DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Walikota ini memuat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PAJAK; BPHTB; RETRIBUSI; TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI; PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI; KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK; PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; WALl KOTA BANJARMASIN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA WALlKOTABANJARMASIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN PERATURANDAERAH KOTABANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Mengingat: Menimbang:

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6858);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6628);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga KeIja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6646);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor6848);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Gubemur adalah Gubemur Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
5.Pemerintahan Daerab adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Wall Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerab yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSIDAERAH. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALl KOTABANJARMASIN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerab Kota Banjarmasin Nomor 7 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab Kota Banjarmasin Nomor 3 Tabun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tabun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tabun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
7.WallKota adalah WaliKota Banjarmasin. B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DP~ adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. 11.Peraturan WaliKota adalah Peraturan WaliKota Banjarmasin.
12.Keputusan WaliKota adalah Keputusan WaliKota Banjannasin.
13.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi. sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 16.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. lB. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 19.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retrtbusi tertentu.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.
21.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
25.Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
27.Makanan dan/ atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh ~ua~ pembangkit tenaga llstrik yang didistribusikan untuk bermacam pe~alatan bstrik.. .
29.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya. . .
30.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinilanati.
32.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35.Burung Walet adalah satwa yang termasuk Marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi
36.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKBadalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKBsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPDadalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
40.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
41.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan bam, atau NJOP pengganti.
42.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besamya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
44.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh WallKota.
46.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. . ..
47.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKBadalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pem~ayaran P?kok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar:
48.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBTadalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDNadalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. .
51.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan! atau denda.
52.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan! atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan! atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
53.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOPadalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB- P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan' yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN,SKPDLB,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
55.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN,SKPDLB,atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya tennasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
58.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Subyek Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
59.Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Subyek Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
60.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar tennasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan! atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
61.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk mene~ ~ajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak !ltau utang Retrtbusl:
62.Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak. li .
63.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang me puti Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
64.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
65.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
66.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 67.Jasa Usaha adalahjasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
70.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
72.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai tleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
73.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjuallebib dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
74.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
75.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBGadalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 3

(1)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
1. a.PBB-P2;
2. b.Pajak Reklame;
3. c.Opsen PKB;dan
4. d.Opsen BBNKB.
(2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
1. a.BPHTB; .
2. b.PBJT atas:
  1. 1.Makanan danl atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
3. c.Pajak Sarang Burung Walet. Jenis Pajak terdiri atas:
4. a.PBB-P2;
5. b.BPHTB;
6. c.PBJT atas:
  1. 1.Makanan danl atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan;
7. d.Pajak Reklame;
8. e.Pajak Sarang Burung Walet;
9. f.Opsen PKB;dan
10. g.Opsen BBNKB.

Pasal 2

76.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
77.Sertiflkat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
78.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
79.Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut .Pengesahan RPrKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeIjaan atau pejabat yang ditunjuk.
80.Dana Kompensasi Penggunaan TKAyang selanjutnya disingkat DKPI'KA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKAatas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,OO (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Paragraf2 Dasar Pengenaan PBB-P2 Pasal 5
(1)Objek PBB-P2 adalah Bumi danj'atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan! atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan! atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan! atau Bangunan semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oIeh Badan atau perwakilan lembaga intemasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
7. g.Bumi dan/ atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (LightRail Transit), atau yang sejenis;
8. h.Bumi dan/ atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wall Kota; dan
9. i.Bumi dan/ atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
(1)Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan! atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan! atau memiliki, menguasai, dan! atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan! atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan! atau memiliki, menguasai, dan! atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(1)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat teIjadinya kepemilikan, penguasaan, dau/atau pemanfaatan Bumi dan/atau 8angunan. Paragraf5 Saat Terutang PBB-P2 Pasal 9 Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB- P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Paragraf4 Cara Perhitungan Pasal 8
(1)TarifPBB-P2 elitetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,OO (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
2. b.untuk NJOP eli atas RpSOO.OOO.OOO,OO(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl.OOO.OOO.OOO,OO(satu miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun;
3. c.untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
(2)Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan temak sebesar 0,05% (nol koma nollima persen) per tahun. Paragraf3 Tarif PBB-P2 Pasal 7
(1)Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
(2)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi;
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/ atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
(3)Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan . perkembangan wilayah Daerah.
(6)Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wall Kota.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB- P2 elitetapkan dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Objek BPHTByaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena: 1.jual beli;
  1. 2.tukar-menukar;
  2. 3.hibah;
  3. 4.hibah wasiat;
  4. 5.waris;
  5. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  6. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  7. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  8. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  9. 10.penggabungan usaha;
  10. 11.peleburan usaha;
  11. 12.pemekaran usaha; atau
  12. 13.hadiah.
2. b.pemberian hak baru karena: 1.kelanjutan pelepasan hak; atau
  1. 2.di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas Tanah danj atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
(1)Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
(2)Wajib Pajak BPHTBadalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
(1)Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(2)Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan wilayah Daerah tempat Bumi darr/atau Bangunan berikut berada:
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
2. b.Bangunan yang berada di luar taut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. Paragraf6 Wilayah Pemungutan PBB-P2
(2)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. Pasa114
(1)Dasar pengenaan BPHTBmerupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
(2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.harga transaksi untuk jual bell;
2. b.nilai pasar untuk :
  1. 1.tukar menukar;
  2. 2.hibah;
  3. 3.hibah wasiat;
  4. 4.waris;
  5. 5.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
  6. 6.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  7. 7.peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. 8.pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  9. 9.pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak; 10.penggabungan usaha;
  10. 11.peleburan usaha; Paragraf2 Dasar Pengenaan BPHTB
3. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
4. f.hak pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTBadalah Perolehan Hak atas Tanah danjatau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik.negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan danjatau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.untuk Badan atau perwakilan lembaga intemasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
4. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal ba1ik;
5. e.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
7. g.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
8. h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh WaliKota.
(6)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wall Kota.

Pasal 17

(1)Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan Iatau Bangunan dengan ketentuan:
1. a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual bell untuk jual bell;
2. b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan Iatau hadiah; Paragraf4 Cara Perhitungan Pasal 15 Tarif BPHTBditetapkan sebesar 5% (limapersen). Paragraf3 TarifBPHTB
  1. 12.pemekaran usaha; dan 13.hadiah.
3. c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembell dalam lelang.
(3)Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTByang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,OO(delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama WajibPajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(5)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,OO(tigaratus juta rupiah).
(6)Atas perolehan hak karena hibah wasiat dan waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Ketentuan lebih lanjut pengelolaan dan pemungutan BPHTB diatur dalam Peraturan Wall Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)WallKota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
(2)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB.

Pasal 20

(1)Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
1. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan; dan
2. b.melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual bell dan/ atau akta atas tanah darr/atau Bangunan kepada Wall Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a; danj'atau
2. b.denda sebesar Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb diatur dengan Peraturan WaliKota. Paragraf7 Lain-lain Paragraf6 Wilayah Pemungutan BPHTB Pasal 18 Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wUayah Daerah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.
1. c.pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
2. d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
3. e.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dati pelepasan hak;
4. f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
5. g.pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(2)Dalam hal jual bell tanah dan/ atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual bell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , maka saat terutang BPHTBuntuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual bell.

Pasal 23

(1)Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2)Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
2. b.konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
3. c.konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosiallainnya yang sejenis; dan
4. d.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
5. e.masyarakat berpenghasilan rendah dengan konsumsi listrik 450 kwh.
(1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dari/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan! atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan danl atau Minuman berupa meja, kursi, dan Iatau peralatan makan dan minum;
2. b.penyediajasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta.penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan! atau Minuman:
1. a.dengan peredaran usaha di bawah atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan! atau Minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik Makanan dan! atau Minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. Paragraf2 Makanan darr/atau Minuman Pasal 21 Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan! atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
5. a.Makanan dan! atau Minuman;
6. b.Tenaga Listrik;
7. c.Jasa Perhotelan;
8. d.Jasa Parkir; dan
9. e.Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 26

(1)Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
1. a.tontonan film atau bentuk tontonan audio visuallainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
2. b.pergelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
3. c.kontes kecantikan;
4. d.kontes binaraga; Paragraf6 Jasa Kesenian dan Hiburan Pasa125
(1)Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
1. a.penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan /atau
2. b.pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
(2)Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
2. b.jasa tempat parkir yang eliselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. c.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Paragraf5 Jasa Parkir Pasal 24
(1)Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyediajasa perhotelan seperti:
1. a.hotel;
2. b.hostel;
3. c.vila;
4. d.pondok wisata;
5. e.motel;
6. f.losmen;
7. g.wisma pariwisata;
8. h.pesanggarahan;
9. i.rumah penginapan/ guesthouse/bungalo / resort/ cottage;
10. j.tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
11. k.glamping.
(2)Yang dikecualikan dari 'Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
2. b.jasa tempat tinggal eli rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosiallainnya yang sejenis;
3. c.jasa tempat tinggal elipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. d.jasa biro peJjalanan atau peJjalanan wisata; dan
5. e.jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. Paragraf4 Jasa Perhotelan Pasal 28
(1)Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
1. a.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/ atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
2. b.nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
3. c.jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
4. d.jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/ atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
5. e.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
(2)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai Rupiah atau mata uang lain.
(3)Dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai Rupiah atau mata uang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
(5)Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
(1)Subjek PBJT adalah konsumen barang danjasa tertentu.
(2)Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Paragraf7 Subjek dan Wajib PBJT
1. e.pameran;
2. f.pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
3. g.pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
4. h.permainan ketangkasan;
5. i.olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
6. j.rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
7. k.panti pijat dan pijat refleksi; dan
  1. 1.diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
(2)Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
1. a.promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/ atau
2. b.kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
(1)Tarlf PBJT ditetapkan sebesar 100/0(sepuluh persen) meliputi:
1. a.tarifPajak Makanan darr/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. b.tarif atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
3. c.tarif atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10010 (sepuluh persen); dan
4. d.tarif atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 100/0(sepuluh persen).
(2)Khusus tarif PBJT atas jasa. hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/apa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen),
(3)Khusus tarn PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
2. b.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,50/0(satu koma lima persen). Paragraf9 TarifPBJT Pasal 29
(1)Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
1. a.Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
2. b.Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
(2)Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
(3)Nilaijual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tagihan biayaj'beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
2. b.jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
(4)Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
1. a.kapasitas tersedia;
2. b.tingkat penggunaan listrik;
3. c.jangka waktu pemakaian listrik; dan
4. d.harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 35

(1)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
2. b.Reklame kain;
3. c.Reklame melekat/ stiker;
4. d.Reklame selebaran;
5. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame apung;
8. h.Reklame fllm!slide; dan
9. i.Reklame peragaan.
(3)Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harlan, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wall Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

Pasal 34

(1)Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2)Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
1. a.pembayaran/ penyerahan atas Makanan dan/ atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman;
2. b.konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
3. c.pembayaran/ penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
4. d.pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
5. e.pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Paragraf6 Wilayah Pemungutan Pajak Reklame Pasal 39 Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame. Paragraf5 Saat Terutang Pajak Reklame Pasal 38 Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Paragraf4 Cara Perhitungan Pajak Reklame Pasal 37 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Paragraf3 Tarif Pajak Reklame Pasal 36
(1)Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
(2)Dalam hak Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan memperhatikan:
1. a.faktor jenis;
2. b.bahan yang digunakan;
3. c.lokasi penempatan;
4. d.waktu penayangan;
5. e.jangka waktu penyelenggaraan;
6. f.jumlah; dan
7. g.ukuran media Reklame.
(4)Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui danj'atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Paragraf2 Dasar Pengenaan
1. d.Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
2. e.Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 45

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. Paragraf4 Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet Pasal 44 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Paragraf3 Tarif Pajak Sarang Burung Walet Pasal 43

(1)Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
(2)Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet. Paragraf2 Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet Pasal 42
(1)Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan darr/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2)Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.
(1)Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan danl atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
(2)Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan Iatau mengusahakan Sarang Burung Walet.
(1)Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
(2)Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar. Paragraf4 Cara Perhitungan Pajak Opsen PKB PasalSI Tarif Opsen PKBditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). Paragraf3 Tarif Pajak Opsen PKB PasalSO Dasar pengenaan untuk Opsen PKBmerupakan PKBterutang. Paragraf2 Dasar Pengenaan Pajak Opsen PKB Pasal 49 Objek opsen PKBdikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…