DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud pembentukan PT BWR adalah: a. untuk mengembangkan potensi peluang daerah dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Batu; dan b. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap PAD. Pembentukan PT BWR bertujuan untuk: a. menarik minat penanam modal dalam negeri dan luar negeri untuk bersama PT BWR dalam mengembangkan usaha jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, dan jasa pendidikan dan pelatihan; b. meningkatkan PAD agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, dan jasa pendidikan dan pelatihan di Kota Batu sangat strategis untuk dikembangkan, dipandang perlu potensi tersebut dikelola secara profesional melalui Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa Pemerintah Kota Batu berupaya meningkatkan kinerja pelayanan Badan Usaha Milik Daerah menyongsong era globalisasi, dipandang perlu mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dipandang tidak memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BATU WISATA RESOURCE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Batu.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Batu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu.
6.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
7.Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource yang selanjutnya disingkat PT BWR adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kota Batu bertugas mengembangkan sarana untuk kemajuan ekonomi Kota Batu melalui Usaha pelayanan kepariwisataan, Perdagangan,jasa keuangan dan jasa pendidikan dan pelatihan.
8.Komisaris adalah Komisaris PT BWR.
9.Direksi adalah Direksi PT BWR.
10.Saham adalah bukti pemilikan modal PT BWR baik berupa uang maupun barang.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham PT BWR.
12.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BWR.
13.Karyawan adalah karyawan PT BWR.
14.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PT. BWR dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Maksud pembentukan PT BWR adalah:

a.untuk mengembangkan potensi peluang daerah dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Batu; dan
b.mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap PAD.

Pasal 3

Pembentukan PT BWR bertujuan untuk:

a.menarik minat penanam modal dalam negeri dan luar negeri untuk bersama PT BWR dalam mengembangkan usaha jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, dan jasa pendidikan dan pelatihan;
b.meningkatkan PAD agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
c.mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.

Pasal 4

Pembentukan PT BWR dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.kedayagunaan; dan
d.kehasilgunaan.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas yakni PT BWR.
(2)Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah perkonomian milik Pemerintah Daerah dengan misi melaksanakan kegiatan usaha secara menguntungkan dan dapat menciptakan kegiatan perekonomian yang kondusif di daerah.
(3)PT BWR berbadan hukum Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan kegiatannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)PT BWR mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kegiatan usaha.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT BWR mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, jasa pendidikan dan pelatihan, dan usaha terkait lainnya;
2. b.pengembangan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat;
3. c.pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan;
4. d.pengelolaan aset yang dipisahkan untuk memberikan kontribusi berupa bagian laba kepada pemerintah daerah;
5. e.peningkatan pendapatan asli daerah; dan
6. f.pengembangan profesionalisme sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja dan mendapat keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PT BWR melakukan usaha yang meliputi:

a.pengelolaan aset baik pada aspek peningkatan nilai tambah, keselamatan aset, keutuhan dan pendayagunaan aset secara profesional dan bertanggungjawab;
b.upaya menyangga pertumbuhan perekonomian masyarakat sektor riil dalam hal pembangunan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara profesional dan bertanggungjawab;dan
c.kerjasama dengan pihak swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai upaya pengembangan jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, dan jasa pendidikan dan pelatihan.

BAB VI

TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 8

(1)PT BWR berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Batu.
(2)PT BWR dapat bertindak sendiri atau sebagai konsorsium bersama-sama dengan investor baik di dalam maupun di luar negeri untuk membentuk beberapa anak perusahaan guna melaksanakan suatu bidang usaha baik di dalam maupun di luar Kota Batu.

BAB VII

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar PT BWR seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah disetor sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.Pemerintah Kota Batu sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus); dan
2. b.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kota Batu sebesar 1% (satu perseratus).
(4)Ketentuan mengenai permodalan PT BWR diatur dalam anggaran dasar perusahaan termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan dan disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN

Pasal 10

Organ terdiri dari:

a.RUPS;
b.Komisaris; dan
c.Direksi

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…