(1)Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
(21 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Ja1an sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.
(3)Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(4)Dalam ha-l terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
(5)Berdasarkan . . .
(5)Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.
(6)Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
1.antarpusat kegiatan nasional;
2.antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/ atau
3.pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
b.Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;
c.Jalan strategis nasional; dan
d.Jalan To1.
(71 Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
b.Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
c.Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
(8)Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Jalan...
FRESTDEN
a.Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
b.Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
f.ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
2.ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
3.antaribu kota kecamatan;
4.ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
5.ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
6.antarpusat kegiatan lokal;
7.antardesa; dan
8.poros desa.
c.Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
d.Jalan strategis kabupaten.
(9)Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:
a.antarpusat pelayanan dalam kota;
b.pusat pelayanan dengan persil;
c.antarpersil;
d.antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan
e.Jalan poros desa dalam wilayah kota.
(10)Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8.Di antara . . .
8 REPUBLIK INDONES Di antara Pasa1 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut: Pasal 9,4'
(1)Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.
(2\ Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a.pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
b.kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
c.kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
d.bertambah atau berkurangnya peran Jalan;
atau
e.kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
(3)Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 9 Pasal 11... -L2 -