DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat ini tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN; PENANGGULANGAN KEBAKARAN; RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN; PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; RENCANAKONTIJENSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN; INSENTIF DAN JAMINAN ASURANSI PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PENDANAAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahandan penanggulangannya;
b.bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pernerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahandan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif dan refresif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E angka 3 Pembagian Urusan Pemerintaban Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah Kota berwenang rnelaksanakan uru san pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan PenanggulanganKebakarandan Penyelamatan; WALl KOTABANJARMASIN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN2023 TENTANG PENCEGAHANDANPENANGGULANGANKEBAKARANDAN PENYELAMATAN WALl KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 19)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6841);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, TAmbahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18.Peraturan Pemrintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedungdan Lingkungan;
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentangPedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
26.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
27.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 8anjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelengarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
7.Kepala Dinas adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekeIjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagi tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9.Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya sebagai tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
10.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karen a sifat, konsentrasi dari/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11.Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh pengbuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila teIjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
12.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan BABI KETENTUANUMUM PERATU~N DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANKEBAKARANDANPENYELAMATAN Menetapkan: MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHBANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65); gedung yang digunakan untuk menyelarnatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
13.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
14.Api adalah suatu peristiwarreaksi kimia (oksidasi) yang terjadi secara berantai/cepat yang terbentuk dari unsur panas, bahkan mudah terbakar dan oksigen dalam perbandingan yang tepat menghasilkan panas dan cahaya. .
15.Kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan dan menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap harta benda, manusia dan lingkungan
16.Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh api yang mengakibatkan penderitaan dan malapetaka baik moral maupun materiil.
17.Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya pengamanan terhadap kebakaran dilakukan sebelum terjadinya kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksanaa untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan Gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan Gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran.
18.Penanganan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, Teknik dan strategi pemadaman, kewenangan- kewenagan untuk memperlancar pelaksanaan pemadamana kebakaran
19.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/ keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
20.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan Gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
21.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
22.Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APARadalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portabel dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
23.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setenga) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
25.Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar Bangunan Gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
26.Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
27.Sistem Pengendali Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
28.Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewajibanPemerintahDaerah; BABIII RUANOLINOKUP Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman, petunjuk, dan standar teknis dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
(2)Tujuan Pencegahan dan PenanggulanganKebakaran dan Penyelamatanantara lain:
1. a.mewujudkankeamanan lingkunganterhadap Bahaya Kebakaran;
2. b.mewujudkan kesiapan, kesiagaan, dan pemberdayaan Masyarakat serta Dinas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelarnatan;
3. c.meminimalisasikerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;dan
4. d.melindungi jiwa dan harta benda terhadap Bahaya Kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan dan objeklainnya. BABII MAKSUDDANTUJUAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran.
  1. 29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dari/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatandan Penanganan Kebakaran.
  2. 30.RelawanPemadam Kebakaranyang selanjutnya disebut Redkar adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran di wilayahnya.
  3. 31.Surat Keterangan Laik Alat Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat SKLAPK adalah sebuah surat keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap alat proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik pada satu bangunan.
  4. 32.Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air.
  5. 33.Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
  6. 34.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Oedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingandengan penyelenggaraanBangunan Oedung.
  7. 35.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah KotaBanjarmasin.
  8. 36.Peraturan WallKotaadalah Peraturan WaliKotaBanjarmasin.

Pasal 6

(1)Dinas melaksanakan pemeriksaan pekerjaan bangunan dalam hubungannya dengan persyaratan Proteksi Kebakaran.
(2)Pemeriksaan persyaratan Proteksikebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pemeriksaan ketentuan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan oleh Pasal 5
(1)Setiap Bangunan Gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, wajib dilindungi terhadap Bahaya Kebakaran dengan Sistem Proteksi Pasif dan/ atau Sistem Proteksi Aktif.
(2)Pengembang perumahan wajib menyiapkan Sistem Proteksi Pasif dan/atau Sistem Proteksi Aktif di lingkungan peru mahan yang dikembangkan.
(3)Tata cara perancangan, pemasangan dan pemeliharaan Sistem Proteksi Pasif dan/ atau Sistem Proteksi Aktif serta penerapan manajemen pengamanan Kebakaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Umum BABV PENCEGAHANBAHAYAKEBAKARAN Pasal 4 Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. a.melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
2. b.mengembangkan dan membuka sisitem informasi;
3. c.melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
4. d.membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan;
5. e.melakukan Pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervise dan pelatihan dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
6. f.mengembangkan insentif atas penataan secara sukarela yang melebihi kewajibannya. BABIV KEWAJIBANPEMERINTAHDAERAH
7. b.Pencegahan Bahaya Kebakaran;
8. c.Penanggulangan Kebakaran;
9. d.Relawan Pemadam Kebakaran;
10. e.pengendalian keselamatan Kebakaran;
11. f.peran serta Masyarakat;
12. g.pembinaan dan pengawasan;
13. h.rencana kontijensi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan keselamatan;
14. i.insentif dan jaminan asuransi perlindungan ketenagakeIjaan;
15. j.sanksi administratif; dan
16. k.pendanaan. Pasall0
(1)Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah Kebakaran. Pasa18
(1)Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis sistem Proteksi Kebakaran wajibmendapat rekomendasiteknis dari Dinas.
(2)Setiap orang atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan Kebakaranwajibmemilikiserifikatkeahlian keselamatan Kebakaran.
(3)Rekomendasiteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku untukjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjangatau diperbaharui.
(4)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi teknis dan sertifikat keahlian keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2)diatur dalam Peraturan WaliKota.

Pasal 7

(1)Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa, wajib diperiksa secara berkala seluruh kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan Kebakaran setiap tahun.
(2)Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan alat Proteksi Kebakaranyang dikeluarkan oleh Dinas.
(3)Surat keterangan alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan Kebakarandan Sarana PenyelamatanJiwa yang telah ada.
(4)Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan mendapat rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan oleh Dinas.
(5)Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi sarana perbaikan untuk kelengkapan sarana penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan jiwa serta tenggang waktu perbaikan untuk mendapatkan SKLAPK.
(6)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan surat keterangan alat Proteksi Kebakaran, rekomendasi perbaikan, dan SKLAPKsebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan WaliKota. petugas pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1)Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.akses mencapai bangunan;
2. b.akses masuk kedalam bangunan; dan
3. c.area operasional.
(1)Setiap bangunan yang berpotensi terhadap 8ahaya Kebakaran wajib dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)hurufa.
(2)Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.saranajalan keluar;
2. b.pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
3. c.petunjuk arah jalan keluar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara;dan
7. g.tempat evakuasi.
(3)Saranajalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a terdiri atas:
1. a.tangga Kebakaran;
2. b.ramp;
3. c.koridor;
4. d.pintu;
5. e.jalan/ pintu penghubung;
6. f.balkon;
7. g.saf pemadam Kebakaran;dan
8. h.jalur lintas menuju jalan ke luar.
(4)Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(5)Sarana Penyelamatan Jiwa yang disediakan pada setiap bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan kosntruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada luas lantai, Potensi 8ahaya Kebakaran, ketinggian bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan Sistem Sprinkler Otomatis.
(6)Selain saranajalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai saranajalan keluar.
(7)Ketentuan mengenai persyaratan teknis Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Wali Kota. Paragraf2 Sarana Penyelamatan Jiwa
(2)Untuk mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/ atau pengelola bangunan wajib menyediakan:
1. a.Sarana Penyelamatan Jiwa;
2. b.Akses Pemadam Kebakaran;
3. c.sistem Proteksi Kebakaran; dan
4. d.MKKG.
(3)Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksakan sarana Proteksi Kebakaran minimal 1 (satu) kali per tahun.

Pasal 14

(1)Pemilik dan/atau pengelola dari/atau pengguna Bangunan Gedung, yang mengelola Bangunan Gedung dan/atau beberapa Bangunan Gedung yang berada dalam satu lingkungan bangunan wajib membentuk MKKGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)MKKG sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedomanpada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.Sistem Proteksi Pasif; dan
2. b.Sistem Proteksi Aktif.
(2)Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bahan bangunan;
2. b.kontruksi bangunan;
3. c.kompertemenisasi dan pemisahan; dan
4. d.perlindungan pada bukaan.
(3)Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.APAR;
2. b.sistem deteksi dan alarm Kebakaran;
3. c.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta hidran halaman;
4. d.Sistem Sprinkler Otomatis;
5. e.Sistem Pengendali Asap;
6. f.lift Kebakaran;
7. g.pencahayaan darurat;
8. h.penunjuk arab darurat;
9. i.sistem pasokan daya listrik darurat;
10. j.pusat pengendali Kebakaran; dan
11. k.instalasi pemadam khusus.
(4)Ketentuan mengenai Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Paragraf4 Sistem Proteksi Kebakaran
(2)Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.akses ke lokasi bangunan; dan
2. b.jalan masuk dalam lingkungan bangunan.
(3)Akses masuk ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
2. b.pintu masuk melalui bukaan dinding luar;dan
3. c.pintu masuk ke ruang bawah tanah.
(4)Area operasional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam Kebakaran; dan
2. b.perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.
(5)Ketentuan mengenai persyaratan Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Pemilik dan/ atau pengelola bangunan, kendaraaan bermotor dan B3, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan operasi pemadaman Kebakaran bersama penguhuni dan pengguna bangunan yang dikordinasikan dengan Dinas.

(1)Setiap Orang yang menyimpan dan/atau memproduksi B3 wajib:
1. a.menyediakan alat isolasi tumpahan;
2. b.menyediakan Sarana Penyelamatan Jiwa, Sistem Proteksi Pasif, Sistem Proteksi Aktif, dan MKKG;
3. c.menginformasikan daftar 83 yang disimpan dan atau diproduksi; dan
4. d.memasang plakat dan/ atau label penanggulangan dan penanganan B3.
(2)Setiap orang yang mengangkut B3 wajib:
1. a.menyediakan APARdan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan Potensi 8ahaya Kebakaran;
2. b.memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana B3; dan
3. c.menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada instansi pemadam Kebakaran.
(3)Penyimpanan, produksi dan pengangkutan B3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tertata wajib direncanakan dengan dilengkapi prasarana dan saran a proteksi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
(2)Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pengembang dan/atau masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan mengenai pencegahan Kebakaran pada Bangunan Perumahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(1)Dalam mencegah meluasnya Kebakaran atau menghindari Bahaya Kebakaran, pemilik danjatau pengelolajpenghuni bangunanjpekarangan wajib memberikan izin kepada Petugas Dinas danjatau Redkar yang telah mendapatkan izin dari petugas Dinas untuk:
1. a.memasuki bangunanj pekarangan;
2. b.membantu memindahkan barangjbahan yang mudah terbakar;
3. c.memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAMyang berada dalam daerah 8ahaya Kebakaran;
4. d.merusakjmerobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
5. e.melakukan tindakan pencairan sumber Api, pengendalian perluasan Api, dan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

Pasal 21

(1)Pada waktu terjadi Kebakaran, siapapun yang berada di daerah Kebakaran wajib mentaati petunjuk danjatau perintah yang diberikan petugas Dinas.
(2)Segala hal yang terjadi di daerah Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
(1)Zonasi Redkar terdiri dari:
1. a.radius 1; dan
2. b.radius 2.
(2)Radius 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jarak Redkar dengan titik Kebakaran berdasarkan respon time 15 (lima belas) menit.
(3)Radius 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jarak Redkar dengan titik Kebakaran berdasarkan respon time lebih dari 15 (lima belas) menit.
(4)Apabila terjadi Kebakaran, hanya Redkar yang termasuk ke dalam zona radius 1 yang boleh melakukan pemadaman Kebakaran.
(5)Dalam hal Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mampu melakukan pemadaman, maka Redkar dengan zona radius 2 dapat membantu melakukan pemadaman Kebakaran.
(6)Ketentuan mengenai zonasi Redkar diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(1)Pemilik dan j atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan B3, wajib melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman Kebakaran dan pengamanan lokasi.
(2)Pemilik dan j atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan B3selain melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menginformasikan kepada Dinas.
(1)Pemeriksaan pada saat pelaksanaan pembangunan gedung barn dilakukan terhadap kesesuaian antara gambar sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung barn.

Pasal 26

(1)Pada tahap perancangan pembangunan gedung barn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis yang berisi:
1. a.pehitungan teknis sistem Proteksi Kebakaran;
2. b.rencana teknis sistem Proteksi Kebakaran;
3. c.kelengkapan sistem Proteksi Kebakaran;
4. d.Akses Pemadam Kebakaran; dan
5. e.Saran Penyelamatan Jiwa.
(2)Apabila perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 25

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung barn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas memberikan masukan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, dan pos pemadam Kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan. Pasa124

(1)Dinas memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan Bangunan Gedung barn.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terhadap seluruh Bangunan Gedung barn selain Bangunan Perumahan dan/ atau rumah tinggal.
(2)Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
(3)Pemilik bangunan yang dirusak/ dirobohkan sebagian atau seluruh bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat meminta ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah.
(4)Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wall Kota.

Pasal 32

(1)Pemilik dau/atau pengguna bangunan yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu sehingga menimbulkan Potensi Bahaya Kebakaran wajib melaporkan kepada Dinas.
(2)Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu sebagaimana dimaksud ayat
(1)harus dilengkapi dengan sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelarnatan Jiwa sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
(3)Dalarn hal bangunan atau bagian bangunan tertentu sudah dilengkapi dengan sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadarn Kebakaran dan Sarana Pasal 31 Apabila berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu ditemukan kineIja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, Akses Pemadarn Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Dinas memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan.

Pasal 30

(1)Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran tertentu, karena keterbatasan ruang sehingga tidak mungkin melengkapi sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadarn Kebakaran dan Sarana Penyelarnatan Jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
(2)Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang dilestarikan dan mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran tertentu dan karena nilai historis tidak mungkin melengkapi sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadarn Kebakaran dan Sarana Penyelarnatan Jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
(3)Upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalarn Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…