DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BEKASI BERUPA TANAH, JARINGAN DAN BANGUNAN PERMANEN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI. Pasal I Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa Tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2014 Nomor 3 seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Bentuk Penyertaan Modal Daerah pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa asset kepada PDAM Tirta Patriot berbentuk penambahan modal. 4
(2)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan kepada PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 42.835.604.638,00,- (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut: NO BARANG TAHUN KUANTITAS HARGA PEROLEHAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 Tanah 2001 1 Paket 2,314,400,000 BIPEM (11.572 M2) 2 Tanah 2001 1 Paket 440,000,000 BIPEM (2.200 M2) 3 Jaringan Pipa 2005 1 Paket 1,779,094,525 DINAS LH - Dana Daerah Lainnya 4 Tanah 2006 1 Paket 1,000,000,000 BIPEM (4.000 M2) 5 Bangunan 2006 1 Paket 4,882,675,100 DINAS LH - IPA2 6 Tanah 2008 1 Paket 2,992,613,000 BIPEM (7.580 M2) 7 Bangunan 2008 1 Paket 1,395,118,000 DINAS TARKIM – Kantor 8 Bangunan 2009 1 Paket 240,882,600 DINAS PU (Sal Intake) 9 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 238,887,000 DINAS LH - DAK APBN 10 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 351,930,000 DINAS LH - DAK APBN 11 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 367,201,000 DINAS LH - DAK APBN 12 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 312,290,000 DINAS LH - DAK APBN 13 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 330,165,000 DINAS LH - DAK APBN 14 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 312,306,000 DINAS LH - DAK APBN 15 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 486,263,000 DINAS LH - DAK APBN 16 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 354,139,000 DINAS LH - DAK APBN 17 Jaringan Pipa 2012 1 Paket 2,359,174,000 DISBANGKAR APBN 18 Jaringan Pipa 2013 1 Paket 1,258,154,800 DISBANGKAR APBN Sub. Total I 21,415,293,025 5 NO BARANG TAHUN KUANTITAS HARGA PEROLEHAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 Bangunan 2008 1 Paket 187,795,200 BAMUS PondokHijau 2 Bangunan 2008 1 Paket 119,440,741 BAMUS PondokHijau 3 Jaringan Pipa 2008 1 Paket 255,257,466 BAMUS PondokHijau 4 Jaringan Pipa 2008 1 Paket 577,428,000 BAMUS PondokHijau Sub. Total II 1,139,921,407 NO BARANG TAHUN KUANTITAS HARGA PEROLEHAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 Jaringan Pipa 2014 7 Paket 2,886,548,750 DPKPP 2 Jaringan Pipa 2015 13 Paket 6,243,109,000 DPKPP 3 Jaringan Pipa 2016 25 Paket 29,855,867,888 DPKPP 4 Jaringan Pipa 2017 3 Paket 3,850,079,000 DPKPP Sub. Total III 42.835.604.638 TOTAL (Sub. Total I + II + III) 65,390,819,070 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Pebruari 2019 WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 28 Pebruari 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RENY HENDRAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (4/34/2019)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

Pasal 4

(1)Bentuk Penyertaan Modal Daerah pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa asset kepada PDAM Tirta Patriot berbentuk penambahan modal. 4
(2)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan kepada PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 42.835.604.638,00,- (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut: NO BARANG TAHUN KUANTITAS HARGA PEROLEHAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 Tanah 2001 1 Paket 2,314,400,000 BIPEM (11.572 M2) 2 Tanah 2001 1 Paket 440,000,000 BIPEM (2.200 M2) 3 Jaringan Pipa 2005 1 Paket 1,779,094,525 DINAS LH - Dana Daerah Lainnya 4 Tanah 2006 1 Paket 1,000,000,000 BIPEM (4.000 M2) 5 Bangunan 2006 1 Paket 4,882,675,100 DINAS LH - IPA2 6 Tanah 2008 1 Paket 2,992,613,000 BIPEM (7.580 M2) 7 Bangunan 2008 1 Paket 1,395,118,000 DINAS TARKIM – Kantor 8 Bangunan 2009 1 Paket 240,882,600 DINAS PU (Sal Intake) 9 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 238,887,000 DINAS LH - DAK APBN 10 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 351,930,000 DINAS LH - DAK APBN 11 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 367,201,000 DINAS LH - DAK APBN 12 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 312,290,000 DINAS LH - DAK APBN 13 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 330,165,000 DINAS LH - DAK APBN 14 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 312,306,000 DINAS LH - DAK APBN 15 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 486,263,000 DINAS LH - DAK APBN 16 Jaringan Pipa 2009 1 Paket 354,139,000 DINAS LH - DAK APBN 17 Jaringan Pipa 2012 1 Paket 2,359,174,000 DISBANGKAR APBN 18 Jaringan Pipa 2013 1 Paket 1,258,154,800 DISBANGKAR APBN Sub. Total I 21,415,293,025 5 NO BARANG TAHUN KUANTITAS HARGA PEROLEHAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 Bangunan 2008 1 Paket 187,795,200 BAMUS PondokHijau 2 Bangunan 2008 1 Paket 119,440,741 BAMUS PondokHijau 3 Jaringan Pipa 2008 1 Paket 255,257,466 BAMUS PondokHijau 4 Jaringan Pipa 2008 1 Paket 577,428,000 BAMUS PondokHijau Sub. Total II 1,139,921,407 NO BARANG TAHUN KUANTITAS HARGA PEROLEHAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 Jaringan Pipa 2014 7 Paket 2,886,548,750 DPKPP 2 Jaringan Pipa 2015 13 Paket 6,243,109,000 DPKPP 3 Jaringan Pipa 2016 25 Paket 29,855,867,888 DPKPP 4 Jaringan Pipa 2017 3 Paket 3,850,079,000 DPKPP Sub. Total III 42.835.604.638 TOTAL (Sub. Total I + II + III) 65,390,819,070 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Pebruari 2019 WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 28 Pebruari 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RENY HENDRAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (4/34/2019)

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016