DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Indonesia, Kota Baubau

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH, BAB III PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH, BAB IV KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KELEMBAGAAN, BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS, BAB VI PEMBIAYAAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan lingkungan y g baik dan sehat agar masyarakat mampu bertempat tiliggal s rta menghuni rum.ah yang layak, sehat, aman dan: harm is perlu dilakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh nielalui u ya pengelolan secara terencana, terpadu, profesional, ! siste tis, menyeluruh dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 a t (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peru ahan dan Kawasan Perrnukiman, pencegahan dan peningka n kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukirnan uh wajib dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ tau setiap orang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebag · ana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu enetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pen.in Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kum i I

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; !
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahup 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 4120);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 t tang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Neg a Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambatlan Le baran Negara Nomor 5188), sebagaimana telah diubah,be9era a kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahf.n 20 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganp Und g-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja me jadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 'Indqnesia T un 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nmrlor 685 ; Mengingat: Menimbang: a bahwa, setiap orang berhak hidup sej tera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan ling ngan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan da I WALI KOTA BAUBAU1, • PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP ERUMAHAN KUMUH I DAN PERMUKIMAN KUMUH I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA SA ! ,. I ... TENTANG I WALI KOTA BAUBALj PROVINS I SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KOTA ~AUBA NOMOR . 5'. TAHUN iri~ I 2
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kep Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengg I urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan Daerah. '. unsur penyelenggara ! urusan pemerintahan 3. 2. I Pemerintah Daerah adalah kepala daerah I sebag Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wall Kota adalah Wali Kota Baubau. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kota adalah Kata Baubau. Pasal 1
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I ~onesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara'.n Neg a Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah ldiubah eberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 ahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pen I anti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang pipta rja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik donesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nornor , 88 un 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan -Perum dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik donesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia Nomor 5615).
16.Peraturan Pemerintah Nomor 14 un 2016 tentang Penyelenggaraan Peru.mah.an dan wasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia T un 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik In onesia Nomor 5883);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum d Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentangPenceg an Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumaharu Kum h Dan Perrnukiman Kumuh {Berita Negara Republik In; onesia Tahun 2018 Nomor 785). 1 . I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOT clan I W ALI KOTA BAUBAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTkG I PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PE PERMUKIMAN KUMUH. Menetapkan: ,. 3 21. 20. 19. 18. I Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik be I at kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkung n termaksud sebagian aspek tata bangunan. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untu perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permu · ' menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan pen ta.an mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, s a dan utilitas umum perumahan dan permukiman. ,' I Permukiman kembali adalah kegiatan memindahkan : asyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukim kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai den . an rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku am tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahanl dan p . ukiman yang sehat, aman, serasi clan teratur. 17. 16. untuk pelayanan15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. Rurnah adalah bangunan gedung yang berfungsi 'ebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, 1 erminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pe~ya. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkaipideng prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai basil upaya pemeriuhan mah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan j hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai pra arana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fu I gsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pe desaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkung , hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghi upan. Perumahan kumuh adalah perumahan yang engalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, Permukiman kumuh adalah permukiman yang ti layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan gunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan Pl asarana yang tidak memenuhi syarat. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk enghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perm an kumuh baru. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk eningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umu . I Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik ling ungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan b rtempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan 'hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan lingkungan hunian. I Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keand Ian perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas I um um agar tetap laik fungsi. 5. ) ,. 4

Pasal 4

(1)Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya erumahan kumuh dan pennukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehid' pan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk men egah tumbuh dan I berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman muh baru. {2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya :erumahan kurnuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada aya (1) mencakup:
1. a.Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tin ·
2. b.Ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas u um;
3. c.Penurunan kualitas rumah, perumahan, d permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan .
4. d.Pembangunan rumah, perumahan, dan permuki yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB II

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBA GNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH B U

Pasal 3

Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya p rumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; :
b.peningkatan kualitas terhadap perumahan kum h dan pennukiman kumuh;
c.kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan local; d, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; I
e.pembiayaan.

(2)Peraturan Daerah ini dimaks:::: 2 sebagai land I san bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumu . I Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mencegah tumbuh dan berkembangnya per mahan kumuh dan pennukiman kumuh baru dalam mempertah I perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terja a kualitasnya;
2. b.meningkatkan kualitas terhadap perumahan ku uh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kaw '.san permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, s 'rasi, dan teratur. ( I) i i Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan o ang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan ad 1nya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan ang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuanlyang in in dicapai bersama. I 23.
  1. 22.man kumuh adalah ukiman kumuh yang ebagai dasar dalam an kumuh. ) e. dan berkembangnya mana dimak:sud dalam s

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh perumahan kumuh dan permukiman kumuh barct sebag Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara: 11

a.pemantauan;

Pasal 6

(1)Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana sud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi perizinan terkait deng ! lokasi dan perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik bang nan dan prasarana, sarana, dan utilitas. I
(2)Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana aksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi standar teknis menurut krite
1. a.bangunan gedung; .1 b. jalan lingkungan;
2. c.penyediaan air minum;
3. d.drainase lingkungan;
4. e.pengelolaan air limbah;
5. f.pengelolaan persampahan; dan
6. g.proteksi kebakaran. I {3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana d maksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan terhad Ip pemenuhan:
7. a.persyaratan administratif;dan
8. b.persyaratan teknis, I
(4)Dalam hal basil pengawasan clan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan, standar teknis, dan kelayakan fung~i sebag imana dimaksud pada ayat (1), ayat (2} dan ayat (3} terdapat ketidakkesesu · , Pemerintah Daerah melakukan upaya penanganan sesuai kewenarigannya I /
1. a.perizinan;
2. b.standar teknis; dan
3. c.kelaikan fungsi. I I
(2)Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian erizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dim sud dalam ayat {l) dilakukan untuk menjarnin bahwa hasil perenc aan perumahan dan permukiman sesuai dengan perizinan yang diperole dan standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permu ·· 'man.
(3)Kesesuaian terhadap penzman dan standar teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat {l) huruf a dan huruf b ilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan perumahan d I permukiman.
(4)Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana d aksud pada ayat (1) I huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan i perum an dan pennukiman berdasarkan perizinan. I , I
(3)Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya p rumahan kumuh dan permukiman kumuh barn dilaksanakan melalui: I
1. a.pengawasan dan pengendalian; clan 1·
2. b.pemberdayaan masyarakat.
(1)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksu I dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap: 6 dilaksanakan oleh ggung jawab dalam peran masyarakat. I dan berkembangnya ebagaitnana diinaksud ian hasil pemantauan ( 1} Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh perumahan kumuh dan permuk:iman kumuh baru dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan penyam dan evaluasi. I I .
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada 'ayat ( I) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang be I urusan perumahan dan perm.ukiman dengan meliba I "

Pasal 9

(1)Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berk rnbangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana d '. aksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara teruku dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaks I akan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang bertanggun iawab dalam urusan perumahan dan permukiman yang melakukan den an melibatkan peran masyarakat. I I
(3)Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang me iliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan awasan permukiman.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dil kan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
1. a.Perizinan dan standar teknis pada tahap ncanaan dan tahap pembangunan;dan I
2. b.kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan~
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada aya (1) clisertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkemban ·1 a perumahan kumuh clan pennukiman kumuh baru.
(2)Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud [pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan meliba · peran masyarakat;
(3)Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud da ayat ( 1} huruf a clilakukan melalui pengamatan lapangan pada 1 lkasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh. · I
(4)Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana di aksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan: ,
1. a.data dan informasi mengenai kondisi eksisting pe i ahan clan kawasan permukiman. I
2. b.pengaduan masyarakat maupun media massa,
(5)Pemantauan terhadap turnbuh dan berkembangnya p rumahan kumuh dan permukiman kumuh barn sebagaimana climaksud p lda ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan. I

Pasal 8

(1)Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya p rumahan kumuh dan permukiman kumuh barn sebagaimana dimaksud d I am Pasal 7 h uruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan sec
1. a.langsung; dan/ atau .!
2. b.tidak langsung.
3. b.evaluasi; dan
4. c.pelaporan. r I 7

Pasal 13

(1)Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam I Pasal 12 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk, menin atkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat 'terkait lpencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan ermukiman kumuh, . I
(2)Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada aY,at (1) apat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan nakan alat bantu dan/ atau alat peraga. ,, I
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h ruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui asilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swaday masyarakat. (3} Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pa a ayat (2} meliputi kapasitas dalam hal: a perencanaan perumahan dan permukiman sesu dengan perizinan dan standar teknis; dan I
1. b.pembangunan fisik bangunan dan prasarana sarana, dan utilitas um.um sesuai dengan perizinan d.an standar te
(4)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada I ayat (1 merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
1. a.penyuluhan;
2. b.pembimbingan;dan
3. c.bantuan teknis.
(5)Pelayanan informasi sebagaimana dimaksu~ ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi b gi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi . al-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman ku h. ,,- I Bagian Ketiga j Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

(1)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud alam Pasal 4 ayat 3 hurufb dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
1. a.pendampingan; dan
2. b.pelayanan informasi. ana dimaksud dalam tidaksesuaian, maka sesuai dengan Dalam ha1 hasil pengawasan dan pengendalian sebagai Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 terdapat Pemerintah Daerah melakukan upaya kewenangannya.

Pasal 11

(3)Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli ybg me I iliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan I rmukiman. '
(4)Pelaporan basil pemantauan dan evaluasi sebagaim dimaksud pada ayat
(1)dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah; untuk I melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya peru ahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan. I
(5)Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana imaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat. I I' 8

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018