DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Batam pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Beberapa hal yang diatur di antaranya klasifikasi bentuk penyertaan modal yaitu berupa uang dan berupa Barang Milik Daerah beserta bentuk dan tata caranya; batasan nominal penyertaan modal; mekanisme penyertaan modal; penunjukan pejabat pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Batam pada Beberapa Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Batam Pada Beberapa Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang. . .
2.Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan. . .
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Batam Pada Beberapa Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 97);
13.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2002 tentang Badan usaha Milih Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 1 Seri D);
15.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan usaha Pelabuhan Batam Indonesia (PT) (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 16); Dengan. . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALI KOTA BATAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM PADA BEBERAPA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Batam pada Beberapa Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 97) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batam.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Batam yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak sebagai BUD dan ditetapkan oleh Wali Kota Batam.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
7.Badan. . .
7.Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah yang selanjutnya disebut PT Bank Riau Kepri Syariah adalah PT yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau.
10.Perseroan Terbatas Riau Air Lines yang selanjutnya disebut PT RAL adalah PT yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 7 dengan Akta Notaris Asman Yunus, S.H. Nomor 14 tanggal 12 Maret 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-08346 HT.O 1.0 l.TH.2002 tanggal 15 Mei 2002.
11.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
2.Ketentuan. . .
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melaksanakan penyertaan modal Daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas, dengan rincian sebagai berikut:

a.PT Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
b.PT RAL sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
c.PT Pembangunan Kota Batam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
d.PT Pelabuhan Batam Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
1. 3.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang; dan
b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah.

Pasal 4B

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf b terdiri atas:
1. a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Wali Kota;
2. b.tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
3. c.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Penilaian Barang Milik Daerah.
(3)Penyertaan. . .
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota sesuai batas kewenangannya.

Pasal 4C

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A diatur dalam Peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Jumlah maksimal penyertaan modal Daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.PT Bank Riau Kepri Syariah ditetapkan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah);
2. b.PT RAL ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. c.PT Pembangunan Kota Batam ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah); dan
4. d.PT Pelabuhan Batam Indonesia ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Pemenuhan realisasi maksimum penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya rencana bisnis badan usaha dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Penyertaan. . .
(2)Pemenuhan penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi batas jumlah maksimal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(3)Dalam hal Penyertaan Modal Daerah melewati batas jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terlebih dahulu dilakukan dengan perubahan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah, Wali Kota dapat menunjuk pejabat yang berfungsi/bertugas untuk melakukan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1).
(2)Kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam. Ditetapkan di Batam pada tanggal 3 Oktober 2022 WALI KOTA BATAM, MUHAMMAD RUDI Diundangkan di Batam pada tanggal 3 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM, JEFRIDIN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 5,25/2022

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2014