DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan daerah Rp 1.084.964.827.106,61
b.belanja daerah Rp 1.131.356.410.894,10 defisit (Rp 46.391583.787,49)
c.pembiayaan daerah
1. 1.penerimaan pembiayaan Rp 190.522.259.972,99
2. 2.pengeluaran pembiayaan Rp 0,00 pembiayaan neto Rp 190.522.259.972,99 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 144.130.676.185,50

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 5 dari 10 hlm…
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.111.202.586.235,00
2. 2.realisasi Rp 1.084.964.827.106,61 selisih lebih Rp 26.237.759.128,39
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.301.724.846.208,00
2. 2.realisasi Rp1.131.356.410.894,10 selisih lebih Rp 170.368.435.313,90
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah:
1. 1.anggaran surplus setelah perubahan Rp 190.522.259.973,00
2. 2.realisasi Rp 46.391.583.787,49 selisih lebih Rp 144.130.676.185,51
d.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah:
1. 1.penerimaan: a) setelah perubahan Rp 190.522.259.973,00 b) realisasi Rp 190.522.259.972,99 selisih lebih Rp 0,01
2. 2.pengeluaran: a) setelah perubahan Rp 0,00 b) Realisasi Rp 0,00 selisih Rp 0,00
e.selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,01 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan Rp 190.522.259.973,00
2. 2.realisasi Rp 190.522.259.972,99 selisih lebih Rp 0,01

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 190.522.259.972,99
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 190.522.259.972,99
c.koreksi penggunaan SiLPA Rp 0,00
d.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 144.130.676.185,50
e.saldo anggaran lebih akhir Rp 144.130.676.185,50 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 6 dari 10 hlm…

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024:

a.kegiatan operasional
1. 1.pendapatan Rp 1.102.537.961.979,61
2. 2.beban Rp 1.088.990.649.496,88 surplus dari operasi Rp 13.547.312.482,73
b.kegiatan nonoperasional defisit nonoperasional (Rp 550.395.726,52)
c.pos luar biasa defisit dari pos luar biasa (Rp 0,00)
d.surplus laporan operasional Rp 12.996.916.756,21

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 2.681.577.700.297,88
b.surplus Rp 12.996.916.756,21
c.laporan operasional koreksi ekuitas lainnya Rp 8.546.539.299,37
d.ekuitas akhir Rp 2.703.121.156.353,46

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 2.712.788.677.102,64
b.jumlah kewajiban Rp 9.667.520.749,17
c.ekuitas Rp 2.703.121.156.353,47
d.jumlah kewajiban dan ekuitas Rp 2.712.788.677.102,64

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 58.587.456.239,22
b.arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 104.644.962.299,71)
c.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp 0,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 7 dari 10 hlm…
d.arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 0,00
e.kenaikan bersih kas selama periode (Rp 46.057.506.060,49)
f.saldo awal kas di bendahara umum daerah dan di bendahara pengeluaran FKPT dan BOS Rp 190.522.259.972,99
g.saldo akhir kas di bendahara umum daerah dan di bendahara pengeluaran FKPT dan BOS Rp 144.464.753.912,50

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

a.Lampiran I memuat Laporan realisasi anggaran terdiri atas:
1. 1.Lampiran I.1 memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
4. 4.Lampiran I.4 memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
b.Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III memuat laporan operasional;
d.Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 8 dari 10 hlm…
e.Lampiran V memuat neraca;
f.Lampiran VI memuat laporan arus kas;
g.Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
1. 1.Lampiran XX.1 memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
2. 2.Lampiran XX.2 memuat ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 9 dari 10 hlm…

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…