DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN; KOTA LAYAK ANAK, HAK DAN KEWAJIBAN ANAK; INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK; TAHAPAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK; RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK, PENDANAAN, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; KELUARGA RAMAH ANAK; LINGKUNGAN LAYAK ANAK; FORUM ANAK; SISTEM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK; ANAK DALAM SITUASI DARURAT DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM; ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL; ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF, DAN ANAK DENGAN HIV/AIDS SERTA ANAK YANG MENJADI KORBAN PONOGRAFI; ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN; ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL; ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS; ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN, ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG; PERAN PELAKU USAHA DAN MEDIA MASSA; KOORDINASI; LARANGAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pada hakikatnya anak memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari harkat dan martabat manusia seutuhnya, anak memiliki hak tumbuh dan kembang serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga wajib mendapat kesempatan seluas-luasnya bagi terpenuhi hak asasi manusia;
b.bahwa anak sebagai potensi bangsa harus dijamin kehidupannya sehingga terdapat rasa aman dan nyaman, terlindungidari perlakuan diskriminasi dan kekerasan serta mampu mengembangkan dirinya melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak;
c.bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota tayak Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); Menimbang Mengingat
3.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7A, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5332);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 1.r-nrang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Halafian 2 dari 48 hlm... Halaman 3 dari 48 hlrn.. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pengesahan Asean Conuention Against Traficking In Persons, Especially Wom.en And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteran Anak Bag Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 3367);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Conuention on the Rtghts of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2O7l tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Indikator Kabupaten/ Kota l,ayak Anak;
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2Ol1 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 20ll tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota l,ayak Anak;
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2Ol4 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan di Kota Batu;
25.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2Ol7-2022; Dengan PenetuJuan Bersama DEWA.IT PERWAKILAN RAITYAT DAERAII KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN:

BAB I

KBTENTUAN T'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu. Halaman 4 daii 48 hlm. PERATI'RAIT DAERAII TEIITAITG KOTA LIIYAI( AITAI(
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggzrra pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Batu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorzrng yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7.Kota. l,ayak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8.Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
9.Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai ha-k alak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
10.Indikator Kota layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinery'a tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggarurn untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
11.Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kota l,ayak Anak. Halaman 5 dari 4a hlm...
12.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakarl diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13.Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa dan Kelurahan, dan Kecamatan yang resmi dan bekery'asama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
14.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan dera-jat ketiga.
15.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan / atau ibu angkat.
16.Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
17.Lingkungan layak Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah kota dengan sumber daya berbasis Desa dan kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
18.Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota ditingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan,program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguru€rn tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak.
19.Sekretariat Gugus Tugas Kota l,ayak Anak yang selanjutnya disebut Sekretariat Gugus T\rgas KLA addah tempat sekretariat satuan keq'a untuk memberikan dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Kota l,ayak Anak dengan sekretariatdan personilnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Halatnan 6 daii 48 hlm...
20.Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah serangkaiankebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kota Layak Anak.
21.Desa dan Kelurahan l,ayak Anak adalah Desa dan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Desa dan kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Desa dan kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
22.Kelompok Kerja Desa dan Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan Desa dan kelurahan layak anak yang beranggotakan aparat Desa dan kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa dan Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
23.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
24.Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafrliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Walikota.
25.Perlindungan Anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
26.Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Halaman 7 dari 48 hlm
27.Ar,ak korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat akan tindakan pidana pornografi.
28.Eksploitasi anak adalah setiap pelibatan anak secara sengaja dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh- kembang anak atau membahayakan keselamatan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik.
29.Eksploitasi ekonomi anak adalah eksploitasi anak untuk tujuan mendapatkan manfaat bernilai ekonomi (keuangan) di dalamnya termasuk pekeq'a anak, anak yang dipekedakan di jalan, peke{a rumah tangga anak, dan sejenisnya.
30.Eksploitasi seksual anak adalah bentuk eksploitasi anak untuk tujuan mendapatkan manfaat seksual, yang didalamnya nyata terdapat unsur kekerasan seksual terhadap anak. Dalam banyak situasi, juga melibatkan tujuan eksploitasi ekonomi misalnya ketika anak dilacurkan atau produksi pornografi.
31.Perdagangan anak adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindakan-tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseora-ng dengan ancarnan kekerasan, penggunaankekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
32.Kekerasan fisik pada anak adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman ataupun tindakan nyata, terhadap anakyang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, kematian, 'luka" psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhan. Halaman a dari 4a hlm.
33.Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornograli untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak lisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pomografi anak.
34.Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
35.Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat AIIK adalah anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan frsik, dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkemb€rngannya secara wajar.
36.Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
37.Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial, misalnya perkelahian/tawuran, kriminal, dan seks bebas.
38.Keadilan Restoratif adalah sebuah sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Halarnan 9 da-ri 48 hlm...
39.Anak Disabilitas adalah setiap orang yang mengalamiketerbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartipasi secara penuh dan efektif dengan warga neg.rra lainnya berdasarkan kesamaan hak.
40.Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
41.Media massa adalah sarana penyampaian pesanyang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar. 42.l*mbaga penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

BAB II

ASAS, PRII{SIP, DAII TU.rUAII Ba6lan Keratu Asas

Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalai:

a.Kepastian Hukum;
b.Transparan;
c.Akuntabel;
d.Keterbukaan Informasi; dan
e.Kemanfaatan. Baglan Kedua Prlnslp

Pasal 3

Prinsip umum dalam penyelenggaraan KLA Pemerintah Daerah meliputi:

a.tata kelola pemerintahan yang baik;
b.non diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup perkembangan; dan
e.penghargaan terhadap pendapat anak. oleh dan Halarnan 1o dari 48 hlm.. Baglan Ketlga TuJuan

Pasal 4

(1)Tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijalan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Daerah.
(2)Tujuan Khusus penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
3. c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. d.sebagai dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

BAB III

KOTA LAYAX ANAIq HAI( DAIT XEWA^IIBAI{ AI{AI( Baglan Kesatu Kota Layak Anak

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak. Halaman 11 dari 48 hltn...
(2)Perangkat penyelenggaraaan Kota l,ayal< Anak meliputi sistem pembangunan dan pelayanan publik, Pelayanan kesehatan Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Lingkungan Ramah Anak.
(3)Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakal Kota t ayak Anak wajib memperhatikan Indikator Kota Layak Anak.

Pasal 6

(1)Hak anak meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikal, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
1. a.hak anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
2. b.anak yang terpisah dari orang tua;
3. c.reunifikasi;
4. d.pemindahan anak secara ilegal;
5. e.dukungan kesejahteraan;
6. f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.pengangkatan/adopsi anak;
8. h.tinjauaa penemqtalr secara berkala; dan
9. i.kekerasan dan penelantaran. (a) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Baglan Kedua Hak Anak Halaman 12 dari 48 hlm...
10. a.arrak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
11. b.kesehatan dan layanan kesehatan;
12. c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
13. d.standar hidup;
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatal waltu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.tujuan dari pendidikan; dan
3. c.kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
(6)Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.anak dalam situasi darurat;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual; dan
4. d.anal< yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi. Baglan Xetiga KewaJiban Anak

Pasal 7

Setiap anak memiliki kewajiban:

a.menghormati orang tua, wali, dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa, negara, dan daerahnya;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
e.melaksanalan etika dan alhlak yang mulia dimanapun berada;
f.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan; C. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan; dan
h.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat. Halaman 13 dari 48 hlm... BAB TV IITDIKATOR KCrfA LAYAI( ANAK

Pasal 8

(1)Indikator KLA terdiri dari:
1. a.penguatan kelembagaan; dan
2. b.klaster hak anak.
(2)Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari:
1. a.ad,anya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. b.adanya alokasi anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. c.jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
4. d.tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijalan, program, dan kegiatan;
5. e.tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
6. f.keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
7. g.keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
(3)Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster hak anak:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlind ungan khusus.

Pasal 9

Indikator KLA untuk Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memiliki indikator:

a.persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
b.tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
c.jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, Desa, Kelurahan, dan kampung ramah anak. Halaman 14 dari 48 hlln

Pasal 10

Indikator KLA untuk Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b memiliki indikator:

a.persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
b.tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
c.tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…