DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Demostik (PERUMDA), dengan sistematika; Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Badan Hukum; Maksud dan Tujuan; Permodalan; Logo, Kedudukan, Pelayanan dan Usaha; Organ dan Kepegawaian; Tata Cara Evaluasi; SPI; Rencana Kerja dan Laporan; Laba Perusahaan; Kerjasama; Penugasan Khusus Pemerintah Daerah; Pinjaman; Tarif; Restrukturisasi; Pembubaran dan Perubahan Bentuk Hukum; Kepailitan; Dana Pensiun; Asosiasi; Pembinaan Bumd Oleh Pemerintah Daerah; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (PERUMDA); Menimbang: WALlKOTABANJARMASIN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKOTABANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHANBENTUKHUKUMPERUSAHAANDAERAHPENGELOLAAIR LIMBAH MENJADIPERUSAHAANUMUMDAERAHPENGELOLAAIR LIMBAHDOMESTIK (PERUMDA) WALIKOTABANJARMASIN PROVINSIKALIMANTANSELATAN \.- . ; Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wall Kota Banjarmasin.
4.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) yang disebut Kuasa Pemilik Modal dan selanjutnya disingkat KPM adalah Wall Kota Banjarmasin yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik adalah badan usaha milik daerah yang memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengolahan setempat dan pengolahan Pasa11 PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANBENTUKHUKUM PERUSAHAANDAERAH PENGEWLA AIR LIMBAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK(PERUMDA). BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana KeIja dan Anggaran, KeIja Sarna, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

(1)Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda)

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 8), diubah nama dan bentuk badan hukwnnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Pasal 3

BABII PERUBAHANBENTUKBADANHUKUM Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keberlanjutan;
f.keadilan;
g.kemandirian;
h.transparansi; dan
i.akuntabilitas.

Pasal 2

terpusat dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

7.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik.
8.Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
9.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
10.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
11.Air Limbah Domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri.
12.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
13.Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).
14.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Pengawas Internal Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

(1)Modal yang disetor pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Pasa1S
(1)Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) ditetapkan sebesar Rp.591.888.714.000,OO (lima ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
(2)Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan.
(3)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasa17
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. b.membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengolahan setempat dan pengolahan terpusat; dan
3. c.memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Pasal 6

Perubahan Bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud Pasal 3 dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan peran dan fungsi BUMDuntuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan akses terhadap air limbah domestik; dan
b.mendorong pertumbuhan perekonomian. Pasal S BABIII MAKSUDDANTUJUAN sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam Pasal 3 berkedudukan di Kota Banjarmasin.

(2)Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai badan hukum berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(1)Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembukaan cabang dan; atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan KPM.
(4)Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)atas usul Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 11

(1)Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) menggunakan logoyang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(2)Direktur memutuskan logo yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan pertimbangan Dewan Pengawas. 15.110.391.946,00 (lima belas milyar seratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah (Perumda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.

Pasal 9

Domestik (Perumda) sebesar Rp.167.783.036.284,00 (seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

(2)Modaldisetor sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.modal disetor pada saat badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.151.916.220.338,00 (seratus lima puluh satu milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
2. b.Penyertaan Modal berbentuk aset dari Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp. 756.424.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
3. c.Penyertaan Modal berupa aset dari hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 15.110.391.946,00 (lima belas milyar seratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
(1)Tugas KPMadalah:
1. a.mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Dewan Pengawas;
2. b.mengesahkan atau menolak laporan kinerja tahunan Perusahaan Umum Daerah PengelolaAir Limbah Domestik (Perumda);
3. c.mengesahkan arah dan kebijakaan umum Perusahaan Umum Daerah PengelolaAir Limbah Domestik (Perumda);dan
4. d.mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda PALD.
(2)Wewenang KPM adalah memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) yang diusulkan Direktur setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah PengelolaAir Limbah Domestik (Perumda) apabila dapat membuktikan:
1. a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
2. b.tidak terlibat dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pasal 14
(1)Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
(2)Organ Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direktur.

Pasal 13

Umum BABVI ORGANDANKEPEGAWAIAN

(1)Pelayanan dan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) meliputi:
1. a.pelayanan air limbah;
2. b.pengelolaan limbah;
3. c.jasa sedot tinja;
4. d.pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);dan
5. e.usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 12

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sarna dengan jumlah Direktur.
(2)Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
(3)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota.
(4)Pengangkatan Ketua dan 8ekrerarls sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 17

(1)Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda);
3. c.menguasai manajemen Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda);
4. d.berijazah paling rendah 8-1 (strata satu);
5. e.tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
6. f.tidak sedang menjadi pengurus partai polotik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
7. g.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
8. h.tidak terikat hubungan keluarga dengan KPM, Direktur atau Dewan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 16

(1)Batas usia Dewan Pengawas paling lama 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berasal dari unsur:
1. a.pejabat Pemerintah Daerah;
2. b.lembaga profesional;
3. c.konsumen;
4. d.masyarakat.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diangkat oleh KPM. Pasa115 Paragraf2 Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda); danj'atau
1. c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) secara melawan hukum.
(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berhak mendapatkan honorarium yang diberikan setiap bulan.
(2)Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas dapat diberikan insentif.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)diatur dengan Peraturan KPM.
(4)Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda).

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…