DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Perizinan Usaha Tempat Makan, Yang Terdiri Atas : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Bentuk Usaha; 4. Tempat Makan; 5. Perubahan Usaha; 6. Pembekuan Sementara Dan Pembatalan; 7. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; 8. Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Lain-Lain; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penetapan tanda daftar usaha pariwisata di kabupaten/kota menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Tempat Makan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor fS, 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12); lO.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), >-s sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
11.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA TEMPAT MAKAN BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3.Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemakaman di daerah.
5.Tempat Makan adalah usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen/tidak permanen, yang bersifat menetap dan menurut ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha tempat makan.
6.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha r-\ pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman. — 7. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
8.Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.
9.Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan nonalkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
10.Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang f—. tidak berpindah-pindah.
11.Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
12.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan mmuman yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha .
13.Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
(2)Usaha Tempat Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.restoran;
2. b.rumah makan;
3. c.bar/rumah minum;
4. d.kafe;
5. e.pusat jajanan makanan; dan
6. f.jasa boga;

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

(1)Usaha tempat makan adalah Pelayanan yang disediakan yang meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat makan atau ditempat lain.
(2)Usaha tempat makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. r*s BABIV - TEMPAT MAKAN

Pasal 4

(1)Usaha tempat makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian didalam bangunan atau diluar bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
(2)Penyelenggaraan hiburan kesenian atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (l),wajibberpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan. n

Pasal 5

Untuk mengusahakan Rumah Makan harus memiliki Daftar Usaha Pariwisata yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
1. a.restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat makanan pada setiap lokasi; atau
2. b.setiap kantor jasa boga.
(2)Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
(3)Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
(4)Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 7

(1)Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Walikota atau SKPD yang ditunjuk.
(2)Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
1. a.fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk perseorangan;
2. b.fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkdraan kapasitas jasa r*s makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk w restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, dan pusat makanan.
(3)Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengusaha wajib menjamm melalui pemyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
(5)Ketentuan lebih lanjut Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. ^ Pasal 8 Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Rumah Makan yang tidak menjadibagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dikhususkan untuk usaha restoran, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Usaha restoran meliputi:
  1. 1.Restoran Bintang; dan
  2. 2.Restoran Non Bintang.
2. b.Restoran Bintang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memiliki penggolongan sebagai berikut:
  1. 1.Restoran Bintang 3;
  2. 2.Restoran Bintang 2; dan
  3. 3.Restoran Bintang 1.
3. c.Restoran Non Bintang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak memiliki penggolongan restoran.
4. d.Setiap usaha restoran wajib memiliki Sertifikat Usaha Restoran dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Restoran.
(2)Ketentuan penggolongan dan sertifikasi usaha restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BagianKetiga Kewajiban

Pasal 10

(1)Pemilik tempat makan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
1. a.memberikan perlindungan kepada tamu;
2. b.tidak menggunakan Usaha Jasa Tempat Makan untuk perjudian,penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, zat aditif dan zat- zat berbahaya lainnya, kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
3. c.tidak menggunakan bahan pangan yang dilarang dalam peraturan O perundang-undangan yang berlaku;
4. d.mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, kecuali untuk usaha tempat makan;
5. e.menjamin terpenuhinya kewajiban pungutan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f.menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
7. g.menyampaikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Pemilik tempat makan berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b. ^ Pasal 11
(1)Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(l) huruf a Peraturan Daerah ini, pemilik usaha bertanggungjawab atas :
1. a.pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras;
2. b.pencegahan peredaran Narkotika Psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA);
3. c.pemeKharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan;
4. d.kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
(2)Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usaha bar/rumah minum dapat melakukan penjualan minuman keras sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelaikan teknis alat perlengkapan yang dimaksud padaayat (1) huruf c dan d harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Apabila waktu penyimpanan barang tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ini melampaui 3 (tiga) bulan, maka pemilik tempat makan dapat melepaskan tanggungjawab atas barang yang ditemukan dan dapat menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

BENTUK USAHA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

BENTUK USAHA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014