DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM, Yang Terdiri Atas : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan, Prinsip Dan Ruang Lingkup; 3. Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum; 4. Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum; 5. Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum; 6. Penagihan Dan Penyerahan; 7. Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum; 8. Pemanfaatan; 9. Pengawasan; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Larangan; 12. Penyelesaian Sengketa; 13. Sanksi Administrasi; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS UMUM. n r^

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan prasarana, sarana dan utilitas umum bertujuan :

a.menjamin agar pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
b.mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
c.mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 3

Pengaturan prasarana, sarana dan utilitas umum diseienggarakan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterbukaan;
d.kemitraan;
e.keterpaduan;
f.keserasian dan keseimbangan:
g.akuntabilitas;dan
h.keberlanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

a.perencanaan;
b.pembangunan;
c.penyerahan dan penagihan;
d.pemeliharaan dan perawatan;
e.penggunaan dan pemanfaatan; dan
f.pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 5

Prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah merupakan bagian dari barang milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 6

Prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain :

a.prasarana :
1. 1.jaringan jalan;
2. 2.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. 3.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. 4.tempat pembuangan sampan.
b.sarana :
1. 1.sarana pemiagaan/ perbelanjaan;
2. 2.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. 3.sarana pendidikan;
4. 4.sarana kesehatan;
5. 5.sarana peribadatan; r^\ 6. sarana rekreasi dan olahraga;
6. 7.sarana pemakaman;
7. 8.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
8. 9.sarana parkir.
c.utilitas umum :
1. 1.jaringan air bersih;
2. 2.jaringan listrik;
3. 3.jaringan telepon;
4. 4.jaringan gas;
5. 5.jaringan transportasi;
6. 6.pemadam kebakaran; dan
7. 7.sarana penerangan jasa umum. r^ Pasal 7 Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum bersumber dari
a.Pemerintah Daerah;
b.kewajiban pihak ketiga; atau
c.hibah atau wakaf.

BAB IV

PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kebutuhan Prasarana, sarana dan utilitas umum. n
(2)Penyusunan rencana kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detil Tata Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berasal dari kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detil Tata Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk memberikan daya guna dan nilai guna yang optimal bagi kepentingan masyarakat, perencanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitar .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan jenis prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berasal dari kewajiban Pihak Ketiga, Walikota menetapkan SIPPT.
(2)Berdasarkan SIPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disusun perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
1. a.penegasan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai Piutang ' ' Daerah;
2. b.standarisasi kebutuhan dan nilai ekonomis prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan dibangun oleh Pihak Ketiga;
3. c.jadwal pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
4. d.waktu penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh Pihak Ketiga kepada Walikota;
5. e.pernyataan kesanggupan Pihak Ketiga;
6. f.ganti kerugian yang besarnya minimal sama dengan nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
7. g.penyelesaian sengketa apabila Pihak Ketiga wanprestasi.
(4)Untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kemudahan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPPT diatur dalam Peraturan Walikota. BABV PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 11

Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menjadi kewajiban Pihak Ketiga dilaksanakan dalam areal yang ditentukan sesuai dengan SIPPT, peta Keterangan Rencana Kota dan/atau Rencana Tata Letak Bangunan.
(2)Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara proporsional dengan pembangunan fisik sesuai dengan peruntukan dan I) standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. r^

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYERAHAN

Pasal 13

(1)Pihak Ketiga wajib menyerahkan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai Perjanjian Pemenuhan Kewajiban kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyerahan kewajiban Prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen teknis dan administratif.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeralian kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…