DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini membahas tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Zatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran WALlKOTABANJARMASIN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KOTABANJARMASIN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAANMODALKEPADAPERSEROANTERBATASBANKPEMBANGUNAN DAERAHKALIMANTANSELATAN WALIKOTABANJARMASIN PROVINSIKALIMANTANSELATAN Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)danj'atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6485);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja «Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja «Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Wall Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Pr. Bank Kalsel adalah Bank Milik Pemerintah Daerah yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
5.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk Perseroan Terbatas dan atau pengambilalihan Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang (inbreng) yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha miik Negara/ daerah atau badan hukum lainnya.
7.Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Bank Kalimantan Selatan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besamya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAHKALIMANTANSELATAN.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah, melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp70.000.597.704,00 (Tujuh puluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat Rupiah).
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berasal dari APBDPTahun Anggaran 2022;
2. b.Rp 10.000.597.704,00 (sepuluh mi1iarlima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat Rupiah) berasal dari APBDTahun Anggaran 2023; dan
3. c.Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024.
4. d.Rp 20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar Rupiah) berasal dari APBDTahun Anggaran 2025.
5. e.Rp 20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar Rupiah) berasal dari APBDTahun Anggaran 2026.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk uang.
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan e dilakukan berdasarkan Analisis Investasi Pemerintah Daerah.
(6)Besaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBDtahun anggaran berkenaan.
(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang berasal dari DevidenPr. Bank Kalsel.
(2)Tujuan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pr. Bank Kalselbertujuan untuk:
1. a.mendukung penguatan struktur permodalan, daya saing dan kinerja Bank Kalsel;
2. b.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
3. c.meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui perolehan Dividen;dan
4. d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel berupa uang yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel selama periode Tahun anggaran 1993 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 140.800.402.296,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus juta empat ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 2.B/LHP/XIX.BJM/5/2022 tahun 2022 hasil penyertaan modal sebesar :
  1. 1.pada Tahun 1993 sebesar Rp 153.250.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
  2. 2.pada Tahun 1995 sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah);
  3. 3.pada Tahun 1997 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
  4. 4.pada Tahun 1998 sebesar Rp 186.152.296,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah);
  5. 5.pada Tahun 2001 sebesar Rp 196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enamjuta Rupiah);
  6. 6.pada Tahun 2003 sebesar Rp 300.000.000,00 (tigaratus juta Rupiah);
  7. 7.pada Tahun 2004 sebesar Rp 300.000.000,00 (tigaratus juta Rupiah);
2. b.pada Tahun 2005 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 12);
3. c.pada Tahun 2006 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) dengan rincian sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor6 Tahun 2006 tentang Tambahan Penyertaan ModalPemerintah Kota Banjarmasin Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 6) dan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 12);
4. d.pada Tahun 2007 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 16);
5. e.pada Tahun 2008 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 14);
6. f.pada Tahun 2011 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota. Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada
(7)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wall Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penyertaan ModalDaerah pada Pl', Bank Kalseldilaksanakan melalui APBD. BABIV TATACARA PENYERTAAN MODAL PasalS Dengan adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka jumlah seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pl', Bank Kalseldiproyeksikan sebesar Rp 210.801.000.000,00 (Dua ratus sepuluh miliar delapan ratus satujuta Rupiah). Pr. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 24);
1. g.pada Tahun 2012 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada PI'. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 18);
2. h.pada Tahun 2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Pl', Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 18);
3. i.pada Tahun 2014 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dengan rincian sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada PI'. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 18) dan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Pl', Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor33);
4. j.pada Tahun 2015 sebesar Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Pl', Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor33);
5. k.pada Tahun 2017 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 11);
  1. 1.pada Tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 11);
6. m.pada Tahun 2019 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 11).
(1)Bagi hasil keuntungan Penyertaan ModalDaerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bagi hasil keuntungan Penyertaan ModalDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang diperoleh selama tahun buku Bank Kalsel menjadi hak Daerah berupa DividenPemerintah Daerah.
(3)Devidenyang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBDsebagai pendapatan asli Daerah.

Pasal 8

a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)danj'atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6485);
b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6485);
c.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
d.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);dan
e.ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam laporan keuangan Pl', Bank Kalsel.

BAB V

BAGIHASILKEUNTUNGAN Pasal 7 Ketentuan Penyertaan Modal ke dalam modal Pr. Bank Kalsel dilaksanakan berpedoman dengan ketentuan:

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan bentuk hukum PT. Bank Kalsel sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimalmai sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel dengan bentuk hukum persero sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Wall Kota melakukan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pr. Bank Kalsel.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wall Kota menunjuk salah satu pejabat dalam mewakili rapat umum pemegang saham.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan, pajabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bertanggungjawab kepada Wall Kota.
(4)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami wawasan usaha secara profesional dalam bidang perbankan.
(5)Pelaksanaan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. IBNU SINA + Ditetapkan di Banjarmasin pada ',j \:>c _ t e. .. be r c.L·ZL_ WALl KOTA BANJARMASIN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VII

PEMBIAYAAN Pasa110

Pasal 13

BABIX

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. Pasal 8. Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…