DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pasar telah dilaksanakan pengembangan, penambahan, dan pembangunan pasar;
c.bahwa perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang dinamis perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan terkait Retribusi Pelayanan Pasar;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); SALINAN Halaman 2 dari 16 hlm…
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagai berikut:
5. 1.Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 10 dan angka 14 diubah, angka 4, angka 8, angka 9, angka 17, angka 20, angka 21 dan angka 26 dihapus, dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 28, 29, dan 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3.Walikota adalah Walikota Batu. Halaman 3 dari 16 hlm…
4.Dihapus.
5.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu.
6.Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
7.Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa dilingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
8.Dihapus.
9.Dihapus.
10.Golongan Pasar adalah klasifikasi pemakaian toko atau los yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan pemakaian, toko, los, dan pelataran.
11.Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
12.Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13.Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas pasar.
14.Pelataran adalah halaman di dalam lingkungan pasar yang disediakan secara khusus dan dikuasai Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan diizinkan secara tertulis oleh Walikota untuk dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
15.Toko adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha barang dan jasa.
16.Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
17.Dihapus.
18.Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak.
19.Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada acara-acara tertentu.
20.Dihapus. Halaman 4 dari 16 hlm…
21.Dihapus.
22.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23.Pejabat/Petugas Pasar adalah Pejabat yang ditunjuk dan atau ditugaskan oleh Kepala Daerah.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26.Dihapus.
27.Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
29.Retribusi langganan adalah pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
30.Retribusi harian adalah pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar untuk jangka waktu tertentu yang meliputi: Halaman 5 dari 16 hlm…
1. a.Toko atau los;
2. b.Lahan pasar;
3. c.Tempat berjualan di pelataran pasar;
4. d.Toilet/WC umum;
5. e.Parkir bongkar muat;
6. f.Pasar Hewan; dan
7. g.Pasar Insidental.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.
(3)Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(5)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(6)Penetapan peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

4.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Dalam hal pedagang mengalami kondisi tertentu yang disebabkan suatu hal, harus menempati tempat penampungan sementara, pedagang yang bersangkutan dikenakan tarif sebagaimana Halaman 6 dari 16 hlm… tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah kondisi yang bersifat keadaan kahar (force majeure).

5.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kartu langganan.
(3)Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

6.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Retribusi langganan dan Retribusi harian tidak dapat diterapkan bersamaan terhadap 1 (satu) Objek Retribusi yang sama.
(2)Objek Retribusi pelayanan pasar berupa penggunaan Toko atau Los dapat dipungut menggunakan Retribusi langganan atau Retribusi harian berdasarkan kesepakatan antara subjek retribusi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan.
(3)Objek Retribusi pelayanan pasar berupa penggunaan pelataran pasar harus dipungut dengan retribusi harian.

7.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Halaman 7 dari 16 hlm…
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

8.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Dihapus.
(3)Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

9.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
(2)Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Halaman 8 dari 16 hlm…

10.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan di antara ayat

(1)dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai atau nontunai sejak diterbitkannya SKRD atau kartu langganan dan/atau saat diberikan karcis.
(1a)Tata cara pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Jasa layanan perbankan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(2)Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
(3)Batas waktu pembayaran dan penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerima paling lambat 2 (dua) hari kerja harus disetor ke Kas Umum Daerah.

11.Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…