DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perda ini diantaranya diatur susunan perangkat daerah Kota Baubau terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, 23 Dinas, 5 Badan. Selain perangkat daerah tersebut, juga terdapat 8 Kecamatan. Dalam perda juga diatur pula tentang pembentukan UPT.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Baubau;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3.Walikota adalah Walikota Baubau;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Baubau;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Baubau;
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
8.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Baubau
9.Dinas adalah Dinas Daerah Kota Baubau;
10.Badan adalah Badan Daerah Kota Baubau;
11.Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari daerah Kota Baubau yang dipimpin oleh Camat;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat;
15.Fungsi penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Baubau merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Baubau merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kota Baubau merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 3
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub satuan polisi pamong praja;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan statistik;
16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. 18.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
21. 21.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang parawisata dan Ekonomi kreatif;
22. 22.Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 4
23. 23.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2. 2.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe C melaksanakan Fungsi Penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta Pengembangan sumber daya manusia;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Wolio Tipe A;
2. b.Kecamatan Betoambari Tipe A;
3. c.Kecamatan Bungi Tipe B;
4. d.Kecamatan Sorawolio Tipe B;
5. e.Kecamatan Murhum Tipe B;
6. f.Kecamatan Kokalukuna Tipe A;
7. g.Kecamatan Lea-Lea Tipe B;
8. h.Kecamatan Batupoaro Tipe B.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, dengan memperhatikan asas:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.pembagian habis tugas;
d.rentang kendali;
e.tata kerja yang jelas; dan
f.fleksibilitas. 5

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau setelah dikonsultasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Baubau di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota Baubau;
(2)Satuan pendidikan Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Baubau di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota Baubau sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Walikota Baubau dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil 6

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…