DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah tentang Rcncana Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah Tahun 2025-2029; WALl KOTA BANJARMASIN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATTA ESA Mengingat: Menirnbang: PERATURAN DAERAH KOT/\ BANJARMASTN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ~I£NCAN/\ P8MBAN<JUNAN JANGKA MENENGAH DAb:RAH TAHUN 2025-2029 WALl KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SJ£LATAN Tahun 2023 tentang Pcnctapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

0.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

q.Undang-Undang Nomor 2~ Tahun 2014 t.entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kcrja mcnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. 12.Undang-Undang Nomor 5q Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. 13.Peraturan Pernerintah Nornor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana tc1ah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 ten tang Ketja Sarna Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. 22.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. 23.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pemhangunan .Iangka Menengah Nasional Tahtm 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomo19);
15. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. 29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor6);
21. 30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor4);
22. 31.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nornor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.WaHKota adalah WaHKota Banjarmasin.
6.Wakil WaHKota adalah WaHKota Banjarmasin.
7.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAHDAERAHTAHUN2025-2029. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN
32.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjannasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
33.Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjannasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
34.Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 86);
9.Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalab dokumen nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tabun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Kota yang berpedoman pada RPJPN.
11.Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan dacrah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalab dolrumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tabun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang seJanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerab untuk pcriode 1 (satu) tahun
15.Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan rnasyarakat, kesernpatan kerja, lapanganberusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing dacrah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
16.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, meIaIui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kcpcntingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18.Misi adalah rumusan umum mengcnai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
19.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
20.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerab dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut
21.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Dacrah
22.Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Duerah untuk mencapai sasaran.
23.Arab Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalaban pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerab sebagai instrumen arab kebijakan Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditctapkan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
1. a.RPJPN Tahun 2025-2045;
2. b.RPJMN Tahun 2025-2029;
3. c.RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045;
4. d.RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029; dan
5. e.RPJPD Tahun 2025-2045.
(3)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) memuat Visi, Misi dan prioritas pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(4)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. BABIH PENETAPANRPJMD Pasal 2
(1)RPJMD dimaksudkan untuk penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil WaH Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pcndanaan bersifat indikatif.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
1. a.dasar hukum pedornan Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
2. b.dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
3. c.pedoman dasar Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
4. d.pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan dokumen RPJMD yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari perencanaan Pembangunan Daerah.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan WaJi Kota.
(5)RPJMD wajib ditaati olch seluruh pelaku Pembangunan Daerah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

26.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disebut Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
27.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan Zatau Organisasi Kemasyarakatan
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditctapkan dengan Perda.
29.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
30.Peraturan WaH Kota Banjarmasin adalah Peraturan WaH Kota Banjarmasin.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN untuk mcncapai sasaran RPJM.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan

Pasal 7

(1)WaliKota melakukan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
(4)Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV PENGENDALIANDANEVALUASIRPJMD Pasal 6
(1)Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju Sejahtera.
(2)Untuk mencapai Visi pembangunan jangka menengah Kota Banjarrnasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kota Banjarmasin mengusung 4 (empat)misi pembangunan jangka rnenengah, sebagai berikut:
1. a.menciptakan generasi pencrus yang sehat, cerdas, dan berkarakter
2. b.peningkatan tata kelola pelayanan publik yang cepat, praktis, dan berbasis digital;
3. c.penguatan ekosistem ekonomi yang berdaya saing dan berkeadilan; dan
4. d.pembangunan infrastruktur yang berkualitas, tata kelola sungai, dan lingkungan yang berkelanjutan. BABIV VISI DAN MISI Pasal 5 RPJMDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh WaliKota dan WakilWaliKota dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 scbagaimana dimaksud dalam Pasa13, sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.Visi, Misi,dan Program prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Program Perangkat Daerah dan kincrja penyelengaaran Pcmcrintah Daerah; dan
5. e.Penutup
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJMDTahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
(5)Rincian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Perubahan RPJMDdapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi mcnunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.bencana alarn;
2. b.bencana non alam;
3. c.goncangan politik;
4. d.krisis ekonomi;
5. e.konflik sosial budaya;
6. f.gangguan keamanan;
7. g.pemekaran Daerah; atau
8. h.perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPDdan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(4)Ketentuan mengenai perubahan RPJMDsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Daerah.
(1)Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan RPJMD Tahun 2025- 2029.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Dalarn melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan Perangkat Daerah teknis.
(4)Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagimana dimakasud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI PEMBINAANDANPENGAWASAN fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penyempurnaan/ perbaikan RPJMD.
(2)Tata cara penyempurnaan/ pcrbaikan RPJMD scbagaimana dimaksud pad a ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHANRPJMD Pasal 9

Pasal 14

RPJMD dapat dilakukan penyesuaian dalam hal rencana tata ruang wiIayah dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

(1)Dalarn hal perubahan dalam dokumen RPJMD hanya mengenai ketetapan indikator kincrja dan indikasi pcndanaan, perubahan dimaksud cukup dimuat dalam dokumen RKPDtahunan
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan Indikator Kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(3)Perubahan indikasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebabkan oleh perubahan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsidan kemampuan Keuangan Daerah.
(4)RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBDdan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemarnpuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat/badan dalam pelaksanaan Pembangunan Dacrah.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan pengevaluasian Pembangunan Daerah.
(3)Bentuk peran serta Masyarakat/badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk:
1. a.konsultasi publik;
2. b.musyawarah;
3. c.kemitraan;
4. d.penyampaian aspirasi;
5. e.pengawasan;
6. f.pendanaan; darr/atau
7. g.keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang- undangan
(4)Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan pe~dang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJAI~MASIN, PROVlNSI KALIMANTAN SELATAN: ( 7-66 / 2025 ) LEMBARAN DAERAH K01'A BANJARMASIN TAT-TUN2025 NOMOR 5 [KHSAN SU DIMAN Diundangkan di Banjannasin pada tanggal 2C Agustus 2025 SEKRETARlS DA RAH KOTA BANJARMASIN, Ditctapkan di Banjarrnasin pada tanggal 20 Agustus 2025 WAll {(OTA NJARMASIN, Agar setiap orang mengct.ahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kola Banjarmasin

Pasal 17

Peraru ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

Pada saat Pcraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 ten tang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lernbaran Dacrah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETENTUAN PERALIHAN I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pcmerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Iintas Perangkat Dacrah yang disertai dengan kcrangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 telah berakhir dengan penctapan dan pelantikan kepala daerah. Pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilantik H.MUHAMMADYAMINHR sebagai Wali Kota Banjarmasin dan HJ.ANANDAsebagai WakilWali Kota Banjarmasin dengan masa jabatan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Pelantikan telah menandai dimulainya masa Pemerintahan Daerah yang baru selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan visi "TERWUJUDNYA KOTABANJARMASINMAJU SEJAHTERA". RPJMUsebagai penjabaran visi, misi Wali Kota dan WakilWaHKota, merupakan komitmen kinerja iperformance agreement) Wali Kota dan Wakil Wall Kota terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program- program prioritas yang ditetapkan dalarn Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan dengan prcdiksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program terse but yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi: kedudukan RPJMD, sistematika dokumen PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN 2025-2029 Pasal 5 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

0.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

q.Undang-Undang Nomor 2~ Tahun 2014 t.entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kcrja mcnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. 12.Undang-Undang Nomor 5q Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. 13.Peraturan Pernerintah Nornor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana tc1ah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 ten tang Ketja Sarna Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. 22.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. 23.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pemhangunan .Iangka Menengah Nasional Tahtm 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomo19);
15. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. 29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor6);
21. 30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor4);
22. 31.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nornor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.WaHKota adalah WaHKota Banjarmasin.
6.Wakil WaHKota adalah WaHKota Banjarmasin.
7.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAHDAERAHTAHUN2025-2029. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN dan WALlKOTABANJARMASIN
32.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjannasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
33.Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjannasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
34.Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 86);
9.Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalab dokumen nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tabun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Kota yang berpedoman pada RPJPN.
11.Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan dacrah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalab dolrumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tabun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang seJanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerab untuk pcriode 1 (satu) tahun
15.Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan rnasyarakat, kesernpatan kerja, lapanganberusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing dacrah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
16.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, meIaIui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kcpcntingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18.Misi adalah rumusan umum mengcnai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
19.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
20.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerab dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut
21.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Dacrah
22.Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Duerah untuk mencapai sasaran.
23.Arab Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalaban pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerab sebagai instrumen arab kebijakan Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditctapkan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
1. a.RPJPN Tahun 2025-2045;
2. b.RPJMN Tahun 2025-2029;
3. c.RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045;
4. d.RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029; dan
5. e.RPJPD Tahun 2025-2045.
(3)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) memuat Visi, Misi dan prioritas pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(4)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. BABIH PENETAPANRPJMD Pasal 2
(1)RPJMD dimaksudkan untuk penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil WaH Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pcndanaan bersifat indikatif.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
1. a.dasar hukum pedornan Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
2. b.dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
3. c.pedoman dasar Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
4. d.pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan dokumen RPJMD yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari perencanaan Pembangunan Daerah.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan WaJi Kota.
(5)RPJMD wajib ditaati olch seluruh pelaku Pembangunan Daerah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

26.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disebut Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
27.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan Zatau Organisasi Kemasyarakatan
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditctapkan dengan Perda.
29.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
30.Peraturan WaH Kota Banjarmasin adalah Peraturan WaH Kota Banjarmasin.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN untuk mcncapai sasaran RPJM.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan

Pasal 7

(1)WaliKota melakukan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
(4)Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV PENGENDALIANDANEVALUASIRPJMD Pasal 6
(1)Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju Sejahtera.
(2)Untuk mencapai Visi pembangunan jangka menengah Kota Banjarrnasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kota Banjarmasin mengusung 4 (empat)misi pembangunan jangka rnenengah, sebagai berikut:
1. a.menciptakan generasi pencrus yang sehat, cerdas, dan berkarakter
2. b.peningkatan tata kelola pelayanan publik yang cepat, praktis, dan berbasis digital;
3. c.penguatan ekosistem ekonomi yang berdaya saing dan berkeadilan; dan
4. d.pembangunan infrastruktur yang berkualitas, tata kelola sungai, dan lingkungan yang berkelanjutan. BABIV VISI DAN MISI Pasal 5 RPJMDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh WaliKota dan WakilWaliKota dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 scbagaimana dimaksud dalam Pasa13, sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.Visi, Misi,dan Program prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Program Perangkat Daerah dan kincrja penyelengaaran Pcmcrintah Daerah; dan
5. e.Penutup
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJMDTahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
(5)Rincian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Perubahan RPJMDdapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi mcnunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.bencana alarn;
2. b.bencana non alam;
3. c.goncangan politik;
4. d.krisis ekonomi;
5. e.konflik sosial budaya;
6. f.gangguan keamanan;
7. g.pemekaran Daerah; atau
8. h.perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPDdan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(4)Ketentuan mengenai perubahan RPJMDsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Daerah.
(1)Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan RPJMD Tahun 2025- 2029.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Dalarn melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan Perangkat Daerah teknis.
(4)Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagimana dimakasud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI PEMBINAANDANPENGAWASAN fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penyempurnaan/ perbaikan RPJMD.
(2)Tata cara penyempurnaan/ pcrbaikan RPJMD scbagaimana dimaksud pad a ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHANRPJMD Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

(1)Dalarn hal perubahan dalam dokumen RPJMD hanya mengenai ketetapan indikator kincrja dan indikasi pcndanaan, perubahan dimaksud cukup dimuat dalam dokumen RKPDtahunan
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan Indikator Kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(3)Perubahan indikasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebabkan oleh perubahan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsidan kemampuan Keuangan Daerah.
(4)RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat/badan dalam pelaksanaan Pembangunan Dacrah.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan pengevaluasian Pembangunan Daerah.
(3)Bentuk peran serta Masyarakat/badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk:
1. a.konsultasi publik;
2. b.musyawarah;
3. c.kemitraan;
4. d.penyampaian aspirasi;
5. e.pengawasan;
6. f.pendanaan; darr/atau
7. g.keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang- undangan
(4)Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan pe~dang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJAI~MASIN, PROVlNSI KALIMANTAN SELATAN: ( 7-66 / 2025 ) LEMBARAN DAERAH K01'A BANJARMASIN TAT-TUN2025 NOMOR 5 [KHSAN SU DIMAN Diundangkan di Banjannasin pada tanggal 2C Agustus 2025 SEKRETARlS DA RAH KOTA BANJARMASIN, Ditctapkan di Banjarrnasin pada tanggal 20 Agustus 2025 WAll {(OTA NJARMASIN, Agar setiap orang mengct.ahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kola Banjarmasin

Pasal 17

Peraru ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.