DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENATAAN DESA BAB IV PENATAAN KELURAHAN BAB V PENATAAN KECAMATAN BAB VI PENATAAN, PENGATURAN DAN PEMBAGIAN FASILITAS UMUM KEKAYAAN DAERAH DAN KEKAYAAN DESA BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat batu yang merata dan berkeadilan, dibutuhkan penataan kewilayahan yang menunjang pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin baik dan berkualitas;
c.bahwa untuk memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Batu sedang berusaha menyusun regulasi terkait penataan kewilayaahan tersebut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Desa, Penataan Kelurahan, dan Penataan Kecamatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); SALINAN Halaman 2 dari 30 hlm…
3.Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Halaman 3 dari 30 hlm…
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
13.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;
14.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
15.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALI KOTA BATU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DESA, PENATAAN KELURAHAN, DAN PENATAAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Halaman 4 dari 30 hlm… otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.
7.Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu.
8.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Desa Persiapan adalah bagian dari satu Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
13.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14.Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
15.Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Walikota yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam waktu kurun tertentu. Halaman 5 dari 30 hlm…
16.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17.Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
18.Camat adalah pimpinan atau kepala kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
19.Batas Wilayah adalah garis khayal yang menggambarkan lintas wilayah antar Desa, antar Kelurahan, antar Kecamatan dan antar Kota/Kabupaten.
20.Penataan Desa adalah proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa.
21.Penataan Kelurahan adalah proses yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian Kelurahan.
22.Penataan Kecamatan adalah proses yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian Kecamatan.
23.Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih. MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:
1. a.penataan Desa;
2. b.penataan Kelurahan; dan
3. c.penataan Kecamatan.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan batasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penataan Desa, Penataan Kelurahan, dan Penataan Kecamatan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan Desa;
b.penataan Kelurahan; dan
c.penataan Kecamatan. Halaman 6 dari 30 hlm…
d.penataan, pengaturan, dan pembagian fasilitas umum, kekayaan daerah, dan kekayaan Desa; dan
e.pembiayaan penataan Desa, penataan Kelurahan, dan penataan Kecamatan.

BAB III

PENATAAN DESA

Pasal 4

Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:

a.pembentukan Desa;
b.penghapusan Desa; dan
c.perubahan status Desa.

Pasal 5

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
3. c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(2)Pembentukan Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Desa Persiapan.
(3)Tata Cara atau mekanisme pemekaran, penggabungan bagian Desa, dan penggabungan beberapa Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 Kepala Keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; Halaman 7 dari 30 hlm…
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;
7. g.sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan
9. i.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
(2)Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i, diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 7

Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilakukan atas:

a.prakarsa Pemerintah Daerah; dan
b.prakarsa Masyarakat Desa.

Pasal 8

Dalam hal Pemekaran Desa dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal Pemekaran Desa dilakukan atas prakarsa Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, masyarakat desa mengusulkan kepada Kepala Desa untuk diselenggarakan musyawarah desa guna membahas rencana pemekaran Desa.

Pasal 10

(1)Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7). Halaman 8 dari 30 hlm…
(2)Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
(4)Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Wali Kota.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…