DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Pengembangan Budaya Literasi, dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BUDAYA LITERASI; STRATEGI PENINGKATAN BUDAYA LITERASI; PEMBINAAN BUDAYA LITERASI; MONITORING DAN EVALUASI; KERJA SAMA; PERAN SERTA MASYARAKAT/DUNIA PENDIDlKAN/DUNIA USAHA; PENGHARGAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALlHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengembangan Budaya Literasi; WALIKOTABANJARMASIN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAH KOTABANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGANBUDAYA LITERASI WALl KOTABANJARMASIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN

5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeJja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran NegarS: Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeJja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik PERATURANDAERAHTENTANGPENGEMBANGANBUDAYA LITERASI MEMUTUSKAN: WALlKOTABANJARMASIN dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABANJARMASIN Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17· Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang KeIja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
16.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah :Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 50);
17.Peraturan Daerah Kota.Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota. Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7); Menetapkan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRDdalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kota Banjarmasin yang dipimpin oleh camat.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
8.Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
9.Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan atau masyarakat. 10.Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
13.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14.Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan milik Pemerintah Daerah yang berada pada setiap kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
15.Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
16.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, lembaga pendidikan, lembaga BABI KETENTUAN UMUM

a.kebinekaan;
b.kebangsaan;
c.kebersamaan;
d.kenusantaraan;
e.keadilan;dan
f.partisipasi masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi berasaskan:

17.Perpustakaan Digital adalah Perpustakaan yang menyimpan data, baik itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. 18.Taman Baeaan Masyarakat adalah perpustakaan skala keeil yang dikenal sebagai sudut baca, rumah baca, rumah pintar, dan sebagainya.
19.Gemar Membaea adalah suatu pola kebiasaan seseorang untuk melakukan aktivitas dari berbagai baeaan dan tidak hanya dari satu sumber saja, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas dan merupakan salah satu cars. untuk memperoleh ilmu.
20.Buku adalah karya tulis dan/ atau karya gambar yang diterbitkan berupa eetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
21.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.
22.Keluarga adalah unit terkeeil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
23.Pelaku Perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.
24.Kampung Literasi adalah satuan wilayah permukiman maksimal Rukun Tetangga yang tujuan pembentukannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki 8 (delapan) literasi dasar dalam rangka membangun masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
25.Komunitas Literasi adalah kelompok masyarakat yang bergerak dan tumbuh berkembang untuk memahami, mendengarkan, membaca dan menulis, melalui berbagai aktivitas literasi.
26.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pasa1S Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Budaya Literasi;
b.strategi pengembangan Budaya Literasi;
c.pembinaan Budaya Literasi;
d.monitoring dan evaluasi;
e.keIja sama;
f.peran serta Masyarakat/ dunia pendidikan/ dunia usaha;
g.penghargaan;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pendanaan.
a.menumbuhkembangkan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan Keluarga;
b.menumbuhkembangkan budi pekerti Masyarakat melalui pembudayaan ekosistem Literasi Satuan Pendidikan, Masyarakat dan Keluarga agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat;
c.menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam Buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca;
d.meningkatkan peran serta Masyarakat dan pihak lainnya dalam menumbuhkembangkan Budaya Literasi di Daerah.
a.sebagai pedoman dalam menumbuhkembangkan Budaya Literasi di Daerah;
b.sebagai pedoman penyediaan sarana dan prasarana, bahan bacaan, penguatan sumber daya manusia seperti pengelola Perpustakaan, fasilitator atau kader Literasi dan berbagai bentuk kegiatan Literasi lainnya; dan
c.sebagai pedoman menyusun kebijakan, anggaran serta program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi.

(1)Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan dan/ atau pemberdayaan:
1. a.Satuan Pendidikan dan! atau program pendidikan;
2. b.Perpustakaan Umum Daerah;
3. c.Perpustakaan Keliling;
4. d.Perpustakaan Khusus;
5. e.Perpustakaan Digital;
6. f.Taman Bacaan Masyarakat;
7. g.Pegiat Literasi;
8. h.Masyarakat; dan
9. i.Pelalru Perbukuan.
(2)Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundag-undangan.
(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
(2)Pelaksanaan pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.pendidikan untuk Satuan Pendidikan dan/ atau program pendidikan;
2. b.Perpusatakaan untuk:
  1. 1.Perpustakaan Umum Daerah;
  2. 2.Perpustakaan Keliling;
  3. 3.Perpustakaan Khusus; dan
  4. 4.Perpustakaan Digital.
(3)Pelaksanaan pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Umum BABnI BUDAYA LITERASI Pasal Ll Pengembangan Budaya Literasi oleh Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf b, dilakukan melalui:
1. a.pewujudan lingkungan Perpustakaan Umum Daerah sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
2. b.penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
3. c.pembudayaan Gemar Membaca.
(1)Pengembangan Budaya Literasi sekolah bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
(2)Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari warga sekolah, akedemisi, dunia usaha dan industri serta pemangku kepentingan.
(3)Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.pengawas sekolah;
2. b.komite sekolah; dan
3. c.orang tua/wali murid.
(4)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 9

Untuk mendukung pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:

a.penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif;
b.pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan yang mudah diakses;
c.penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan Literasi; dan
d.pengembangan kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.
a.pewujudan lingkungan pendidikan sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
b.penyediaan waktu dan sarana yang cukup untuk pembelajaran Literasi; dan
c.pembangunan kerja sama dengan Masyarakat dan Pelaku Perbukuan dalam Gerakan Literasi Satuan Pendidikan danj atau program pendidikan.

Pasal 15

Pengembangan Budaya Literasi oleh Taman Bacaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf f, dilakukan melalui:

a.pewujudan lingkungan Taman Bacaan Masyarakat sebagai lingkungan pembelajaran yang literati
b.penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
c.pembudayaan Gemar Membaca.
a.pelayanan Perpustakaan kepada Pemustaka dalam bentuk data berupa buku/tulisan, gambar, suara dalam bentuk elektronik dan didistribusikan dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer;
b.penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
c.pembudayaan Gemar Membaca.

Pasal 13

Pengembangan Budaya Literasi oleh Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf d, dilakukan melalui:

a.pelayanan Perpustakaan kepada Pemustaka dengan memberikan layanan secara spesifik dan tematik pada waktu tertentu;
b.penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
c.pembudayaan Gemar Membaca.
a.penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
b.pembudayaan Gemar Membaca.
a.penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat dan Kampung Literasi;

Pasal 18

(1)Pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dalam bentuk Gerakan Literasi.
(2)Gerakan Literasi oleh kelompok Masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai wadah dan program, meliputi:
1. a.pengembangan dan pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat atau ruang Literasi lain;
2. b.pengembangan komunitas perbukuan dan Literasi;
3. c.pemberian apresiasi; dan
4. d.kegiatan lainnya.
(3)Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengembangan Budaya Literasi oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilakukan oleh:

a.kelompok Masyarakat; dan
b.Keluarga.

(1)Pengembangan Budaya Literasi oleh Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dilakukan melalui sosialisasi, promosi, dan kampanye pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk semua kalangan Masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.
(2)Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.duta baca Daerah kota;
2. b.bunda Literasi kota;
3. c.duta baca pelajar; dan
4. d.aktivis Literasi.
(3)Duta baca daerah kota dan bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4)Duta baca pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
(5)Aktivis Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
1. a.penyeeliaan Buku dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif, dan kreatif;
2. b.pendirian perpustakaan Keluarga;
3. c.menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca eli lingkungan Keluarga;
4. d.pembudayaan Buku dan/ atau bercerita untuk anak sejak dini;
5. e.penguatan pemahaman tentang pentingnya Literasi bagi Keluarga; dan
6. f.pelaksanaan kegiatan Literasi bersama Keluarga.

Pasal 21

(1)Pengembangan Budaya Literasi oleh Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui pembiasaan membaca Buku.
(2)Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan Literasi Keluarga.
(3)Pengembangan Budaya Literasi oleh Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.

Pasal 20

(1)Pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan gerakan kegiatan Literasi yang dilakukan untuk Masyarakat tanpa memandang usia.
(2)Pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam rangka menggalakkan Budaya Literasi kepada Masyarakat.
(3)Pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.lembaga kemasyarakatan;
3. c.dunia usaha;
4. d.industri; dan
5. e.warga Masyarakat.
(4)Pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
1. a.Taman Bacaan Masyarakat;
2. b.Kampung Literasi; dan
3. c.Komunitas Literasi.
4. b.penyeeliaan bahan bacaan yang bersifat edukatif, inspiratif, informatif, dan kreatif;dan
5. c.penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.
(1)Literasi dasar terdiri dari:
1. a.Literasi kitab suci masing-masing agama;
2. b.Literasi baca tulis;
3. c.Literasi numerasi;
4. d.Literasi sains;
5. e.Literasi digital;
6. f.Literasi fmansial; dan
7. g.Literasi budaya dan kewargaan.
(2)Literasi dasar sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pengembangan Budaya Literasi.
(3)Literasi lain yang tidak terdapat dalam Literasi dasar sebagaimana Pasal 25
(1)Pemerintah Daerah dalam pengembangan Budaya Literasi dapat membentuk:
1. a.Pegiat Literasi; dan
2. b.Kampung Literasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Budaya Literasi melalui Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Budaya Literasi melalui Kampung Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Wall Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Umum BABIV STRATEGI PENINGKATAN BUDAYALITERASI Pasal 23 Peningkatan Budaya Literasi oleh Pelaku Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.promosi Buku;
2. b.sayembara atau lomba;
3. c.pemberian penghargaan; atau
4. d.pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya.
5. a.mengkondisikan lingkungan fisik ramah Literasi, baik di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan maupun Masyarakat;
6. b.mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
7. c.mengupayakan Satuan Pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi; dan
8. d.berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Literasi.
(1)Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat yang berpendidikan sepanjang hayat.
(2)Tahapan Budaya Literasi pada Keluarga adalah sebagai berikut:
1. a.dibina secara konsisten;
2. b.dibiasakan;
3. c.dijadikan budaya; dan
4. d.dijadikan karakter.
(3)Tahapan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
1. a.diajarkan;
2. b.dilatih secara konsisten;
3. c.dibiasakan;
4. d.dijadikan budaya;
5. e.dimasukkan kedalam pembelajaran; dan
6. f.dijadikan karakter.
(4)Tahapan Budaya Literasi pada Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. a.dibina secara konsisten;
2. b.dibiasakan;
3. c.dijadikan budaya; dan
4. d.dijadikan karakter

Pasal 30

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
(2)Dalam pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan peningkatan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan Budaya Literasi pada:
1. a.Perpustakaan Umum Daerah;
2. b.Perpustakaan Kelling;
3. c.Perpustakaan Khusus;
4. d.Perpustakaan Digital;dan
5. e.Taman Bacaan Masyarakat. Umum BABV PEMBINAANBUDAYALITERASI Pasal 29
(1)Pemerintah Daerah didukung Masyarakat dan swasta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Literasi berupa perpustakaan, sumber daya manusia, Taman Bacaan Masyarakat, rumah baca, sudut baca, dan fasilitas lain beserta alat kelengkapannya.
(2)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Literasi.
1. a.keberagaman dan perkembangan media Literasi;
2. b.bahan bacaan sesuai kebutuhan;
3. c.ketersediaan sumber daya manusia dibidangnya;
4. d.keterampilan membaca dan menulis;
5. e.karakteristik Daerah; dan
6. f.perkembangan komunikasi.

Pasal 31

(1)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) melaksanakan pembinaan pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah Buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikan.
(3)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan Literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
(4)Kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan Literasi secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
(5)Kegiatan Literasi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan dengan cara melaksanakan kegiatan yang menunjang Budaya Literasi meliputi:
1. a.lomba membaca;
2. b.lomba menulis;
3. c.lomba baca puisi;
4. d.menulis kaligrafi, karya ilmiah/populer; dan/atau
5. e.kegiatan lainnya yang menunjang Budaya Literasi.
(6)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengevaluasi dan memberikan penilaian atas kegiatan Literasi peserta didik yang dicantumkan pada Buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
(7)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memanfaatkan Perpustakaan sekolah untuk pelaksanaan Budaya Literasi.
(8)Pelaksanaan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus didukung orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah.
(9)Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada siswa yang Gemar Membaca dan meminjam buku di Perpustakaan Sekolah.
(5)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
1. a.Masyarakat;
2. b.Pelaku Perbukuan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…