DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah semula sebesar Rp1.092.142.238.210,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.820.455.669,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.095.962.693.879,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
b.belanja Daerah semula sebesar Rp1.246.445.487.606,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp6.352.117.541,50 (enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh satu koma lima nol rupiah) sehingga jumlah belanja Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.240.093.370.064,50 (satu triliun dua Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 5 dari 17 hlm… ratus empat puluh miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam puluh empat koma lima nol); dan
c.pembiayaan Daerah semula sebesar Rp154.303.249.396,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp10.172.573.210,50 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma lima nol rupiah) sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp144.130.676.185,50 (seratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma lima nol rupiah) maka jumlah pembiayaan neto setelah perubahan menjadi sebesar Rp144.130.676.185,50 (seratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma lima nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah semula sebesar Rp311.144.087.057,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus empat puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp16.841.042.822,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp327.985.129.879,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
b.pendapatan transfer semula sebesar Rp770.633.039.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.655.475.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rp767.977.564.000,00 (tujuh ratus enam puluh Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 6 dari 17 hlm… tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp10.365.112.153,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp10.365.112.153,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) sehingga jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.pajak Daerah sebesar Rp275.233.550.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
2. b.retribusi Daerah semula sebesar Rp24.852.098.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp24.532.098.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp3.529.988.579,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula sebesar Rp7.528.450.078,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp17.161.042.822,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh satu juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar Rp24.689.492.900,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 7 dari 17 hlm… empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp707.182.177.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.218.025.000,00 (empat miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan menjadi sebesar Rp702.964.152.000,00 (tujuh ratus dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah semula sebesar Rp63.450.862.000,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.562.550.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp65.013.412.000,00 (enam puluh lima miliar tiga belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan semula sebesar Rp10.365.112.153,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp10.365.112.153,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) sehingga jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:

a.belanja operasi semula sebesar Rp1.009.466.662.839,40 (satu triliun sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 8 dari 17 hlm… sembilan koma empat nol rupiah) bertambah sebesar Rp20.360.028.521,69 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu koma enam sembilan rupiah) sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.029.826.691.361,09 (satu triliun dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu koma nol sembilan rupiah);
b.belanja modal semula sebesar Rp102.617.605.155,60 (seratus dua miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima ribu seratus lima puluh lima koma enam nol rupiah) berkurang sebesar Rp9.436.813.783,20 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma dua nol rupiah) sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan menjadi sebesar Rp93.180.791.372,40 (sembilan puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma empat nol rupiah);
c.belanja tidak terduga semula sebesar Rp23.687.459.371,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp17.270.085.779,99 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan rupiah) sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi sebesar Rp6.417.373.591,01 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu koma nol satu rupiah); dan
d.belanja transfer semula sebesar Rp110.673.760.240,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.246.500,00 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rp110.668.513.740,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 9 dari 17 hlm…

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:
1. a.belanja pegawai semula sebesar Rp441.461.211.746,46 (empat ratus empat puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh enam koma empat enam rupiah) berkurang sebesar Rp5.046.840.626,07 (lima miliar empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh enam koma nol tujuh rupiah) sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan menjadi sebesar Rp436.414.371.120,39 (empat ratus tiga puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh koma tiga sembilan rupiah);
2. b.belanja barang dan jasa semula sebesar Rp482.593.677.519,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp13.247.582.524,69 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat koma enam sembilan rupiah) sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan menjadi sebesar Rp495.841.260.043,69 (empat ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu empat puluh tiga koma enam sembilan rupiah);
3. c.belanja hibah semula sebesar Rp72.323.573.573,94 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma sembilan empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.995.686.623,07 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma nol tujuh rupiah) sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan menjadi sebesar Rp86.319.260.197,01 (delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh koma nol satu rupiah); dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 10 dari 17 hlm…
4. d.belanja bantuan sosial semula sebesar Rp13.088.200.000,00 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.836.400.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan menjadi sebesar Rp11.251.800.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersumber dari:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp23.769.975.090,60 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh koma enam nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.615.505.531,90 (empat miliar enam ratus lima belas juta lima ratus lima ribu lima ratus tiga puluh satu koma sembilan nol rupiah) sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan menjadi sebesar Rp28.385.480.622,50 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh dua koma lima nol rupiah);
2. b.belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar Rp51.260.403.776,50 (lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma lima nol rupiah) berkurang sebesar Rp13.471.833.262,70 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua koma tujuh nol rupiah) sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan menjadi sebesar Rp37.788.570.513,80 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga belas koma delapan nol rupiah);
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp27.126.915.568,50 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh delapan koma lima nol rupiah) berkurang sebesar Rp371.798.432,40 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 11 dari 17 hlm… puluh dua koma empat nol rupiah) sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp26.755.117.136,10 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh enam koma satu nol rupiah);
4. d.belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp429.230.720,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp177.607.620,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu enam rstus dua puluh rupiah) sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan menjadi sebesar Rp251.623.100,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah); dan
5. e.belanja modal aset lainnya semula sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c semula sebesar Rp23.687.459.371,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp17.270.085.779,99 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan rupiah) sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi sebesar Rp6.417.373.591,01 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu koma nol satu rupiah)
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari:
1. a.belanja bagi hasil semula sebesar Rp30.008.564.840,00 (tiga puluh miliar delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan menjadi sebesar Rp29.976.564.840,00 (dua puluh sembilan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 12 dari 17 hlm… miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah); dan
2. b.belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp80.665.195.400,00 (delapan puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp26.753.500,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah belanja bantuan keuangan ;setelah perubahan menjadi sebesar Rp80.691.948.900,00 (delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp154.303.249.396,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp10.172.573.210,50 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma lima nol rupiah) sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp144.130.676.185,50 (seratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma lima nol rupiah).

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang semula sebesar Rp154.303.249.396,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp10.172.573.210,50 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma lima nol rupiah) sehingga jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan menjadi sebesar Rp144.130.676.185,50 (seratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma lima nol rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 13 dari 17 hlm…

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini melalui anggaran tidak terduga.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 14 dari 17 hlm…

a.Lampiran I memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b.Lampiran II memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
c.Lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d.Lampiran IV memuat rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan Daerah Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
1. 1.rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
2. 2.rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
3. 3.rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
4. 4.sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan Perubahan APBD;
5. 5.sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PPASP dengan rancangan Perubahan APBD; dan
6. 6.sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan Program Prioritas Daerah; dan
e.Lampiran V memuat informasi lainnya antara lain:
1. 1.daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
2. 2.daftar Piutang Daerah;
3. 3.daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
4. 4.daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
5. 5.daftar Subkegiatan tahun jamak (multi years);
6. 6.daftar Dana Cadangan; dan
7. 7.daftar Pinjaman Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 15 dari 17 hlm…

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah semula sebesar Rp1.092.142.238.210,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.820.455.669,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.095.962.693.879,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
b.belanja Daerah semula sebesar Rp1.246.445.487.606,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp6.352.117.541,50 (enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh satu koma lima nol rupiah) sehingga jumlah belanja Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.240.093.370.064,50 (satu triliun dua Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 5 dari 17 hlm… ratus empat puluh miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam puluh empat koma lima nol); dan
c.pembiayaan Daerah semula sebesar Rp154.303.249.396,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp10.172.573.210,50 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma lima nol rupiah) sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp144.130.676.185,50 (seratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma lima nol rupiah) maka jumlah pembiayaan neto setelah perubahan menjadi sebesar Rp144.130.676.185,50 (seratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma lima nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah semula sebesar Rp311.144.087.057,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus empat puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp16.841.042.822,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp327.985.129.879,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
b.pendapatan transfer semula sebesar Rp770.633.039.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.655.475.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rp767.977.564.000,00 (tujuh ratus enam puluh Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 6 dari 17 hlm… tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp10.365.112.153,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp10.365.112.153,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) sehingga jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.pajak Daerah sebesar Rp275.233.550.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
2. b.retribusi Daerah semula sebesar Rp24.852.098.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp24.532.098.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp3.529.988.579,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula sebesar Rp7.528.450.078,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp17.161.042.822,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh satu juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar Rp24.689.492.900,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 7 dari 17 hlm… empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp707.182.177.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.218.025.000,00 (empat miliar dua ratus delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan menjadi sebesar Rp702.964.152.000,00 (tujuh ratus dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah semula sebesar Rp63.450.862.000,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.562.550.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp65.013.412.000,00 (enam puluh lima miliar tiga belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan semula sebesar Rp10.365.112.153,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp10.365.112.153,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) sehingga jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:

a.belanja operasi semula sebesar Rp1.009.466.662.839,40 (satu triliun sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 8 dari 17 hlm… sembilan koma empat nol rupiah) bertambah sebesar Rp20.360.028.521,69 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu koma enam sembilan rupiah) sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.029.826.691.361,09 (satu triliun dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu koma nol sembilan rupiah);
b.belanja modal semula sebesar Rp102.617.605.155,60 (seratus dua miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima ribu seratus lima puluh lima koma enam nol rupiah) berkurang sebesar Rp9.436.813.783,20 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma dua nol rupiah) sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan menjadi sebesar Rp93.180.791.372,40 (sembilan puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma empat nol rupiah);
c.belanja tidak terduga semula sebesar Rp23.687.459.371,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp17.270.085.779,99 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan rupiah) sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi sebesar Rp6.417.373.591,01 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu koma nol satu rupiah); dan
d.belanja transfer semula sebesar Rp110.673.760.240,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.246.500,00 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rp110.668.513.740,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 9 dari 17 hlm…

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:
1. a.belanja pegawai semula sebesar Rp441.461.211.746,46 (empat ratus empat puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh enam koma empat enam rupiah) berkurang sebesar Rp5.046.840.626,07 (lima miliar empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh enam koma nol tujuh rupiah) sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan menjadi sebesar Rp436.414.371.120,39 (empat ratus tiga puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh koma tiga sembilan rupiah);
2. b.belanja barang dan jasa semula sebesar Rp482.593.677.519,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp13.247.582.524,69 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat koma enam sembilan rupiah) sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan menjadi sebesar Rp495.841.260.043,69 (empat ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu empat puluh tiga koma enam sembilan rupiah);
3. c.belanja hibah semula sebesar Rp72.323.573.573,94 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma sembilan empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.995.686.623,07 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma nol tujuh rupiah) sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan menjadi sebesar Rp86.319.260.197,01 (delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh koma nol satu rupiah); dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 10 dari 17 hlm…
4. d.belanja bantuan sosial semula sebesar Rp13.088.200.000,00 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.836.400.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan menjadi sebesar Rp11.251.800.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersumber dari:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp23.769.975.090,60 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh koma enam nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.615.505.531,90 (empat miliar enam ratus lima belas juta lima ratus lima ribu lima ratus tiga puluh satu koma sembilan nol rupiah) sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan menjadi sebesar Rp28.385.480.622,50 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh dua koma lima nol rupiah);
2. b.belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar Rp51.260.403.776,50 (lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma lima nol rupiah) berkurang sebesar Rp13.471.833.262,70 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua koma tujuh nol rupiah) sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan menjadi sebesar Rp37.788.570.513,80 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga belas koma delapan nol rupiah);
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp27.126.915.568,50 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh delapan koma lima nol rupiah) berkurang sebesar Rp371.798.432,40 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 11 dari 17 hlm… puluh dua koma empat nol rupiah) sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp26.755.117.136,10 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh enam koma satu nol rupiah);
4. d.belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp429.230.720,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp177.607.620,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu enam rstus dua puluh rupiah) sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan menjadi sebesar Rp251.623.100,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah); dan
5. e.belanja modal aset lainnya semula sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp31.080.000,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c semula sebesar Rp23.687.459.371,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp17.270.085.779,99 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan rupiah) sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi sebesar Rp6.417.373.591,01 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu koma nol satu rupiah)
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari:
1. a.belanja bagi hasil semula sebesar Rp30.008.564.840,00 (tiga puluh miliar delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan menjadi sebesar Rp29.976.564.840,00 (dua puluh sembilan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 12 dari 17 hlm… miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah); dan
2. b.belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp80.665.195.400,00 (delapan puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp26.753.500,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah belanja bantuan keuangan ;setelah perubahan menjadi sebesar Rp80.691.948.900,00 (delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini melalui anggaran tidak terduga.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

a.Lampiran I memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b.Lampiran II memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
c.Lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d.Lampiran IV memuat rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan Daerah Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
1. 1.rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
2. 2.rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
3. 3.rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
4. 4.sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan Perubahan APBD;
5. 5.sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PPASP dengan rancangan Perubahan APBD; dan
6. 6.sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan Program Prioritas Daerah; dan
e.Lampiran V memuat informasi lainnya antara lain:
1. 1.daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
2. 2.daftar Piutang Daerah;
3. 3.daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
4. 4.daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
5. 5.daftar Subkegiatan tahun jamak (multi years);
6. 6.daftar Dana Cadangan; dan
7. 7.daftar Pinjaman Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 15 dari 17 hlm…

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.