DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Asas; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Kewenangan Pemerintah Daerah; Jenis Penyakit Menular; Penyelenggaraan Penyakit Menular; Pencegahan Penyakit Menular; Penanggulangan Penyakit Menular; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Pembatasan Kegiatan Masyarakat; Satuan Tugas Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular; Sumber Daya Kesehatan; Penelitian dan Pengembangan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Larangan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerab Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKOTABANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN2024 TENTANG PENYELENGGARAANWABAHPENYAKITMENULAR WALlKOTABANJARMASIN PROVINSIKALIMANTANSELATAN Mengingat: Menirnbang: Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 4, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2022 tentang Perubaban Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 TaJ1Qn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta KeJja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Undang-Undang Nomor 8 Tabun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. 9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabab Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tabun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN WABAHPENYAKITMENULAR. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
14. 15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik:Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. 17.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjannasin Nomor 63);
17. 18.Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 5);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjannasin.
2.Peme~ntah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemenntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wall Kota adalah Wall Kota Banjarmasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7.Kelurahan adalah wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
9.Peraturan Wall Kota adalah Peraturan Wall Kota Banjarmasin.
10.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasite.
11.Wabab Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah, adalah kejadian beIjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada teIjadinya wabah.
13.Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antamegara serta berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa/wabah.
14.Penderita adalah seseorang yang menderita sakit karena penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
15.Penyelidikan Epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah.
16.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat danj'atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
17.Promotif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.
18.Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit. BABI KETENTUANUMUM Pasal 2 Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan;
b.manfaat;
c.pelindungan;
d.keadilan;
e.nondiskriminatif;
f.kepentingan umum;
g.keterpaduan;
h.kesadaran hukum; dan
i.kedaulatan negara. BABII ASAS
1. 19.Kuratif adalah suatu kegiatan danj'atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat tetjaga seoptimal mungkin.
2. 20.Paliatif adalah pelayanan terintegrasi oleh tim paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama serta pengobatan nyeri dan masalah masalah lain, baik masalah fisik, psikososial dan spiritual dan pelayanan masa duka cita bagi keluarga.
3. 21.Rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan _untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
4. 22.Profilaksis adalah mencegah infeksi atau penyakit dengan penggunaan obat atau tindakan medis lain.
5. 23.Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.
6. 24.Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
7. 25.Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi tetjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan -informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
8. 26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. 27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.jenis Penyakit Menular;
c.penyelenggaraan Penyakit Menular;
d.pencegahan Penyakit Menular;
e.penanggulangan Penyakit Menular;
f.hak dan kewajiban masyarakat;
g.pembatasan kegiatan masyarakat;
h.satuan tugas penanggulangan Wabab Penyakit Menular;
i.sumber daya kesehatan;
j.penelitian dan pengembangan;
k.monitoring dan evaluasi;
1. 1.pembinaan dan pengawasan;
m.peran serta masyarakat;
n.penghargaan;
o.larangan;
p.pendanaan;
q.sanksiadministratif;
r.ketentuan penyidikan; dan
s.ketentuan pidana.

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan Wabab Penyakit Menular di Daerah, bertujuan untuk:
1. a.melindungi masyarakat dari penularan Wabab;
2. b.menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Wabab; dan/atau
3. c.mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Wabab pada individu, keluarga, dan masyarakat.
(2)Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui Penyelenggaraan Wabab Penyakit Menular yang
1. a.efektif;
2. b.efisien, dan
3. c.berkesinambungan.
(1)Penyakit Menular terdiri atas:
1. a.Penyakit Menular langsung;
2. b.penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit; dan Pasal 8 BABV JENIS PENYAKIT MENULAR Pasal 7 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah:
3. a.melaksanakan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular yang meliputi:
  1. 1.Penyelidikan Epidemiologi;
  2. 2.pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi termasuk tindakan karantina;
  3. 3.pencegahan dan pengebalan;
  4. 4.pemutusan rantai penularan penyakit;
  5. 5.pemulasaran jenazah akibat Wabah;
  6. 6.penyuluhan pada masyarakat; dan
  7. 7.upaya penanggulangan lainnya.
4. b.melaksanakan prosedur Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular yang memerlukan tindakan karantina dan/ atau isolasi;
5. c.melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan elini untuk penyakit potensial Wabah/KLB;
6. d.menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi, dan edukasi;
7. e.melakukan upaya kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif, dan/ atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. f.memobilisasi sumber daya kesehatan.
9. g.memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
10. h.melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, Kecamatan, Kelurahan, swasta, masyarakat, dan/ atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. i.menyelenggarakan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Wabah Penyakit Menular eli Daerah.
(2)Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Dalam Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah provinsi;
3. c.kepolisian; dan
4. d.tentara nasional Indonesia.
(4)Pelaksanaan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. c.Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan Imunisasi.
(2)Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.difteri;
2. b.pertusis;
3. c.tetanus;
4. d.polio;
5. e.campak;
6. f.kolera;
7. g.rubella;
8. h.yellow fever,
9. i.meningitis;
10. j.penyakit akibat rotavirus;
11. k.penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
  1. 1.penyakit virus ebola;
12. m.MERS-CoV;
13. n.human immunodeficiency virus (HIV)/ acquired immune;
14. o.deficiency syndrome (AIDS);
15. p.tuberculosis (TB);
16. q.kusta;
17. r.infeksi saluran pemafasan akut (ISPA);
18. s.diare;
19. t.influenza A baru;
20. u.typlwid;
21. v.hand food and mouth disease (HMFD);
22. w.hepatitis;
23. x.pneumokokus;
24. y.SARS;
25. z.corona virus disease 2019 (Covid-19);dan aa. frambusia
(3)Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi:
1. a.malaria;
2. b.arbovirosis (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, japanese encepalitis (JE));
3. c.filaria dan kecacingan;
4. d.zoonosis (avian influenza; rabies, pes, aniraks, leptospirosis, brucellosis).
5. e.schistosomiasis.
6. f.Toxoplasma; dan
7. g.west nile.
(4)Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.campak;
2. b.polio;
3. c.difteri;
4. d.pertusis;
5. e.tetanus;
6. f.tuberculosis (TB);
7. g.hepatitis B;
8. h.meningitis;
9. i.pneumonia;
10. j.encephalitis;
11. k.typhoid;
  1. 1.kolera; Pasalll
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Penyakit Menular di Daerah.
(2)Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jumlah penderita/ tingkat penularan;
2. b.kondisi geografis;
3. c.perilaku/kebiasaan masyarakat setempat;
4. d.tingkat pendidikan;
5. e.sosial dan ekonomi; dan
6. f.perkembangan masyarakat di lingkungan tersebut.

BAB VII

PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR PasallO (I) Penyelenggaraan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.

Pasal 9

(I) Penyelenggaraan Penyakit Menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat.

(2)Penyelenggaraan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya kesehatan:
1. a.Promotif;
2. b.Preventif;
3. c.Kuratif;
4. d.Paliatif; dan/ atau
5. e.Rehabilitatif.
(3)Sasaran penyelenggaraan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.setiap orang;
2. b.masyarakat;
3. c.lingkungan;
4. d.sumber penularan lainnya; dan/ atau
5. e.faktor risiko teJjadinya penyakit dengan cara intervensi Iangsung dan/ atau tidak langsung BABVI PENYELENGGARAAN PENYAKIT MENULAR
6. m.rubella;
7. n.yellow fever,
8. o.influenza;
9. p.penyakit akibat rotavirus;
10. q.penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
11. r.penyakit virus eboIa; dan
12. s.demam berdarah dengue.
(5)Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sepanjang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah mempedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
(2)Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.cuci tangan pakai sabun;
2. b.pemberantasan jentik nyamuk;
3. c.menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
4. d.mengkonsumsi makanan gizi seimbang;

Pasal 13

(1)Promosi Kesehatan dilakukan secara terintegrasi baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2)Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.
(3)Penyelenggaraan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara mas sal dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran Penyakit Menular oleh:
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik;
3. c.jejaring sosial; dan
4. d.melalui penggunaan teknologi informasi lain.

Pasal 12

(1)Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
(2)Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat.
(3)Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan.
(4)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/ atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Promosi Kesehatan dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan;
2. b.konsultasi, bimbingan dan konseling;
3. c.intervensi perubahan perilaku;
4. d.pemberdayaan;
5. e.pelatihan; atau
6. f.pemanfaatan media informasi.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan cara Promosi Kesehatan di Daerah.
(3)Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai upaya Pencegahan Wabah Penyakit Menular di Daerah.

Pasal 17

(1)Penanggulangan Wabab dilakukan melalui upaya:
1. a.pencegahan penularan; b.pengendalian;dan
2. c.pemberantasan.
(2)Upaya pencegahan penularan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
(3)Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/ atau gangguan kesehatan.
(4)Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.
(1)Penanggulangan Penyakit Menular yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai KLB/Wabab dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanggulangan Penyakit Menular diluar KLB/Wabab dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Penyakit Menular diluar KLB/Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(1)Dalam hal peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah menyusun kurikulum pendidikan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.
(2)Penyusunan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
(3)Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. e.melakukan aktivitas fisik setiap hari;
2. f.menggunakan jamban sehat;
3. g.menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
4. h.mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
(3)Ketentuan mengenai perilaku bidup bersih dan sehat dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Pa$all~

Pasal 20

(1)Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
1. a.perbaikan kualitas media lingkungan;
2. b.pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
3. c.rekayasa lingkungan; dan
4. d.peningkatan daya tahan tubuh.
(2)Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.perbaikan kualitas air;
2. b.udara
3. c.tanah; Paragraf3 Pengendalian Faktor Risiko Pasal 19
(1)Surveilans Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
1. a.tersedianya infonnasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
2. b.terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/Wabah dan dampaknya;
3. c.terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/Wabah; dan
4. d.dasar penyampaian infonnasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
(2)Surveilans Kesehatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Paragraf2 Surveilans Kesehatan Pasal 18
(1)Upaya pencegahan penularan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.Promosi Kesehatan;
2. b.Surveilans Kesehatan;
3. c.pengendalian faktor risiko;
4. d.penemuan kasus;
5. e.penanganan kasus;
6. f.Imunisasi; dan/ atau
7. g.pemberian obat Profilaksis secara massal.
(2)Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi Wabah terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular, dilakukan upaya:
1. a.penemuan penderita di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.Penyelidikan Epidemiologi;
3. c.pengobatan massal;
4. d.pemberian kekebalan massal; dan
5. e.intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Pasal 22

(1)Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasa118 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/ atau pengobatan Penderita.
(2)Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka memutus mata rantai penularan, tenaga kesehatan berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
(2)Penemuan kaSUSsecara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
(3).Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(4)Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.
(5)Uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan/ atau laboratorium kesehatan Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Paragraf4 Penemuan Kasus
1. d.sarana dan bangunan;
2. e.serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
(3)Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
(4)Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologimaupun kimiawi.
(6)Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.

Pasal 27

(1)Strategi dalam penanggulangan Wabab meliputi:
1. a.mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
(1)Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabab sebagaimana dimaksud Pasal 25, dibentuk Tim Gerak Cepat di Daerah atau sebutan lain yang sejenis.
(2)Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
1. a.melakukan deteksi dini KLBatau Wabab;
2. b.melakukan respon KLBatau Wa,b~; clan
3. c.melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tim Gerak Cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat.
(1)Pemberian obat Profilaksis secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropis yang terabaikan dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayab masing-masing.
(2)Tingkat endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Paragraf7 Pemberian Obat Profilaksis Secara Massa! Pasa123
(1)Pemberian Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
1. a.Imunisasi rutin;
2. b.Imunisasi tambahan; dan
3. c.Imunisasi khusus.
(2)Ketentuan mengenai penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Paragraf6 Imunisasi Masyarakat berkewajiban untuk:
1. a.melaksanakan upaya kesehatan Promotif dan Preventif;
2. b.melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan Kuratif dan/ atau Rehabilitatif;

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…