DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud penyusunan RPJMD adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Batu sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih masa bakti 2017-2022, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak dengan mengacu kepada RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022. Tujuan penyusunan RPJMD antara lain sebagai berikut: a. merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan, sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Periode 2017-2022; b. merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah Tahun 2017-2022; c. merumuskan dan menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017-2022; dan d. merumuskan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 SALINAN Halaman 2 dari 10 hlm… Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031; Halaman 3 dari 10 hlm…
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
15.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;
16.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Batu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan Halaman 4 dari 10 hlm… tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional.
14.Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15.Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda.
17.Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah program dan kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017–2022. Halaman 5 dari 10 hlm…
18.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD antara lain sebagai berikut:

a.merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan, sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Periode 2017-2022;
b.merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah Tahun 2017-2022;
c.merumuskan dan menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017-2022; dan
d.merumuskan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Halaman 6 dari 10 hlm…

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I Pendahuluan;
b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
d.BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
e.BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
f.BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, danProgram Pembangunan Daerah;
g.BAB VI Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h.BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
i.BAB VIII Penutup.

BAB III

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Desa, dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Tahun 2017-2022;
b.seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Desa, dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
c.seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu agar menyusun Renstra-PD dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2017- 2022; dan
d.seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus mempedomani RPJMD Tahun 2017- 2022. Halaman 7 dari 10 hlm…

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam RPJMD.
(2)Walikota melalui Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, indikasi program prioritas, dan kebutuhan pendanaan.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi rencana program prioritas, kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
d.bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Halaman 8 dari 10 hlm…

Pasal 9

(1)Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
(2)Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan kembali penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.
(3)Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 28 Juni 2018 WALIKOTA BATU, ttd DEWANTI RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 28 Juni 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, ttd EDDY MURTONO LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 3/D NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 138-3/2018 Halaman 9 dari 10 hlm… PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Walikota dan Wakil Walikota, merupakan komitmen kinerja (performance agreement) Walikota dan Wakilkota terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2017-2022 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Halaman 10 dari 10 hlm… RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi: “Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera” Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2017-2022. Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2017-2022 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja, dan indikasi pendanaan selama Tahun 2017-2022. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…