DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud Dan Tujuan, 3. Pembinaan Urusan Ketenagakerjaan Aparatur Pelaksana, 4. Pelatihan, Pemagangan, Dan Produktivitas, 5. Penempatan Tenaga Kerja, 6. Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 7. Pengupahan, 8. Pengendalian, 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu diatur guna mendorong percepatan peningkatan kualitas tcnaga kcrja dalam pcmbangunan dacrah, perlindungan tenaga kerja, untuk menjamin hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan maupun perlakuan tanpa diskriminasi serta untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kctcnagakcrjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Tambahan Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); dengan persetujuan bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pcmcrintahan Dacrah yang mcmimpin pclaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
5.Ijin adalah ijin penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
6.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja;
7.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk mcmcnuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
8.Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerirna upah atau imbalan dalam bentuk lain;
9.Pengusaha adalah:

a.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 10.Perusahaan adalah :
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perscorangan, milik persckutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 11.Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana kctcnagakcrjaan sccara sistcmatis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;
2. 12.Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan;
3. 13.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan k - ualifikasi jabatan atau pekerjaan;
4. 14.Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara otomatis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan;
5. 15.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
6. 16.Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut BLK adalah unit pelatihan kerja dibawah dinas yang mcmiliki tugas dan tanggung jawab tcrhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat;
7. 17.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
8. 18.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
9. 19.Pcncmpatan tcnaga kcrja adalah kcgiatan untuk mcmpertcmukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya;
10. 20.Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan penempatan kerja;
11. 21.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
12. 22.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah pcncmpatan tenaga kcrja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
13. 23.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri;
14. 24.Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Wilayah Kota Banjarmasin dan memiliki kartu tanda penduduk Kota Banjarmasin;
15. 25.Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indinesia yang akan, sedang, atau setelah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.
16. 26.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari meneteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pckcrja Migran Indonesia;
17. 27.Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
18. 28.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja;
19. 29.Kartu Antar Kerja 1 selanjutnya disebut kartu AK/1 adalah tanda bukti pendaftaran pencari kerja yang syah dikeluarkan oleh dinas;
20. 30.Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang susah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;
21. 31.Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakcrjaan yang anggotanya terdiri dan unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah;
22. 32.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak;
23. 33.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pckcrjaan, upah, dan perintah;
24. 34.Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
25. 35.Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan;
26. 36.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pckcrja/scrikat buruh yang tcrcatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
27. 37.Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
28. 38.Mogok kerja adalah tindakan pekerja/bunth yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau olch scrikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekes jaan;
29. 39.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarmasin. BAB H MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, penyaluran dan penempatan serta pembinaan dan perlindungan tenaga kerja di daerah.
(2)Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
1. a.mcmbcrikan pembinaan, pcncmpatan dan perlindungan bagi tcnaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
2. b.memberikan kepastian hukum kepada pengusaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

BAB III

PEMBINAAN URUSAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan bertugas:
1. a.melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
2. b.melaksanakan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;
3. c.mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;
4. d.melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
5. e.melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
6. f.melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
7. g.melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan;
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik satu tahun sekali dan/atau lima tahunan.

BAB IV

APARATUR PELAKSANA

Pasal 4

(1)Pcmcrintah Dacrah mcmbuat perencanaan dalam pcmcnuhan kebutuhan aparatur pelaksana bidang ketenagakerjaan sesuai kebutuhan.
(2)Dalam upaya peningkatan kemampuan teknis dan memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan tupoksi bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Kota wajib untuk mengikutkan pendidikan dan/atau pelatihan teknis ketenagakerjaan di ( 7 ) bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan dan hubungan industrial.
(3)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas biaya pemerintah maupun pemerintah daerah.

BAB V

PELATIHAN, PEMAGANGAN, DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 5

(1)Pemerintah kota mclakukan penyclenggaraan dan pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.
(2)Pelatihan kerja yang diselenggarakan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mcngembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Kota Banjarmasin dan lembaga pelatihan kerja swasta. Pa sal 7

(1)Pelaksanaan pelatihan kerja dapat dilakukan di dalam ataupun di luar BLK.
(2)Program pelatihan kerja yang diselenggarakan mengacu kepada kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, kebutuhan masyarakat dan diseuaikan dengan sosial budaya daerah.
(3)Program pelatihan dan jenjang kualifikasi kerja mengacu pada standar kompctensi kerja nasional, intcrnasional dan atau standar khusus.
(4)Dalam rangka penyaluran lulusannya BLK melakukan penempatan ke dunia usaha baik di dalam maupun di luar hubungan kcrja.
(5)BLK dapat menyelenggarakan kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga dalam rangka mcmenuhi kcbutuhan latihan kerja.
(6)Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berupa kerja sama pclaksanaan pclatihan, program, instruktur, pendanaan, peralatan, bahan atau sumberdaya pelatihan lainya. BLK dapat menyelenggarakan pelatihan kerja dengan biaya dari siswa sendiri, instansi, perusahaan, lembaga dan pihak ketiga lainya.

Pasal 8

BLK dapat membentuk unit usaha yang dikelola pihak lain dan bertanggung jawab kepada kepala balai. Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka pemberdayaan lulusan BLK. BLK dapat memberdayakan sarana prasarana dan fasilitas penunjang lainya untuk keperluan masyarakat atau pihak lainnya dengan dikenakan biaya.

(4)Ketentuan pembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dcngan Peraturan Walikota

Pasal 9

(1)Setiap penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memililci ijin dan dinas
(2)Prosedur dan persyaratan memperoleh ijin debagaimana dimaksud ayat
(1)sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3)Masa berlakunya ijin penyelenggaran pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Lembaga penyelenggara pelatihan wajib menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan dan/atau pemagangan.
(2)Lembaga pelatihan kerja swasta menyampaikan laporan kegiatannya sccara tertulis sctiap 6 (cnam) bulan sekali kcpada Dinas.

Pasal 11

(1)Dalam rangka mcmcnuhi kcbutuhan kompetcnsi kcrja tenaga kerja di perusahaannya pengusaha/investor harus melatih tenaga kerjanya dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal agar dapat mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
(2)Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal dapat bekerja sama dengan pemerintah kota atau pihak lain.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…