DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang g Peyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa Tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan Penyertaan Modal Daerah; Penetapan Aset; Bentuk Penyertaan Modal; Pengendalian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Peyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa Tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi. 2 Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15.Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
16.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A); 4 Nomor: 188342/Kepber-12-Huk/XII/2013 Nomor: 174.2/34/DPRD/XII/2013
17.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang (Lembaran Daerah Kota Bekasi 2009 Nomor 4 Seri E). Memperhatikan: Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tentang Persetujuan 5 (lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA TANAH, JARINGAN DAN BANGUNAN PERMANEN DARI PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Kota Bekasi adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Badan Pengelola Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang tidak dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang antara lain berbentuk Tanah untuk Bangunan Jaringan, Instalasi, Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas kecil dan Jaringan Distribusi Lain.
6.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya. 5
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Patriot adalah Perusahaan Daerah Kota Bekasi sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan PDAM Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi.
8.Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat dengan KIB adalah Kartu untuk mencatat barang barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Patriot bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
2. b.investasi, secara berkelanjutan tanpa adanya untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
4. d.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM Tirta Patriot, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kwalitas dan kuantitas dan peningkatan kinerja PDAM Tirta Patriot.

BAB III

PENETAPAN ASET

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Tambahan Pemerintah Daerah Berupa Tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen dari Pemerintah Kota Bekasi kepada PDAM Tirta Patirot Kota Bekasi.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa aset kepada PDAM Tirta Patriot berbentuk penambahan modal. 6
(2)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah, jaringan dan bangunan permanen kepada PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 22,555,214,432,- (Dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut: NO BARANG TAHUN KUANTITAS HARGA PEROLEHAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 Tanah 2001 1 Paket 2,314,400,000 BIPEM (11.572 M2) 2 Tanah 2001 1 Paket 440,000,000 BIPEM (2.200 M2) 3 Jaringan Pipa 2005 1 Paket 1,779,094,525 DINAS LH - Dana Daerah Lainnya 4 Tanah 2006 1 Paket 1,000,000,000 BIPEM (4.000 M2) 5 Bangunan 2006 1 Paket 4,882,675,100 DINAS LH - IPA2 6 Tanah 2008 1 Paket 2,992,613,000 BIPEM (7.580 M2) 7 Bangunan 2008 1 Paket 1,395,118,000 DINAS TARKIM – Kantor 8 Bangunan 2009 1 Paket 240,882,600 DINAS PU (Sal Intake) 9 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 238,887,000 DINAS LH - DAK APBN 10 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 351,930,000 DINAS LH - DAK APBN 11 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 367,201,000 DINAS LH - DAK APBN 12 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 312,290,000 DINAS LH - DAK APBN 13 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 330,165,000 DINAS LH - DAK APBN 14 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 312,306,000 DINAS LH - DAK APBN 15 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 486,263,000 DINAS LH - DAK APBN 16 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 354,139,000 DINAS LH - DAK APBN 17 Jaringan Pipa 2012 1 Paket 2,359,174,000 DISBANGKAR APBN 18 Jaringan Pipa 2013 1 Paket 1,258,154,800 DISBANGKAR APBN Sub. Total I 21,415,293,025 7 NO BARANG TAHUN KUANTITAS HARGA PEROLEHAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 Bangunan 2008 1 Paket 187,795,200 BAMUS PondokHijau 2 Bangunan 2008 1 Paket 119,440,741 BAMUS PondokHijau 3 Jaringan Pipa 2008 1 Paket 255,257,466 BAMUS PondokHijau 4 Jaringan Pipa 2008 1 Paket 577,428,000 BAMUS PondokHijau Sub. Total II 1,139,921,407 T O T A L (Sub. Total I + II) 22,555,214,432

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 5

PDAM Tirta Patriot diwajibkan untuk melaporkan neraca keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1)Setelah dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Daerah harus melakukan serah terima aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam harta kekayaan PDAM Tirta Patriot.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Pebruari 2014 WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Pebruari 201 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAYENDRA SUKARMADJI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…