DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batam

regulasi_utama

Ringkasan

Perlu menetapkan peraturan daerah mengenai penyertaan modal pada BUMD

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM PADA BEBERAPA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batam.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3.Walikota adalah Walikota Batam.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Batam yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD serta diangkat dan/atau ditetapkan oleh Walikota Batam.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
7.Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut PT. 10. 11 12. 13. 14. Bank Riau-Kepri adalah PT yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50 dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, S.H. Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perseroan Terbatas Riau Air Lines yang selanjutnya disebut PT. RAL adalah PT yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 7 dengan Akta Notaris Asman Yunus, S.H. Nomor 14 tanggal 12 Maret 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : €-08346 HT.0O1.01.TH.2002 tanggal 15 Mei 2002. .Perseroan Terbatas Pelabuhan Batam Indonesia adalah PT yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Pelabuhan Batam Indonesia (PT) dengan Akta Notaris Svaifudin, S.H. Nomor 37 pada tanggal 21 Maret 2013. Perseroan Terbatas Pembangunan Kota Batam adalah PT yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2002 dengan Akta Notaris Soehendro Gautama, S.H. Nomor 148 pada tanggal 25 November 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C- 00156HT.01.01.TH.2003 tanggal &6 Januari 2003, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Ridha Marzuki, S.H. Nomor 67 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Perubahan Dasar dan telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-96314.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal daerah bermaksud untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di daerah dan dalam rangka memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas, dengan rincian sebagai berikut :

a.pada PT. Bank Riau-Kepri sebesar Rp. 7.059.600.000,00 (tujuh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah),
b.pada PT. RAL sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),
c.ada PT. Pembangunan Kota Batam sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan
d.pada PT. Pelabuhan Batam Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Batam bersumber dari dana APBD Kota Batam.
(2)Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah berpedoman pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Jumlah maksimal penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.pada PT. Bank Riau-Kepri ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah):
2. b.pada PT. RAL ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah):
3. c.pada PT. Pembangunan Kota Batam ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan
4. d.pada PT. Pelabuhan Batam Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
(2)Pemenuhan realisasi maksimum penyertaar. modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat dalam 3 (tiga! tahun anggaran terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
(3)Pemenuhan realisasi maksimum penyertaar. modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuruf c dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kota Batam.
(2)Penambahan penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi batas jumlah maksimal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang telah melewati batas jumlah maksimal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan perubahan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN/ATAU DEVIDEN

Pasal 8

(1)Bagi hasil keuntungan dan/atau deviden dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh setiap tahun buku.
(2)Bagi hasil keuntungan dan/atau deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah. Penyetoran bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan besaran bagi hasil keuntungan dan/atau deviden pada RUPS dan menyampaikan laporan beserta bukti pendukungnya kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.
(3)

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berfungsi/bertugas untuk melakukan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan usaha terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 6 ayat (1). (1 Kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pemantauan dan pengendalian usaha.

(2)Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.
(3)

Pasal 10

Semua peraturan mengenai penyertaan modal daerah yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam. Ditetapkan di Batam pada tanggal 1 Juli 2014 / WALIKOTA BATAM, AHMAD DAHLAN Diundangkan di Batam pada tanggal 1 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM, N AGUSSAHI N LEMBARAN DAERAH KATA BATAM TAHUN 2014 NOMOR 3 N NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (11/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM PADA BEBERAPA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Dalam rangka mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta dalam upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Batam telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Riau Kepri, PT. Riau Air Lines, PT. Pembangunan Kota Batam dan PT. Pelabuhan Batam Indonesia, Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kota Batam harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Batam Pada Beberapa Badan Usaha Milik Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaannya. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM PADA BEBERAPA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batam.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3.Walikota adalah Walikota Batam.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Batam yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD serta diangkat dan/atau ditetapkan oleh Walikota Batam.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
7.Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut PT. 10. 11 12. 13. 14. Bank Riau-Kepri adalah PT yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50 dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, S.H. Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perseroan Terbatas Riau Air Lines yang selanjutnya disebut PT. RAL adalah PT yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 7 dengan Akta Notaris Asman Yunus, S.H. Nomor 14 tanggal 12 Maret 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : €-08346 HT.0O1.01.TH.2002 tanggal 15 Mei 2002. .Perseroan Terbatas Pelabuhan Batam Indonesia adalah PT yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Pelabuhan Batam Indonesia (PT) dengan Akta Notaris Svaifudin, S.H. Nomor 37 pada tanggal 21 Maret 2013. Perseroan Terbatas Pembangunan Kota Batam adalah PT yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2002 dengan Akta Notaris Soehendro Gautama, S.H. Nomor 148 pada tanggal 25 November 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C- 00156HT.01.01.TH.2003 tanggal &6 Januari 2003, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Ridha Marzuki, S.H. Nomor 67 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Perubahan Dasar dan telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-96314.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal daerah bermaksud untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di daerah dan dalam rangka memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas, dengan rincian sebagai berikut :

a.pada PT. Bank Riau-Kepri sebesar Rp. 7.059.600.000,00 (tujuh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah),
b.pada PT. RAL sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),
c.ada PT. Pembangunan Kota Batam sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan
d.pada PT. Pelabuhan Batam Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Batam bersumber dari dana APBD Kota Batam.
(2)Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah berpedoman pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Jumlah maksimal penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.pada PT. Bank Riau-Kepri ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah):
2. b.pada PT. RAL ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah):
3. c.pada PT. Pembangunan Kota Batam ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan
4. d.pada PT. Pelabuhan Batam Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
(2)Pemenuhan realisasi maksimum penyertaar. modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat dalam 3 (tiga! tahun anggaran terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
(3)Pemenuhan realisasi maksimum penyertaar. modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuruf c dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kota Batam.
(2)Penambahan penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi batas jumlah maksimal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang telah melewati batas jumlah maksimal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan perubahan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN/ATAU DEVIDEN

Pasal 8

(1)Bagi hasil keuntungan dan/atau deviden dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh setiap tahun buku.
(2)Bagi hasil keuntungan dan/atau deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah. Penyetoran bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan besaran bagi hasil keuntungan dan/atau deviden pada RUPS dan menyampaikan laporan beserta bukti pendukungnya kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.
(3)

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(2)Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.
(3)

Pasal 10

Semua peraturan mengenai penyertaan modal daerah yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022