DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Transportasi Keberangkatan Jemaah Haji, Yang Terdiri Atas : 1.Ketentuan Umum; 2. Maksuddantujuan; 3. Ruangungkup; 4. 8umbbr Pembiataan; 5. Pengelolaan Dan Perxanggungjawaban; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai anggaran biaya transportasi dan operasional bagi Jemaah Haji.
(2)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam melaksanakan ibadah Haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

RUANGUNGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a* biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kota Banjarmasin ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota Banjarmasin;
1. b.biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kota Banjarmasin ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota Banjarmasin;
(2)Termasuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengangkutan bagasi, konsumsi dan asesoris pengenal Jemaah HajL

BAB IV

V> 8UMBBR PEMBIATAAN

Pasal 4

r^\ (1) Biaya transportasi dan operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kota Banjarmasin ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota Banjarmasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota. W r^ PENGELOLAAN DAN PERXANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)Pengelolaan dan pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Walikota;
(2)Dalam penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Walikota dapat membentuk PPIH yang. melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
(3)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji kepada Walikota selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa kepulangan jamaah haji.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlalcu pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11 Agustu: 20l5 WALIKOTA BANJARMASIN, Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal r- ,. .•_.-. ,: •: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,. HyMUHlDIN H. ZULFADLI GAZALI LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSl KALIMANTAN SELATAN : (n 3/20153

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…