DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP, ASAS, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III UNSUR, PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN FASILITASI PESANTREN BAB IV KARAKTERISTIK PESANTREN BAB V PIMPINAN PESANTREN BAB VI SANTRI DAN ORANG TUA/WALI SANTRI BAB VII PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PESANTREN BAB IX SUMBER PENDANAAN DAN FASILITASI PESANTREN BAB X PRINSIP PENGADAAN FASILITASI PESANTREN BAB XI PENGELOLAAN FASILITASI PESANTREN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN Halaman 2 dari 15 hlm….
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5410); Halaman 3 dari 15 hlm….
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2O13 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; Halaman 4 dari 15 hlm….
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan di Kota Batu;
21.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALI KOTA BATU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Kota Batu.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu. Halaman 5 dari 15 hlm….
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
6.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh satuan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam lingkup dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
12.Penyelenggaraan pendidikan pesantren adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada pesantren sesuai dengan sistem dan tujuan proses pembelajaran di Pesantren,
13.Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu di Pesantren atau Unit Pendidikan yang diselenggarakan Kyai, Nyai, pengasuh, atau guru pesantren baik yang bermukim dan tidak bermukim di Pesantren. Halaman 6 dari 15 hlm….
14.Ustadz adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam, dan menjadi pengajar dalam bidang keagamaan Islam, baik di dalam Pondok Pesantren atau diluar Pondok Pesantren.
15.Kyai, Nyai, adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam sesuai dengan faham ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, dan secara umum dalam masyarakat diakui sebagai ahli agama Islam, baik yang memimpin atau memiliki Pondok Pesantren maupun tidak.
16.Kitab Kuning adalah kitab klasik berbahasa Arab (kutub al-turats) yang memiliki akar tradisi keilmuan di Pondok Pesantren.
17.Dirasah Islamiyah adalah kajian yang bertujuan untuk memahami, mempelajari serta menganalisis seluruh hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik dari sejarah, sumber ajaran, pokok-pokok ajaran serta realisasi pelaksanaannya dalam kehidupan.
18.Tahfidzul Qur’an adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur’an dan hafalan Al Qur’an.
19.Fasilitas adalah sarana prasarana untuk memudahkan pelaksanaan pendidikan pesantren.
20.Fasilitasi adalah memberikan bantuan fasilitas.
21.Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
22.Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam mancapai maksud atau tujuan.
23.Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam yang dapat dipergunakan untuk beribadah shalat Jum’at dan dapat dipergunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, dan belajar agama Islam.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Fasilitasi Pondok Pesantren;
b.Pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
c.Peningkatan sumber daya pendidik dan kependidikan. Halaman 7 dari 15 hlm….

Pasal 3

Asas pengadaan fasilitasi Pesantren adalah:

a.Kepastian Hukum;
b.Transparan;
c.Akuntabel;
d.Keterbukaan Informasi; dan
e.Kemanfaatan.

Pasal 4

Fasilitasi Pesantren berkedudukan sebagai salah satu bagian dari ketersediaan fasilitas institusi pendidikan agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai kekuatan dalam menyukseskan pendidikan nasional.

Pasal 5

Fasilitasi Pesantren berfungsi untuk mempermudah penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam membentuk santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berilmu dan berakhlak mulia.

Pasal 6

Tujuan pengadaan Fasilitasi Pesantren adalah:

a.mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan Pesantren dalam membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
b.mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan Pesantren dalam meningkatkan dan mengembangkan pemahaman santri terhadap norma- norma agama Islam;
c.mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan Pesantren dalam menggali dan mengembangkan potensi santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama lslam dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; Halaman 8 dari 15 hlm….
d.mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan Pesantren dalam mewujudkan santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam, rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, keteladanan, pola hidup sehat, dan cinta tanah air; dan
e.mewujudkan santri menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa dan negara.

BAB III

UNSUR, PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN FASILITASI PESANTREN

Pasal 7

Unsur Pesantren terdiri atas:

a.Kyai, Nyai, dan/atau Ustadz;
b.Santri;
c.Pondok atau asrama;
d.Masjid atau mushalla; dan
e.Kajian kitab kuning dan/atau Dirasah Islamiyah dan/atau Tahfidzul Qur’an.

Pasal 8

Prinsip penyelenggaraan Pesantren adalah penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits sesuai paham ahl al-Sunah wa al-Jama’ah dengan paradigma maqashid al-Syar’iyyah sebagai perwujudan ibadah kepada Allah SWT.

Pasal 9

Prinsip pengadaan Fasilitasi Pesantren adalah pengembangan dan penguatan penyelenggaraan proses pembelajaran/pendidikan pesantren.

BAB IV

KARAKTERISTIK PESANTREN

Pasal 10

Pesantren terdiri atas:

a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning baik menggunakan metode sorogan, bandongan, maupun klasikal dan/atau dirasah Islamiyah dan/atau Tahfidzul Qur’an; Halaman 9 dari 15 hlm….
b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…