DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021-2024, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penataan Ruang; Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah; Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Banjarmasin; Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota; Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Kelembagaan; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021 - 2041; WALIKOTA BANJARMASIN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA RENCANATATARUANG WILAYAHKOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 - 2041 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2021 WALIKOTABANJARMASIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN Mengingat Menimbang

5.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6.Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaIu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang eagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
19.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentngan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
20.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
21.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
24.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
25.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
26.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
27.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
55.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
56.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
57.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, lzin dan Iatau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6655);
58.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
59.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
60.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Subtansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor329); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANO RENCANA TATA RUANO WILAYAHKOTABANJARMASINTAHUN2021-2041. MEMUTUSKAN:

61.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1159);
62.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 05);
63.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Tertib Tata Ruang.
14.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
15.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16.Konfrrmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
17.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
18.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.
19.Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitaa/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
20.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
21.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
22.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
23.Badan Air dengan kode BA adalah kumpulan air yang besarnya, antara lain, bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau, laut dan samudra.
24.Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelanearan serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
25.Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB adalah zona peruntukan ruang dengan batas-batas keruangan dari warisan budaya yang. bersifat kebendaan berupa benda eagar budaya, bangunan eagar budaya, struktur eagar budaya, situs eagar budaya, dan kawasan eagar budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah , ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan atau pemberian status dan register sesuai kebutuhan untuk kepentingan perlindungan dalam upaya pelestariannya dalam pengertian yang luas.
26.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur darr/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tan am an , baik yang tumbuh seeara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
27.Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Kawasan RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman seeara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek furigsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
28.Rimba Kota dengan kode RTH-l adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Rimba Kota oleh pejabat yang berwenang.
29.Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
30.Taman Keeamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu keeamatan.
31.Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
32.Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
33.Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
34.Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisijalan dan merupakan lajur utama.
35.Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
36.Kawasan Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruangyang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
37.Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, dan fasilitas umumJ sosial pendukungnya.
38.Kawasan Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, pelayanan publik dan perkantoran swasta sebagai tempat bekerja, tempat berusaha, dan dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial pendukungnya.
39.Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPIadalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
41.Kawasan Pertanian dengan kode PT adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
42.KawasanTanaman Pangan dengan kode PI adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk tanaman pangan.
43.Kawasan Petemakan dengan kode P4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan kegiatan petemakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
44.Kawasan Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
45.Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
46.Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai prasarana, saran a dan temp at untuk persampahan, air limbah, air minum, telekomunikasi dan instalasi kepentingan publik perkotaan lainya.
47.Kawasan Pembangkitan Listrik dengan kode PTLadalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
48.Kawasan Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan dan kepentingan transportasi dan perhubungan darat, laut, dan udara pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan jasa pelayanan transportasi yang mendukung.
49.Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNHadalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat.
50.Kawasan Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/ atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; peru mahan dan perkantoran; perkantoran dan perdagangan/jasa,
51.Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota atau regional.
52.Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani Bagian Wilayah Perkotaan. Reneana tata ruang wilayah kota memuat:

a.tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;
b.reneana Struktur Ruang wilayah kota yang meliputi reneana sistem pusat pelayanan dan reneana sistem jaringan prasarana;
e.reneana Pola Ruang wilayah kota yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, termasuk reneana penyediaan ruang terbuka hijau;
d.arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utamajangka menengah lima tahunan;
e.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
f.kebijakan pengembangan kawasan strategis kota;
g.kebijakan pengembangan wilayah kota;
h.peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; dan
i.reneana penyediaan dan pemanfaatan:

Pasal 2

53.Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial atau administrasi lingkungan permukiman pada skala pelayanan keeamatan, kelurahan dan rukun warga.
54.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupajaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari huiu sampai muara, dengan dibatas kanan dan kiri oleh garis sempadan.
55.Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
56.Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, dan masyarakat.
57.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
58.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pereneanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
59.Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
60.Usaha Mikro Dan Keeil yang selanjutnya disingkat UMKadalah usaha mikro dan usaha keeil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang usaha mikro, keeil dan menengah. RTRWKBanjarmasin Tahun 2021-2041 menjadi acuan untuk:

a.penyusunan RDTRKota Banjarmasin;
b.penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
c.penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

Pasal 6

RTRWKBanjarmasin Tahun 2021-2041 memperhatikan:

a.rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
b.rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
c.rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
d.rencana pembangunan jangka menengah daerah kota;
e.perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
f.upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
g.keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
h.daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
i.kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
j.neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
k.pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
1. 1.kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 5

RTRWKBanjarinasin Tahun 2021-2041 mengacu pada:

a.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b.RTRpulau/kepulauan:
c.RTRKSN;dan
d.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pasa14 Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan RTRWKBanjarmasin Tahun 2021- 2041.

Pasal 3

1.ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
2.ruang terbuka hijau privat;
3.ruang terbuka nonhijau;
4.prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
5.ruang evakuasi bencana.

(1)Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah meliputi wilayah daratan seluas 9.847 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektar.
(2)Wilayah administrasi penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbatasan wilayah:
1. a.sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala;
2. b.sebelah timur dengan Kabupaten Banjar;
3. c.sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala; dan
4. d.sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar.
(3)Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 Kecamatan, dengan luasan sebagai berikut:
1. a.Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan luas wilayah 665 (enam ratus enam puluh lima) hektar terdiri atas Kelurahan KelayanLuar, Kelayan Luar Pekapuran Laut, Kertak Baru Ilir, Mawar,Kertak Baru Ulu, Sungai Baru, Gadang, Melayu, Antasan Besar, Seberang Mesjid,Teluk Dalam dan Pasar Lama;
2. b.Kecamatan Banjarmasin Utara dengan luas wilayah 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar terdiri atas Kelurahan Antasan KecilTimur, Sungai Jingah, Surgi Mufti, Pangeran, Sungai Miai, Kuin Utara, Alalak Selatan, Sungai Andai,Alalak Utara dan AlalakTengah;
3. c.Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas wilayah 3.829 (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektar terdiri atas Kelurahan Pemurus Dalam, Tanjung Pagar, Basirih Selatan, Pemurus Baru, Mantuil, Kelayan Tengah, Kelayan Dalam, Kelayan Timur, Kelayan Barat, Pekauman, Murung Raya dan KelayanSelatan;
4. d.Kecamatan Banjarmasin Barat dengan luas wilayah 1.305 (seribu tiga ratus lima) hektar terdiri atas Kelurahan Teluk Tiram, Basirih, Telawang, Telaga Biru, Pelambuan, Belitung Selatan, Belitung Utara, Kuin Cerucuk dan Kuin Selatan; dan
5. e.Kecamatan Banjarmasin Timur dengan luas wilayah 1.689 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar terdiri atas Kelurahan Pemurus Luar, Pekapuran Raya, Karang Mekar, Kebun Bunga, Kuripan, Sungai Lulut, Sungai BHu,Pengambangan dan Banua Anyar. Pasa! 7 BABIII RUANGLINGKUPPENATAANRUANGWILAYAH
6. d.pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kota;
7. e.perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah di Daerah;
8. f.perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
9. g.penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
(2)Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri atas:
1. a.pengembangan Kota Banjarmasin sebagai gerbang Pulau Kalimantan, pusat perkotaan inti metropolitan Banjarbakula, dan penyangga rencana ibukota negara;
2. b.pengembangan Kota Banjarmasin yang berkarakter;
3. c.pengembangan Kota Banjarmasin yang berkelanjutan; dan
4. d.pengembangan Kota Banjarmasin berdasarkan potensi unggulan daerah.
(1)Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.

BAB II

PENATAANRUANO

Pasal 9

a.mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai gerbang Pulau Kalimantan;
b.pusat perkotaan inti metropolitan Banjarbakula; dan
c.penyangga rencana ibukota negara yang berkarakter dan berkelanjutan berdasarkan potensi unggulan daerah.

Pasal 8

(4)Dalam halluas wilayah daratan KotaBanjarmasin telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.
(5)Wilayah administrasi Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Strategi pengembangan Kota Banjarmasin sebagai gerbang Pulau Kalimantan, pusat perkotaan inti metropolitan Banjarbakula, dan penyangga rencana ibukota negara, terdiri dari:
1. a.strategi pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan dan fungsi kegiatan wilayah Pulau Kalimantan, pusat perkotaan metropolitan Banjarbakula dan penyangga ibukota negara, meliputi:
  1. 1.pengembangan fasilitas ekonomi, umum dan sosial kota yang representatif sebagai pusat pelayanan berskala nasional dan intemasional;
  2. 2.pengembangan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota, regional atau wilayah dan nasional;
  3. 3.penetapan sistem perkotaan yang terdiri dari pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan dalam upaya pemerataan pengembangan wilayah kota; dan
  4. 4.pengembangan perdagangan jasa, sarana prasarana umum, ruang terbuka publik dan jalur pejalan kaki dengan jangkauan pelayanan efektif.
2. b.strategi peningkatan aksesbilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal, meliputi:
  1. 1.pengembangan jaringan jalan secara berhirarki dengan mengutamakan peningkatan akses yang setara antara koridor utara ke selatan dan koridor timur ke barat, melalui penyediaan jaringan jalan lingkar luar dan lingkar dalam Kota Banjarmasin;
  2. 2.peningkatan kapasitas jaringan jalan terutama pada jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder yang mendorong interaksi kegiatan antar wilayah kota dan memudahkan pergerakan;
  3. 3.peningkatan pelayanan jaringan transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan, melalui rekayasa simpang, mengurangi hambatan samping, penyediaan ruang parkir dan pengendalian pembatasan parkir tepi jalan;
  4. 4.pengembangan sistem jaringan transportasi sungai dan dermaga untuk meningkatkan pergerakan melalui angkutan sungai dan integrasi antar moda;
  5. 5.peningkatan pelayanan rute angkutan umum, angkutan pelajar, angkutan wisata sungai dan angkutan khusus lainnya;
  6. 6.pengembangan sistem pelayanan transportasi dan prasarana sarana transportasi kota yang terhubung dengan sistem angkutan massal perkotaan Banjarbakula;

Pasal 10

Paragraf2 Strategi Penataan Ruang WilayahKota

7.pengembangan sistem pergerakan dan transportasi yang ramah lingkungan;
8.pengembangan sistem antar moda untuk menjamin keterhubungan transportasi dalam penyelenggaraan peralihan antar moda yang berkualitas; dan
9.pengembangan kawasan berorientasi transit pada pusat-pusat pelayanan, kawasan campuran, kawasan transportasi, kawasan perdagangan jasa dan lokasi potensiallainnya yang memilikisistem peralihan antar moda.

c.strategi peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, meliputi:
1. 1.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan infrastrukur perkotaan dengan prioritas pada penyediaan pengelolaan sampah, pengolahan limbah, dan penanganan sistem drainase perkotaan;
2. 2.peningkatan sistem pengelolaan prasarana, sarana dan infrastrukur perkotaan, melalui pemilihan telmologiyang berkelanjutan;
3. 3.pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana untuk mencapai pelayanan air limbah dan persampahan yang menjangkau seluruh kota;
4. 4.pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana untuk mengurangi dampak banjir dan genangan; dan
5. 5.pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana untuk mengurangi resiko dan dampak kebakaran bangunan.

(2)Strategi pengembangan Kota Banjarmasin yang berkarakter, terdiri dari:
1. a.strategi pengembangan kegiatan berbasis kearifan lokal:
  1. 1.pengendalian dan penataan kegiatan di sepanjang tepi sungai yang berkarakter budaya Banjar; dan
  2. 2.menjaga dan mempertahankan bangunan pangung sebagai kearifan lokal.
2. b.strategi pengembangan destinasi pariwisata berbasis sungai, meliputi:
  1. 1.mendorong pemanfaatan kawasan eagar budaya dan kawasan dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai destinasi wisata berbasis sungai;
  2. 2.pengembangan dan penataan destinasi pariwisata berbasis sungai mela1ui penyediaan prasarana sarana pendukung kegiatan kepariwisataan;dan
  3. 3.peningkatan aksesibilitas dan jangkauan terhadap lokasi destinasi wisata yang didukung angkutan sungai.
(3)Strategi pengembangan Kota Banjarmasin yang berkelanjutan, terdiri dari:
1. a.strategi pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan, meliputi:
  1. 1.pengembangan kawasan hunian kompak melalui perumahan vertikal sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, diprioritaskan pada kawasan pusat bisnis, kawasan padat, kawasan kumuh dan tidak layak huni, serta kawasan terdampak atau relokasi akibat pembangunan;
  2. 2.pengembangan kawasan permukiman dengan akses yang cukup mudah menuju tempat beraktivitas;
  3. 3.pengembangan kawasan perumahan baru yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya;
  4. 4.melakukan peremajaan kawasan kumuh untuk mewujudkan kualitas lingkungan layak huni; dan
  5. 5.mewujudkan pembangunan kawasan hunian berlmbang, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. b.strategi penataan dan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air, meliputi:
  1. 1.mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya air berupa perairan sungai dan rawa pasang surut;
  2. 2.melakukan konservasi sumberdaya air sungai sebagai air baku untuk air bersih dan air minum;
  3. 3.pengendalian daya rusak air melalui pengelolaan sungai dan sistem drainase pasang surut; dan
  4. 4.pengelolaan sungai, saluran dan drainase serta membangun kawasan dengan memperhatikan kondisi lahan rawa pasang surut.
3. c.strategi penetapan dan pelestarian kawasan RTH,meliputi:
  1. 1.penyediaan RTH publik dan privat di Kota Banjannasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. 2.mempertahankan RTHyang sudah ada;
  3. 3.penetapan RTHpublik dengan mengoptimalkan fungsi ekologisdan hidrologiskota, sosial budaya, ekonomi, dan estetika;
  4. 4.peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTHpublik dan privat; dan
  5. 5.pengintegrasian fungsi badan air dan RTH guna meningkatkan fungsi drainase kota;
(4)Strategi pengembangan Kota Banjarmasin berdasarkan potensi unggulan daerah, terdiri dari:
1. a.pengembangan, perenanaan dan pengintegrasian kawasan pelabuhan di Kota Banjarmasin sebagai pelabuhan nusantara dan intemasional yang berfungsi sebagai koleksi distribusi regional serta penyangga ibukota negara;
2. b.pengembangan dan perencanaan kawasan peruntukan industri di Kota Banjarmasin serta meningkatkan peran industri kecil dan industri rumah tangga sebagai sentra industri;
(1)Pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PPK;
2. b.SPPK; dan
3. c.PPL.
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terpusat di Kelurahan Kertak Baru llir Kecamatan Banjarmasin Tengah berfungsi sebagai kawasan pelayanan pusat bisnis dan kegiatan perekonomian regional.
(3)SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi:
1. a.SPPK Kayutangi dengan pusat di Kelurahan Pangeran berfungsi sebagai pusat pendidikan skala regional, fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta perdagangan jasa skala kota;
2. b.SPPK Lingkar Dalam Selatan dengan pusat di Kelurahan Kelayan Timur berfungsi sebagai pusat pendidikan skala kota, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta perdagangan jasa;
3. c.SPPK Veteran dengan pusat di Kelurahan Kuripan berfungsi sebagai pusat fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta perdagangan jasa; dan Pasal 12
(1)Struktur ruang wilayah kota, terdiri atas:
1. a.pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasalll Umum BABV RENCANASTRUKTUR RUANOWILAYAHKOTA
1. c.pengembangan perdagangan dan jasa sebagai pusat kegiatan perekonomian regional yang terintegrasi dengan kegiatan perkantoran swasta; dan
2. d.pengembangan dan peremajaan pasar-pasar tradisional serta penataan sektor informal.
3. d.SPPK P.M. Noor dengan pusat di Kelurahan Pelambuan berfungsi sebagai pusat kawasan industri, transportasi dan perdagangan jasa.
(4)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.PPL HKSN terdapat di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
2. b.PPL Sultan Adam terdapat di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara;
3. c.PPL Sungai Andai terdapat di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara;
4. d.PPL Malkon Temon terdapat di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjannasin Utara;
5. e.PPL Sutoyo S. terdapat di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjannasin Barat;
6. f.PPL Cempaka Raya terdapat di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjannasin Barat;
7. g.PPL Teluk Tiram terdapat di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat;
8. h.PPL Belitung terdapat di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat;
9. i.PPL Kelayan terdapat di Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjannasin Selatan;
10. j.PPL Mantuil terdapat di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjannasin Selatan;
11. k.PPL Tatah Bangkal terdapat di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  1. 1.PPL Tanjung Pagar terdapat di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan;
12. m.PPL Pemurus Dalam terdapat di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan;
13. n.PPL Pekapuran terdapat di Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
14. o.PPL Kuripan terdapat di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
15. p.PPL Pramuka terdapat di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur.
(5)Pengembangan sistem pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasa115
(1)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
1. a.jalan umum;
2. b.jembatan;
3. c.terminal penumpang; dan
4. d.terminal barang.
(2)Sistem jaringan jalan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf2 Sistem Jaringan Jalan Sistemjaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a di atas, terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan;
2. b.sistem jaringan kereta api;
3. c.sistemjaringan sungai dan penyeberangan; dan
4. d.pelabuhan laut.

Pasal 14

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.infrastruktur perkotaan.

Pasal 13

(1)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasa115 huruf a, meliputi:
1. a.jalan arteri;
2. b.jalan kolektor;
3. c.jalan lokal; dan
4. d.jalan lingkungan;
(2)Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:
1. a.jaringan jalan arteri primer, terdiri dari:
  1. 1.ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri;
  2. 2.ruas Jalan S. Parman;
  3. 3.ruas Jalan Sutoyo S.;
  4. 4.ruas Jalan Suprapto, sebagian ruas sekitar ± 300 (tiga ratus) meter dari km 0,00 (nol koma nol nol) sampai dengan km 0,34 (nol koma tiga empat);
  5. 5.ruas Jalan Yos Sudarso;
  6. 6.ruas Jalan Gubernur Soebatjo;
  7. 7.jalan bebas hambatan Kuala Kapuas - Banjarmasin; dan
  8. 8.jalan bebas hambatan Banjarmasin - Liang Anggang.
2. b.jaringan jalan arteri sekunder, terdiri dari:
  1. 1.ruas Jalan Ahmad Yani - batas Kota Banjarmasin;
  2. 2.ruas Jalan H. Anang Adenansi;
  3. 3.ruas Jalan Pangeran Antasari;
  4. 4.ruas Jalan Pangeran Samudera;
  5. 5.ruas Jalan Hasanuddin;
  6. 6.ruas Jalan Lambung Mangkurat;
  7. 7.ruas Jalan Suprapto, sebagian ruas sekitar ± 200 (dua ratus) meter dari km 0,34 (nol koma tiga empat) sampai dengan km 0,56 (nol koma lima enam);
  8. 8.ruas Jalan Merdeka; dan
  9. 9.ruas Jalan AS. Musaffa.
(3)Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb, meliputi:
1. a.jaringan jalan kolektor primer, terdiri dari:
  1. 1.ruas Jalan Veteran;
  2. 2.ruasjalan lingkar dalam, meliputi: a) sistem jaringan jalan lingkar dalam utara, terdiri dari ruas J alan Gatot Subroto - Jalan Pangeran Hidayatulah - sebagian Jalan Sultan Adam dari km 0,00 (nol koma nol nol) sampai dengan km 1,57 (satu koma lima tujuh) - Jalan Adhyaksa; dan b) sistem jaringan Jalan Lingkar Dalam Selatan, dimulai dari simpang empat Jalan Ahmad Yani ± km 3,9 (tiga koma sembilan) Pasal 16 Paragraf3 Jaringan Jalan hingga Jalan Gubemur Soebatjo.
  3. 3.jaringan jalan lingkar luar, melipu ti: a) sistem jaringan jalan lingkar luar barat, terdiri dari ruas J alan P.M. Noor atau Pasir Mas - rencanajalan yang menghubungkan Jalan P.M. Noor atau Pasir Mas dengan Jalan HKSN - Jalan HKSN; b) sistem jaringan jalan lingkar luar timur, terdiri dari Jalan Pramuka - rencana jalan lingkar luar timur mulai dari simpang Pramuka sampai dengan batas kota di Sungai Alalak; dan c) sistem jaringan jalan lingkar luar selatan, terdiri dari Jalan Tatah Bangkal (SMU 9) - rencana jalan yang menghubungkan Jalan AMDke Jalan Gerilya - Jalan AMDRaya - Jalan Sepakat - Jalan Pemurus - Jalan Pemurus Dalam.
  4. 4.rencanajalan yang menghubungkan Jalan Gubemur Soebarjo ke Terminal Metropolitan Banjarmasin yang berfungsi sebagai jalan akses kawasan industri terpadu Mantuil, akses kawasan Terminal Metropolitan Banjarmasin, dan kawasan pertahanan keamanan pangkalan LANALTipe B TNI-AL;
  5. 5.rencana jalan yang menghubungkan Jalan Teluk Mendung ke jalan akses Terminal Metropolitan Banjarmasin yang berfungsi sebagai akses kawasan pelabuhan terminal Basirih ke Terminal Metropolitan Banjarmasin di Mantui1;
  6. 6.rencanajalan layang dari Jalan Pangeran Antasari sampai dengan Jalan Pangeran Samudera;
  7. 7.ruas Jalan Jenderal Sudirman;
  8. 8.ruas Jalan Simpang Ulin (ruas Jalan Kesehatan);
  9. 9.ruas Jalan Pramuka;
  10. 10.ruas Jalan P.M. Noor atau Pasir Mas;
  11. 11.ruas Jalan Teluk Mendung sebagai jalan akses Pelabuhan Basirih;
  12. 12.ruas Jalan Belitung; dan
  13. 13.ruas Jalan Kuripan.
2. b.jaringan jalan kolektor sekunder, terdiri dari:
  1. 1.ruas Jalan Perdagangan;
  2. 2.ruas Jalan Pemurus Dalam;
  3. 3.ruas Jalan Pahlawan;
  4. 4.ruas Jalan AMDRaya;
  5. 5.ruas Jalan Kolonel Sugiono;
  6. 6.ruas Jalan Lumba-Lumba;
  7. 7.ruas Jalan Tatah Bangkal;
  8. 8.ruas Jalan Tatah Bangkal (SMU9);
  9. 9.ruas Jalan Sepakat;
  10. 10.ruas Jalan Mantui1;
  11. 11.ruas Jalan Laksana Intan;
  12. 12.ruas Jalan Dahlia;
  13. 13.ruas Jalan Cempaka IX;
  14. 14.ruas Jalan Pandan Sari;
  15. 15.ruas Jalan Tembus Mantui1;
  16. 16.ruas Jalan K.S. Tubun;
  17. 17.ruas Jalan Mesjid Jami;
  18. 18.ruas Jalan Simpang Sungai Bilu;
  19. 19.ruas Jalan Kampung Melayu Darat;
  20. 20.ruas Jalan MT. Haryono;
  21. 21.ruas Jalan RE. Martadinata;
  22. 22.ruas Jalan Pasar Baru;
  23. 23.ruas Jalan Ujung Murung;
  24. 24.ruas Jalan Tirta Dharma PDAM;
  25. 25.ruas Jalan Simpang Anem;
  26. 26.ruas Jalan Cendrawasih;
  27. 27.ruas Jalan Jafri Zam-Zam;
  28. 28.ruas Jalan Perintis Kemerdekaan;
  29. 29.ruas Jalan Sulawesi;
  30. 30.ruas Jalan D1.Panjaitan;
  31. 31.ruas J alan Gerilya;
  32. 32.ruas Jalan Sultan Adam Raya;
  33. 33.ruas Jalan Djok Mentaya;
  34. 34.ruas Jalan Kinibalu;
  35. 35.ruas Jalan Bali;
  36. 36.ruas Jalan Saka Permai;
  37. 37.ruas Jalan Kelayan B;
  38. 38.ruas Jalan Sudimampir;
  39. 39.mas Jalan Teluk Tiram Darat;
  40. 40.ruas J alan RK.Ilir;
  41. 41.ruas Jalanjembatan RK.Ilir;
  42. 42.rencana jalan yang menghubungkan jalan AMD Raya ke jalan Gerilya;dan
  43. 43.rencana ruas Jalan Tembus Mantuil ke ruas Jalan Lingkar Dalam Selatan.
(4)Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.
(5)Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.
(1)Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa11S huruf b, meliputi:
1. a.jembatan di Sungai Barito, yaitu Jembatan Barito 2 yang menghubungkan kawasan Terminal Trisakti di Pelabuhan Banjarmasin dengan kawasan industri Barito Muara Kabupaten Barito Kuala pada Sungai Barito.
2. b.jembatan di Sungai Martapura, meliputi:
  1. 1.Jembatan Pulau Bromo;
  2. 2.Jembatan Basirih;
  3. 3.Jembatan Terusan Rantauan Darat/24 September;
  4. 4.Jembatan Pangeran Antasari;
  5. 5.Jembatan Dewi;
  6. 6.Jembatan Merdeka;
  7. 7.Jembatan Perintis Kemerdekaan;
  8. 8.Jembatan Sungai Jingah;
  9. 9.Jembatan Banua Anyar; 10.Jembatan Pramuka Ujung; dan l1.Jembatan Teluk Kelayan.
3. c.Jembatan di Sungai Alalak,meliputi:
  1. 1.Jembatan Alalak;
  2. 2.Jembatan Kayutangi Ujung Hasan Basri;
  3. 3.Jembatan Kayutangi 2; dan
  4. 4.Jembatan Sungai Andai- Handil Bhakti.
4. d.Jembatan di Sungai Antasan Awang,meliputi:
  1. 1.Jembatan Cemara Ujung - Sungai Andai;
  2. 2.Jembatan Sungai Andai; dan
  3. 3.Jembatan Sungai Gampa.
5. e.Jembatan di Sungai Kuin, meliputi:
  1. 1.Jembatan HKSN;
  2. 2.Jembatan Pangeran 1;
  3. 3.Jembatan Pangeran 2;
  4. 4.Jembatan Sulawesi;
  5. 5.Jembatan Pasar Lama Laut;
  6. 6.Jembatan Kuin Utara;
  7. 7.Jembatan akses Kuin Selatan - Kuin Utara; dan
  8. 8.Jembatan Antasan KeeilTimur.
6. f.Jembatan di Sungai Kelayan,meliputi:
  1. 1.Jembatan KelayanB;
  2. 2.Jembatan Kelayan;
  3. 3.Jembatan Penghubung KelayanA-B;dan Pasal 17 Paragraf4 Jembatan
7. a.terminal tipe B, yaitu terminal Km-6 di Kelurahan Pemurus Luar Keeamatan Banjarmasin Timur;
8. b.terminal tipe C, terdiri dari: I. terminal Pasar Antasari di Kelurahan Kelayan Luar Keeamatan Banjarmasin Timur;
  1. 2.terminal integrasi Trisakti di Kelurahan Telaga Biru Keeamatan Banjarmasin Barat; dan
  2. 3.terminal Alalak di Kelurahan Alalak Selatan Keeamatan Banjarmasin Utara.

Pasal 18

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e, meliputi:

4.Jembatan Gerilya.

g.Jembatan di Sungai Lulut, meliputi:
1. 1.Jembatan Sungai Lulut; dan
2. 2.Jembatan Simpang Layang yang menghubungkan Komplek Rahayu dengan Kabupaten Banjar.
h.Jembatan di Sungai Pelambuan yaitu Jembatan P.M. Noor 2.
i.Jembatan di Sungai Saluran Jafri Zam-Zam, meliputi:
1. 1.Jembatan Penghubung Bandarmasih 1; dan
2. 2.Jembatan P.M. Noor l.
j.Jembatan di Sungai Saka Permai, meliputi:
1. 1.Jembatan Belitung; dan
2. 2.Jembatan Kuin Selatan.
k.Jembatan di Sungai Pengambangan, meliputi:
1. 1.Jembatan Keramat; dan
2. 2.Jembatan Pengambangan. I. Jembatan di Sungai Kuin Keeilyaitu Jembatan Terusan Sungai Kuin Kecil;
m.Jembatan di Sungai Kelayan Keeil yaitu Jembatan Tatah Bangkal (SMU9);
n.Jembatan di Sungai Antasan Bondan yaitu Jembatan Mantuil menuju Pelabuhan Rakyat;
o.Jembatan di Sungai Basirih yaitu Jembatan Mantuill;
p.Jembatan di Sungai Bagau yaitu Jembatan Tembus Mantuil;
q.Jembatan di Sungai Banyiur yaitu Jembatan Banyiur Luar; dan
r.Jembatan di Sungai Parigi yaitu Jembatan Mantuil 2.

(1)Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas:
1. a.alur pelayaran kelas I;
2. b.lintas penyeberangan antar provinsi;
3. c.lintas penyeberangan antar kabupaten; dan
4. d.pelabuhan sungai. Pasa121 Paragraf8 Sistem Jaringan Sungai dan Penyeberangan Paragraf7 Sistem Jaringan Kereta Api Pasa120
(1)Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas:
1. a.jaringan rel kereta api; dan
2. b.stasiun kereta api.
(2)Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pengembangan jaringan kereta api jalur Kota Banjarmasin - Kabupaten Banjar.
(3)Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jaringan kereta api dari Pelabuhan Banjarmasin menuju Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
(4)Stasiun kereta api pada ayat 1 huruf b adalah Stasiun Trisakti di Kecamatan Banjarmasin Barat. Paragraf6 Terminal Barang Pasal 19 Terminal barang sebagaimana dimaksud pada pasal15 huruf d dimaksudkan untuk kegiatan muat barang darr/atau perpindahan barang dari satu moda angkutan ke moda angkutan atau untuk kepentingan distribusi, meliputi:
1. a.terminal barang di Terminal Trisakti di Pelabuhan Banjarmasin Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat;
2. b.terminal barang di kawasan pergudangan Gubernur Soebatjo dan/ atau kawasan pusat distribusi regional Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan;
3. c.terminal barang di Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah;dan
4. d.terminal di kawasan terpadu Terminal MetropolitanBanjarmasin dan/ atau kawasan industri terpadu Mantuil di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan.
(2)Alur pelayaran kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Utara.
(3)Lintas penyeberangan antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, terdiri dari:

1.lintas penyeberangan Kota Banjarmasin - Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
2.lintas penyeberangan Kota Banjarmasin - Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
3.lintas penyeberangan Kota Banjarmasin - Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
4.lintas penyeberangan Kota Banjarmasin - Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5.lintas penyeberangan Kota Banjarmasin - Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

(4)Lintas penyeberangan antar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, yaitu di Provinsi Kalimatan Selatan terdiri dari:

1.lintas penyeberangan Kota Banjarmasin - Kabupaten Barito Kuala;
2.lintas penyeberangan Kota Banjarmasin - Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3.lintas penyeberangan Kota Banjarmasin - Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
4.lintas penyeberangan Kota Banjarmasin - Kabupaten Tapin.

(5)Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kota Banjarmasin adalah Pelabuhan Sungai Pengumpan, terdiri atas:
1. a.Pelabuhan Banjar Raya di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat;
2. b.Pelabuhan Pasar Baru di Kelurahan Kertak Baru Uiu dan Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah, meliputi :
  1. 1.pelabuhan Zdermaga Pasar Lima;
  2. 2.pelabuharr/dermaga Pasar Baru/ Sudimampir; dan
  3. 3.pelabuharr/dermaga Pasar Ujung Murung.
3. c.Pelabuhan Alalak di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara; dan
4. d.Pelabuhan Mantuil di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
(6)Sistem jaringan sungai dan penyeberangan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Sistem jaringan energi sebagaimana dimasud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
1. a.jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
2. b.jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2)Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu depo bahan bakar minyak Pl', Pertamina di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
2. b.jaringan minyak dan gas bumi dengan fungsi sebagai jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan, yaitu rencana jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan pipa gas bumi yang menghubungkan Terminal Trisakti di Pelabuhan Banjarmasin dengan Jalan Gubemur Soebarjo dan Kecamatan LiangAnggangKota Banjarbaru.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…