DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Ringkasan

APBD Kota Batu Tahun 2024

Isi peraturan

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdii atas pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 1.034.324.524. 163,00
b.Belanja Daerah Rp 1.231.956.958.267,00 Defisit Rp (197.632.434.604,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 197.632.434.604,00 Sisa l,ebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp t92.632.434.604,00
2. 2.Pengeluaran Rp O,OO Pembiayaan Netto Rp 197.632.434.604,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rpl.034.324.524.163,00 (satu triliun tiga puluh empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp281.26O.579.030,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta 1ima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.l,ain-l,ain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 5 Halaman 5 dari 12 hlrn...

Pasal 4

l2l Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.65 1.738.45 1,O0 (dua ratus empat puluh miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.042.378.000,00 (tiga puluh miliar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.529.988.579,00 (Tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu l-ima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(5)I-ain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.036.474.0OO,O0 (tujuh miliar tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp743.847.871.847,OO (tujuh ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah. 12) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68f .093.506.078,00 (enam ratus delapan puluh satu miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh puluh delapan rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b direncana-kan sebesar Rp62.754.365.769,OO (enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.216.073.286,00 (sembilan miliar dua ratus enarn belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Hala:nan 6 dari 12 hhn,.. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24 direncanakan sebesar Rp1.231.956.95A.767,OO (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp972.763.945.404,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial. (21 Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesan Rp422.37 4.658.7 39,OO (empat ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp437.760.917.899,OO (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93. 1 70.768 .7 66,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.400.100.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus juta seratus ribu rupiah). Halaman 7 dari 12 hlm..

Pasal 7

(1)(2t
(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp133.734. 108.31 l,0O (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
c.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
d.Belanja Modal Aset Tetap l,ainnya; dan
e.Belanja Modal Aset l,ainnya. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.156.883.318,00 (tujuh belas miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah). Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65. 1 14.273.082,00 (enam puluh lima miliar seratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.570.002.361,00 (lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp757.949.550,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp23.463.230.807,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah). (l) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 101.995.674.245,00 (seratus satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas: Halaoan 8 dad 12 hlra...

Pasal 11

a.Belanja Bagr Hasil; dan
b.Belanja Bantuan Keuangan. (21 Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp27.069.411.645,00 (dua puluh tujuh miliar enam puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). t3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.926.262.600,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah). Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp197.632.a34.6O4,OO (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Penerimaan Pembiayaan; dan
2. b.PengeluaranPembiayaan.

Pasal 14

(1)Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp197.632.434.604,OO (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah). {21 Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp197.632.434.604,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah). Halaman 9 dari 12 hlrn,.

Pasal 12

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp197.632.434.604,OO (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. (21 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) direncanakan sebesar Rp197.632.434.604,OO (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah). (l) (2t
(3)
(4)Dalam hal terdapat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang selanjutnya dimasukan da-lam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3. c.kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aklivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan teqadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yarlg disebabkan oleh keadaan darurat. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
5. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
6. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
7. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, sefta amanat - peraturan perundang_undangan; dan/atau
8. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yi.rg t"bih b""r. bagi Pemerintah Daerah dan/atau rnasyarakat.

Pasal 16

Uraran lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercitum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari: Halaman 1O dari 12 hlm.--

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdii atas pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 1.034.324.524. 163,00
b.Belanja Daerah Rp 1.231.956.958.267,00 Defisit Rp (197.632.434.604,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 197.632.434.604,00 Sisa l,ebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp t92.632.434.604,00
2. 2.Pengeluaran Rp O,OO Pembiayaan Netto Rp 197.632.434.604,00

Pasal 3

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp281.26O.579.030,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta 1ima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.l,ain-l,ain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 5 Halaman 5 dari 12 hlrn...

Pasal 4

(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.042.378.000,00 (tiga puluh miliar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.529.988.579,00 (Tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu l-ima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(5)I-ain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.036.474.0OO,O0 (tujuh miliar tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp743.847.871.847,OO (tujuh ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah. 12) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68f .093.506.078,00 (enam ratus delapan puluh satu miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh puluh delapan rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b direncana-kan sebesar Rp62.754.365.769,OO (enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp972.763.945.404,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial. (21 Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesan Rp422.37 4.658.7 39,OO (empat ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp437.760.917.899,OO (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93. 1 70.768 .7 66,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.400.100.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus juta seratus ribu rupiah). Halaman 7 dari 12 hlm..

Pasal 7

(1)(2t
(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 9

a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
c.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
d.Belanja Modal Aset Tetap l,ainnya; dan
e.Belanja Modal Aset l,ainnya. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.156.883.318,00 (tujuh belas miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah). Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65. 1 14.273.082,00 (enam puluh lima miliar seratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.570.002.361,00 (lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp757.949.550,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp23.463.230.807,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah). (l) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 101.995.674.245,00 (seratus satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas: Halaoan 8 dad 12 hlra...

Pasal 11

a.Belanja Bagr Hasil; dan
b.Belanja Bantuan Keuangan. (21 Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp27.069.411.645,00 (dua puluh tujuh miliar enam puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). t3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.926.262.600,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah). Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp197.632.a34.6O4,OO (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Penerimaan Pembiayaan; dan
2. b.PengeluaranPembiayaan.

Pasal 14

(1)Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp197.632.434.604,OO (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah). {21 Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp197.632.434.604,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah). Halaman 9 dari 12 hlrn,.

Pasal 12

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp197.632.434.604,OO (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. (21 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) direncanakan sebesar Rp197.632.434.604,OO (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah). (l) (2t
(3)
(4)Dalam hal terdapat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang selanjutnya dimasukan da-lam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3. c.kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aklivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan teqadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yarlg disebabkan oleh keadaan darurat. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
5. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
6. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
7. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, sefta amanat - peraturan perundang_undangan; dan/atau
8. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yi.rg t"bih b""r. bagi Pemerintah Daerah dan/atau rnasyarakat.