DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, RSUD, klinik, griya sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/rnenikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Besarnya Retribusi yang dikenakan kepada Subjek Retribusi sebagaimana diatur dalarn Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Adapun komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan. Pemungutan dilaksanakan oleh petugas Dinas Kesehatan atau instansi Pemerintah Daerah lainnya yang ditunjuk oleh Walikota. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang Dipersamakan, yaitu berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dianeam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga ) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ICESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota. Banjarmasin.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah perangkat pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah perangkat pembantu pelaksana teknis Puskesmas Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disingkat Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda empat, roda dua atau alat transportasi lainnya dilokasi yang jauh dan sarana pelayanan kesehatan lainnya dan atau dilokasi yang sering terjadi bencana.
8.Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Poskeskel adalah sarana pelayanan kesehatan ditingkat kelurahan yang merupakan wujud Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat wilayah setempat atas dasar musyawarah.
9.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Besarnya Retribusi yang dikenakan kepada Subjek Retribusi sebagaimana diatur dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KOMPONEN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
1. a.jasa sarana; dan
2. b.jasa pelayanan.
(2)Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah tarif pelayanan yang merupakan imbalan yang diterima atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
(3)Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pemeriksaan lainnya.
(4)Pemeriksaan lainnya yang dimaksud pada ayat tiga (3) adalah pemeriksaan psikologi dan pelayanan konsultasi.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi pelayanan kesehatan di wilayah Kota Banjarmasin.

Pasal 10

(1)Pemungutan dilaksanakan oleh petugas Dinas Kesehatan atau instansi Pemerintah Daerah lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.
(2)Hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan diterima oleh bendaharawan pembantu khusus penerima di Unit Pelayanan Teknis Daerah atau bendaharawan khusus penerima di Dinas Kesehatan.
(3)Hasil pungutan retribusi yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, semuanya disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

BAB IX

PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Pasal 11

Pengembalian Retribusi yang berasal dan komponen jasa pelayanan kepada Dinas Kesehatan akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4)Setiap pelunasan pembayaran pungutan menurut Peraturan Daerah ini, diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan.
(5)Bukti penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1)Penagihan Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 15

(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
1. a.diterbitkan Surat Teguran; atau
2. b.ada pengalnian utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…