DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas Daerah; e. Badan Daerah; dan f. Kecamatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3.Walikota adalah Walikota Batu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Batu.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Batu.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Inspektorat Tipe B.
(4)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Dinas Daerah yang terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
2. b.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. c.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
4. d.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
5. e.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
6. f.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan serta urusan pemerintahan bidang kearsipan;
7. g.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
8. h.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
9. i.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. l.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. m.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14. n.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
15. o.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
16. p.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
17. q.Dinas Penanggulangan Kebakaran Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
18. r.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
(5)Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan Badan Daerah yang terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. b.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3. c.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
1. a.Kecamatan Batu dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Bumiaji dengan Tipe A; dan
3. c.Kecamatan Junrejo dengan Tipe A.

Pasal 5

Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kelurahan ditetapkan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 8

(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi.
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kelas A untuk menangani beban kerja yang besar; dan
2. b.Kalas B untuk menangani beban kerja yang kecil.
(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 9

(1)Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi.
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kelas A untuk menangani beban kerja yang besar; dan
2. b.Kelas B untuk menangani beban kerja yang kecil.
(3)Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 10

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan dan kesehatan, yang menangani:

a.Urusan pemerintahan bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kota dengan berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal; dan
b.Urusan pemerintahan bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
c.Dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…