DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana PembangunanJangka MenengahDaerah Tahun 2021-2026; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA WALI KOTABANJARMASIN, PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR ,TAHUN 2021 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN 2021-2026 WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Mengingat Menimbang

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneria Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembatan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Lap0ran dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
29.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6634);
30.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 927);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KeIja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 ten tang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39.Peraturan Daerab Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
40.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
41.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerab Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
42.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerab Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubaban Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerab Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambaban Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63); / Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kota Banjarmasin.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjamasin.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANDAERAH KOTA BANJARMASINTENTANGRENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021- 2026. DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN Dengan Persetujuan Bersama
43.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006- 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masajabatan Wali Kota.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
15.Rencana Ketja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah :

a.sebagai pedoman Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah
b.sebagai pedoman penyusunan RKPDdan Renja Perangkat Daerah;
c.mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang berseinergi dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota serta Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan
d.sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

(2)RPJMD sebagaimana -dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program prioritas kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta progam Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)RPJMD sebagaima dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.
(1)RPJMD disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program prioritas pembangunan Wali Kota.

Pasal 2

20.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II

RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pendanaan pelaksanaan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)Rincian Visi, Misi, dan Prioritas program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2021-2026.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah. Pasa110 BABV PENDANAAN
(1)Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa19 BABIV PERANSERTAMASYARAKAT
(1)Wali Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
(2)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

BABIII PENGENDALIANDANEVALUASI

Pasal 7

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan:
1. a.Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026; dan
2. b.RKPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah terkait dengan perencanaan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

(3)Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMDini.
(2)Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangari/urusan Pemerintahan Daerah dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.
(1)Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 - 2026 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Renja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTANSELATAN: ( J - 'j i. / " ) LEMBARANDAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2021 NOMOR 8 Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal : Pih. SEKRETA IS DA RAH KOTABANJARMASIN, + IBNU SINA Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal .3 ,(; ce.. . :. . r ~ WALI KOTABANJARMASIN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarrnasin. Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP \ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program prioritas kepala daerah yang memuat tuj uan , sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta prgoram Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Banjarmasin sangat tergantung dari kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Banjarmasin. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembagunan Daerah, Wali Kota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Ketja Pemerintah Daerah (RKPD)dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan WaHKota berikutnya. Namun demikian, Wali Kota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) sebagaiaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN2021 TENTANG RENCANAPEMBANGUANJANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN2021-2026 II. PASALDEMIPASAL Pasal 1 Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…