DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarmasin

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)untuk mcmperoleh persctujuan bersarna;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huru f a, merupakan perwujudan dari Rcncana Kcrja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang Lelah disepakati bersama antara Pcrnerintah Kota Banjarmasin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 11 TAHUN2023 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2024 DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA WALl KOTABANJARMASIN, WALl KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Mengingat Menimbang Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);

6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik tentang Republik 5. Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hannonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 ten tang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintab Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 52, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 10);
19.Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintab Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2012 ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintab Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran , dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
24.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63); Tahun 2020 Nomor 1777);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Pasa13 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1.Pendapatan Asli Daerah Rp. 830.378.506.500,-
2.Pendapatan Transfer Rp. 1.711.265.124.000,- Rp. 2.542.393.630.500,- Rp. 2.657.912.800.261,- Rp. 115.519.169.761,-

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2

Pasall Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2024. Menetapkan: MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN

28.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
29.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
6.Belanja ModalAset Lainnya Rp. 51.790.000,-

(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 15.964.659.338,-
(5)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(6)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti: 2.130.657.800,- dan lrigasi
  1. 5.Belanja ModalAset Tetap Lainnya Rp. 213.236.355.378,-Rp. 245.283.419.394,-Rp. 151.578.337.098,-Rp.2. Belanja ModalPeralatan dan Mesin
  2. 3.Belanja ModalGedung dan Bangunan
  3. 4.Belanja ModalJalan, Jaringan,
(3)Belanja Modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari:

1.Belanja ModalTanah Rp. 86.633.480.800,-
1.Belanja Pegawai Rp. 840.578.285.987,-
2.Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.001.033.004.582,-
3.Belanja Hibah Rp. 90.511.167.184,-
4.Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.555.000.000,-

(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari: 15.964.659.338,-Rp.c. Belanja Tidak Terduga Pasal 4
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Operasi; Rp. 1.936.677.457.753,-
2. b.Belanja Modal;dan Rp. 698.914.040.470,- 750.000.000,-3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Rp. Sah PasalS
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan;
2. b.Pengeluaran Pembiayaan; dan
3. c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan.
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.12S.S19.169.761,-
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb, yaitu Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10.000.000.000,-
(4)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (not rupiah).

1.bencana alam;
2.bencana non alam;
3.bencana sosial;
4.kejadian luar biasa;
5.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
6.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan pu blik;

b.tidak diharapkan teIjadi secara berulang;
c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang- undangan;dan/atau
d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(7)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Banjarmasin, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan;dan
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan/ atau masyarakat. Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan Daftar Piutang Daerah Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya Lampiran XI Lampiran XII Lampiran X Lampiran IX Lampiran VIII Lampiran VI Lampiran VII Lampiran V Lampiran IV Lampiran III Lampiran II k. 1. j. i. h. f. g. e. d. c. b.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan APBDyang diklasifikasikan menurut Kelompokdan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja IK LEMBARANDAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 11;- NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTANSELATAN: ( 14-9(1 2CZ) ) H KOTA BANJARMASIN,SEKRETARIS D Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 28 Dc sember 2(23 IBNU SINA WALl KOTA BANJARMASIN, Ditetapkan di Banjarmasin Pad a tanggal 28 Dcsember 2(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan WaH Kota. p. Lampiran XIVn. Pengurangan aset tetap daerah dan aset tetap lain-lain Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years) Daftar Dana Cadangan Daftar Pinjaman Daerah Lampiran XV Lampiran XVI o. danPenambahanPerkiraanDaftarLampiran XIIIm.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)untuk mcmperoleh persctujuan bersarna;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huru f a, merupakan perwujudan dari Rcncana Kcrja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang Lelah disepakati bersama antara Pcrnerintah Kota Banjarmasin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik tentang Republik 5. Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hannonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 ten tang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintab Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 52, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 10);
19.Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintab Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2012 ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintab Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran , dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
24.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63); Tahun 2020 Nomor 1777);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Pasa13 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1.Pendapatan Asli Daerah Rp. 830.378.506.500,-
2.Pendapatan Transfer Rp. 1.711.265.124.000,- Rp. 2.542.393.630.500,- Rp. 2.657.912.800.261,- Rp. 115.519.169.761,-

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2

28.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
29.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
6.Belanja ModalAset Lainnya Rp. 51.790.000,-

(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 15.964.659.338,-
(5)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(6)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti: 2.130.657.800,- dan lrigasi
  1. 5.Belanja ModalAset Tetap Lainnya Rp. 213.236.355.378,-Rp. 245.283.419.394,-Rp. 151.578.337.098,-Rp.2. Belanja ModalPeralatan dan Mesin
  2. 3.Belanja ModalGedung dan Bangunan
  3. 4.Belanja ModalJalan, Jaringan,
(3)Belanja Modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari:

1.Belanja ModalTanah Rp. 86.633.480.800,-
1.Belanja Pegawai Rp. 840.578.285.987,-
2.Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.001.033.004.582,-
3.Belanja Hibah Rp. 90.511.167.184,-
4.Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.555.000.000,-

(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari: 15.964.659.338,-Rp.c. Belanja Tidak Terduga Pasal 4
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Operasi; Rp. 1.936.677.457.753,-
2. b.Belanja Modal;dan Rp. 698.914.040.470,- 750.000.000,-3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Rp. Sah PasalS
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan;
2. b.Pengeluaran Pembiayaan; dan
3. c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan.
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.12S.S19.169.761,-
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb, yaitu Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10.000.000.000,-
(4)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (not rupiah).

1.bencana alam;
2.bencana non alam;
3.bencana sosial;
4.kejadian luar biasa;
5.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
6.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan pu blik;

b.tidak diharapkan teIjadi secara berulang;
c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang- undangan;dan/atau
d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(7)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Banjarmasin, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan;dan
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan/ atau masyarakat. Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan Daftar Piutang Daerah Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya Lampiran XI Lampiran XII Lampiran X Lampiran IX Lampiran VIII Lampiran VI Lampiran VII Lampiran V Lampiran IV Lampiran III Lampiran II k. 1. j. i. h. f. g. e. d. c. b.

Pasal 6

a.Lampiran I Ringkasan APBDyang diklasifikasikan menurut Kelompokdan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja IK LEMBARANDAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 11;- NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTANSELATAN: ( 14-9(1 2CZ) ) H KOTA BANJARMASIN,SEKRETARIS D Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 28 Dc sember 2(23 IBNU SINA WALl KOTA BANJARMASIN, Ditetapkan di Banjarmasin Pad a tanggal 28 Dcsember 2(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019