DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 terdiri:

a.pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp959.408.615.762,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
b.belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.053.740.966.762,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dengan defisit sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
c.pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp959.408.615.762,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang bersumber dari: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 3 dari 13 hlm…

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp345.409.581.462,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.198.001.983,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta seribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.532.098.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.029.988.579,00 (empat miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.649.492.900,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp613.999.034.300,00 (enam ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 4 dari 13 hlm…
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.855.953.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.143.081.300,00 (enam puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.053.740.966.762,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp882.785.764.932,33 (delapan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma tiga tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp416.552.222.968,73 (empat ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.285.767.527,92 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh koma sembilan dua rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.915.274.435,68 (enam puluh miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima koma enam delapan rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 5 dari 13 hlm…
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.032.500.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp59.619.285.252,67 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua koma enam tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. d.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.439.894.563,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.469.779.005,40 (delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima koma empat nol rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.541.130.884,27 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat koma dua tujuh rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.480.800,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp10.896.530.279,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 6 dari 13 hlm…

Pasal 10

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp100.439.386.298,00 (seratus miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp31.573.009.998,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.866.376.300,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 terdiri:

a.pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp959.408.615.762,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
b.belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.053.740.966.762,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dengan defisit sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
c.pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 3

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp345.409.581.462,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.198.001.983,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta seribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.532.098.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.029.988.579,00 (empat miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.649.492.900,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp613.999.034.300,00 (enam ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 4 dari 13 hlm…
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.855.953.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.143.081.300,00 (enam puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 6

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp882.785.764.932,33 (delapan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma tiga tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp416.552.222.968,73 (empat ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.285.767.527,92 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh koma sembilan dua rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.915.274.435,68 (enam puluh miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima koma enam delapan rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Halaman 5 dari 13 hlm…
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.032.500.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp59.619.285.252,67 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua koma enam tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. d.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.439.894.563,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.469.779.005,40 (delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima koma empat nol rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.541.130.884,27 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat koma dua tujuh rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.480.800,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 9

Pasal 10

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp100.439.386.298,00 (seratus miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp31.573.009.998,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.866.376.300,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 11

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.