakat;
c.pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan; dan
d.pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan Pasal 22 Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 21

Paragraf4 Rekognisi Pesantren

(1)Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasall8.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi; dan/ atau
4. d.pelatihan keterampilan.
(3)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…