DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB V PENDANAAN BAB VI LARANGAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; l. 2. a 4. 5. 6. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); Undang-undang Nomor 48 Tahun 2OO9 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 ter.tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Halaman 2 dari 15 hlm...
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dal Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2Ol2 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2Ol2 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Dengan PersetuJuan Bersama DEUIAN PERWATILAN RAI(YAT DAIRA}I KOTA BATU dan WALIKOTA BATU Menetapkan :PERATURAN DATRAH TEITTAI{G BANTUAI{ IIUKUM BAGI MASYARAI{AT MISKIN.

BAB I

XETENTUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3.Walikota adalah Walikota Batu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
6.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Halaman 3 dari 15 hlm... MEMUTUSKANI Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang.
7.Perkara hukum adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah or€rng atau kelompok orang miskin.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang- undangan.
10.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAI{

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.nondiskriminasi;
e.keterbukaan;
f.efisiensi;
g.efektivitas; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional Penerima Bantuan Hukum sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam proses di pengadilan;
c.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata; dan
d.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Halaman 4 dari 15 hlm..

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, danlatau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

PEITTELET{GGARAAN BAI{TUAN HUKUM

Pasal 5

(1)walikota menyelenggarakan bantuan hukum b:gl masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum.
(2)Pendanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi atau nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
(3)Tata cara penyelenggaraan dan permohonan bantuan hukum bagr masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur iebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Baglan Kedua Pemberl Bantuan Hukum

Pasal 6

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki prograrn bantuan hukum. Halaman 5 dari 15 hlm-..

BAB III

RUANG LIIVGKUP

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
b.mengeluarkan pemyataan dan/atau menyampaikan pendapat da-lam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
d.mendapatkan perlindungan terhadap:
1. 1.kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
2. 2.kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
3. 3.keselamatan diri dan/ atau keluarganya karena melaksanakan tu gasnya.

Pasal 8

Dalam memberikan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
d.melaporkan proses pemberian bantuan hukum kepada Walikota melalui instansi;
e.menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
f.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik; dan
g.dalam menjalankan tugas bersikap independen. Halaman 6 dari 15 hlm... Baglan Ketlga Penerlma Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum hingga perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat;
c.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
d.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
e.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik; dan
f.mencabut surat kuasanya dengan sepengetahuan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
b.menandatangani Surat Kuasa Khusus;
c.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
d.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

(l) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum

(2)Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.identitas Penerima Bantuan Hukum;
2. b.uraian singkat tentang permasalahan hukum yang dimohonkan;
3. c.data yang berkenaan dengan perkara;
4. d.surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang di domisili Penerima Bantuan Hukum; dan Ha-laman 7 dari 15 hlm...
5. e.surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasa.
(3)Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertuiis, permohonan dapat disampaikan secara lisan. {4) Permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dituliskan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan tanda tangan/ cap jempol Penerima Bantuan Hukum.
(5)Identitas Pemohon/Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/ atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang krerwenang.
(1)Pemberi Bantuan Hukum harus memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja, sejak menerima berkas permohonan bantuan hukum.
(2)Dalam hal perrnohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan dan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) keq'a terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3)Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Penerima Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…