DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pendaftaran Gudang; 3. Pencatatan Administrasi Gudang; 4. Penyimpanan Barang di Gudang; 5. Hak dan Kewajiban; 6. Pelaporan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Peran serta Masyarakat; 9. Sanksi Administrasi; 10. Anggaran; 11. Ketentuan Lain-Lain; 12. Ketentuan Peralihan; dan 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Penumpukan Barang dan Pergudangan dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Biaya Administrasi Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang dan Tempat Penyimpanan Barang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Pergudangan. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 1820);

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4630);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Tata Kelola Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7);
15.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37);
16.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN ..._.- dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN GUDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4.Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
5.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenisusahayang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja sertakedudukan dalam wilayah Negara, untuk tujuan memperoleh keuntungan danatau laba.
6.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempatpenyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri sertamemenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
7.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8.Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
9.Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan / ataupenyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
10.Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.

BAB II

PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 2

(1)Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
(2)Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas :
1. a.Gudang tertutup dengan luasan dibawah 100 m2
2. b.Gudang Tertutup Golongan A, dengan Kriteria :
  1. 1.Luas antara 100 m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2 (seribu meter persegi);
  2. 2.Kapasitas penyimpanan antara 360 m3 (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik);
3. c.Gudang Tertutup Golongan B, dengan Kriteria :
  1. 1.Luas antara 1.000 m2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
  2. 2.Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik);
4. d.Gudang Tertutup Golongan C, dengan Kriteria :
  1. 1.Luas diatas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
  2. 2.Kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik);
5. e.Gudang Tertutup Golongan D, dengan Kriteria :
  1. 1.Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
  2. 2.Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 (tuuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton)
(3)Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000m2 (seribu meter persegi).

Pasal 3

(1)Pemilik Gudang wajib memiliki TDG.
(2)Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran Gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.

Pasal 4

(1)TDG diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan TDG dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
(3)Dinas yang membidangi perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemilik Gudang dan Pengelola Gudang.

Pasal 5

(1)TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili gudang.
(2)TDG mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(3)Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau perubahan terhadap data dan informasi di dalam TDG maka pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada Pejabat Penerbit TDG dengan mengembalikan TDG asli yang dirubah atau diganti.

Pasal 6

(1)Penerbitan TDG dapat dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk gedung yang difungsikan sebagai Gudang.
(2)Penerbitan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman sertifikasi laik fungsi bangunan gedung.

BAB III

PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Pasal 7

Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dalam bentuk buku dan/atau sistem elektronik administrasi gudang. Buku dan/atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai :

a.Pemilik barang;
b.Jenis/kelompok barang;
c.Jumlah barang;
d.Tanggal masuk barang;
e.Tanggal keluar barang; dan
f.Sisa yang tersimpan di gudang (stok).

(3)Dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada petugas pengawas dari dinas yang membidangi perdagangan.

Pasal 9

Ketentuan pencatatan administrasi gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dikecualikan untuk Gudang yang digunakan :

a.menyimpan barang dengan sistem resi gudang; dan
b.tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

BAB IV

PENYIMPANAN BARANG DI GUDANG

Pasal 10

(1)Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/ pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
(2)Dikecualikan penyimpangan barang di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat, untuk barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, atau barang yang belum laku dijual.
(3)Penyimpangan barang di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketentuan untuk melakukan penyimpanan ini pemilik/penguasa gudang wajib mendapatkan SKPB dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…